REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung dan daerah aliran sungai (DAS) lainnya di DKI Jakarta. Adapun ada 13 sungai yang mengalir di Provinsi Jakarta.

Kebijakan normalisasi dilakukan untuk mengatasi masalah banjir yang hampir selalu melanda Jakarta ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku, telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung.

Menurut dia, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mendukung pelaksanaan normalisasi Ciliwung. Tentu saja, ia akan mengedepankan sikap humanis kepada warga yang tinggal di sisi Ciliwung.

"Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kami akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," kata Prabowo melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Dia menilai, program normalisasi sangat perlu dilakukan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Pramono menyebut, ketika normalisasi Ciliwung bisa dilakukan, sekitar 40 persen potensi banjir Jakarta akan tertangani dengan baik. "Maka, kami akan melakukan normalisasi tersebut," kata Pramono.

Baca: Di Seskoad, AHY: Pembangunan Infrastruktur dan Pertahanan Penting

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan, pihaknya siap mendukung dalam pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Dalam rapat tersebut disepakati akan dilakukan pembebasan lahan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan dengan panjang total 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang aliran Ciliwung.

Nusron menerangkan, pada tahap awal, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penetapan lokasi (penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua. Setelah penlok selesai, dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei 2025.

Pengerjaan normalisasi Ciliwung dapat mulai berjalan pada awal Juni 2025. "Awal Juni sudah bisa dikerjakan, karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur lagi," kata Nusron.

Dia mengatakan, tanah yang dibebaskan nantinya akan menjadi milik Pemprov Jakarta. Tanah itu nantinya akan digunakan untuk pelebaran sungai, sehingga dapat menambah kapasitas dan daya tampung Sungai Ciliwung.

"Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN, tanahnya dibeli Pemprov. Jadi, statusnya nanti milik Jakarta. Pemprov sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai," ucap Nusron.

Ikuti Whatsapp Channel Republika