REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Kekuatan-kekuatan utama Eropa mulai menunjukkan kekesalannya dengan agresi brutal Israel di Jalur Gaza. Dalam beberapa hari belakangan, sejumlah kritik keras dilayangkan terhadap negara yang sebelumnya selalu mendapat dukungan kuat Eropa itu. 

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa mendesak Israel menghentikan blokade di Jalur Gaza.  “Situasi saat ini tidak dapat ditoleransi,” kata Macron di kota el-Arish, Mesir, yang merupakan titik transit utama pasokan ke Gaza. Ia menyerukan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan secepat mungkin.

Macron juga menolak gagasan pemerintahan Trump yang disetujui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyah memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza untuk mengubah daerah kantong itu menjadi “Riviera Timur Tengah”. 

Ini disampaikan dalam kunjungannya ke Mesir, di mana ia mengumumkan dukungannya terhadap rencana Arab untuk membangun kembali Gaza. “Kita tidak dapat menghapus sejarah dan geografi. Jika ini hanya sekedar proyek real estat atau perampasan tanah, perang tidak akan pecah."

"Setelah berbulan-bulan pemboman dan perang yang mengerikan, puluhan ribu orang terbunuh. Ada puluhan ribu anak-anak yang dimutilasi dan tidak memiliki keluarga," kata Macron. "Itulah yang kita bicarakan ketika kita berbicara tentang Gaza. Ini bukan proyek real estate."

Selama kunjungannya ke kota al-Arish, titik transit utama bantuan menuju Gaza, Macron dan tuan rumahnya, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, mengunjungi warga Palestina terluka yang dievakuasi dari Gaza di sebuah rumah sakit di kota pesisir tersebut, yang terletak 50 kilometer sebelah barat Jalur Gaza.

Macron, Sisi, dan Raja Yordania Abdullah II menyerukan “segera kembali” gencatan senjata pada Senin dalam pertemuan mereka untuk membahas agresi terhadap Gaza dan upaya kemanusiaan untuk meringankan penderitaan 2,4 juta penduduk Jalur Gaza, yang sebagian besar dari mereka telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

Dalam pernyataan bersama kemarin, kepala beberapa badan PBB mengatakan bahwa banyak warga Gaza yang “dikepung, dibom, dan sekali lagi kelaparan, sementara makanan, obat-obatan, bahan bakar, persediaan tempat tinggal, dan peralatan penting menumpuk di titik-titik persimpangan” di luar wilayah yang diblokade.

Sementara Israel mencari pasal dengan pemerintah Inggris dengan menahan dan mendeportasi dua anggota parlemen Inggris. Israel menolak mereka masuk sebagai bagian dari delegasi parlemen, menurut Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy.

Anggota parlemen Partai Buruh Yuan Yang dan Abtisam Mohamed terbang dari London ke Israel pada Sabtu pekan lalu dan ditolak karena mereka dicurigai berencana untuk “mendokumentasikan kegiatan pasukan keamanan dan menyebarkan kebencian anti-Israel”, Sky News melaporkan, mengutip pernyataan dari kementerian imigrasi Israel.

Lammy mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan Israel “kontraproduktif dan sangat memprihatinkan”. “Saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di pemerintahan Israel bahwa ini bukanlah cara untuk memperlakukan anggota parlemen Inggris, dan kami telah menghubungi kedua anggota parlemen malam ini untuk menawarkan dukungan kami,” katanya.

“Fokus pemerintah Inggris tetap memastikan kembalinya gencatan senjata dan negosiasi untuk menghentikan pertumpahan darah, membebaskan sandera dan mengakhiri konflik di Gaza,” tambah Lammy.

Jerman yang selama ini jadi pendukung utama Israel menuntut penyelidikan segera tindakan  pasukan Israel dengan sengaja menembaki konvoi ambulans, yang mengakibatkan kematian 15 pekerja bantuan di Gaza pada 23 Maret.

“Ada pertanyaan yang sangat signifikan tentang tindakan tentara Israel saat ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Christian Wagner setelah muncul rekaman video baru yang membantah klaim Israel tentang latar belakang serangan itu, dilansir Aljazirah.

“Penyelidikan dan pertanggungjawaban pelaku sangat diperlukan,” ujarnya. Wagner mengatakan tuduhan terhadap militer Israel “mengejutkan” dan “sangat mengerikan” dan “perlu segera diluruskan”. Menyelidiki sepenuhnya insiden tersebut akan menjadi “pertanyaan yang pada akhirnya mempengaruhi kredibilitas negara konstitusional Israel”, katanya.

Seorang pengunjuk rasa pro-Palestina memegang bendera Palestina pada demonstrasi di Amsterdam, Belanda, Rabu, 13 November 2024. - (AP Photo/Bram Janssen)

Pemerintah Belanda juga mengumumkan pemanggilan duta besar Israel untuk Belanda sebagai protes terhadap perang genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan dampak kemanusiaan yang diakibatkannya.

Dalam pernyataannya pada hari Selasa, pemerintah menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp memanggil duta besar Israel untuk Belanda mengenai situasi di Gaza, dan pertemuan tersebut dijadwalkan pada Rabu ini.

Pada Senin, pemerintah Belanda mengumumkan pengetatan pembatasan ekspor semua produk militer dan barang-barang “penggunaan ganda” yang ditujukan untuk entitas Zionis. Dalam suratnya kepada Parlemen, pemerintah menyatakan bahwa semua ekspor langsung dan produk transit ke Israel akan diperiksa untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan Eropa dan tidak lagi dilakukan di bawah izin ekspor umum.

Ladang pembantaian di Gaza...

Ikuti Whatsapp Channel Republika