REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M memasuki hari ketiga. Kementerian Agama mengoptimalisasi layanan terhadap jamaah lewat digitalisasi layanan akomodasi di asrama haji dan fast track di bandara keberangkatan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Arfi Hatim saat menyampaikan konferensi pers Kabar Haji Indonesia, Sabtu (3/5/2025) di Jakarta, menyampaikan, mulai tahun ini, Kemenag membuat inovasi digital layanan asrama haji yang dinamakan Munakosah (Manajemen Unit Layanan Akomodasi Asrama Haji).
“Alhamdulillah, seluruh asrama embarkasi sudah siap 100 persen. Layanan berjalan lancar dan jamaah merasa terbantu, terutama dengan hadirnya Munakosah yang mempercepat proses masuk kamar tanpa harus menunggu lama," ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Arfi Hatim, dalam konferensi pers Sabtu (3/5/2025).
Munakosah, lanjut Arfi, memungkinkan jamaah mengetahui lokasi gedung dan nomor kamar sejak H-2 keberangkatan, baik melalui Surat Perintah Masuk Asrama (SPMA) maupun QR code di situs asramahaji.com. Jemaah tidak perlu membawa tas kabin ke dalam gedung aula tempat mereka melakukan registrasi, sehingga proses check-in menjadi lebih cepat dan tertib.
"Munakosah dirancang untuk membuat jamaah bisa langsung masuk kamar begitu tiba di asrama. Ini sangat bermanfaat, apalagi bagi jamaah lansia dan yang memiliki kebutuhan khusus," tambah Arfi.
Kemudahan lain yang diberikan bagi jemaah sejak di dalam negeri adalah layanan fast track atau Makkah Route. Tahun ini, layanan yang dirintis sejak 2019 ini juga kembali dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta, Adisoemarmo Solo, dan Juanda Surabaya. Sebanyak 122.291 jemaah akan menggunakan fasilitas ini, yang memungkinkan proses imigrasi Arab Saudi diselesaikan sepenuhnya di Indonesia.
“Dengan fast track, jamaah tidak perlu lagi mengantre lama di bandara Arab Saudi. Mereka bisa langsung menuju hotel atau lokasi tujuan setelah mendarat. Ini sangat menghemat waktu dan tenaga,” jelas Arfi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika