REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Danantara bisa mengambil peran pendanaan dalam mewujudkan kampung haji di Arab Saudi.

"Pembangunan infrastruktur kampung haji bisa menjadi prioritas skema investasi bagi BPKH untuk jangka menengah dan jangka panjang, selain skema investasi yang sudah berjalan," ujar Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Sebelumnya, saat peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan keseriusannya akan pentingnya mewujudkan kampung haji di Arab Saudi.

Titik tolak gagasan tersebut bermula dari kegelisahan Presiden atas biaya haji yang makin melambung tinggi. Meski tahun ini bisa ditekan, presiden menilai belum puas atas upaya tersebut.

Komnas Haji, kata Mustolih, menyambut baik keseriusan dan niat tersebut. Sebab, gagasan itu diyakini bisa meluas dampaknya, bukan saja terhadap persoalan pembiayaan haji, tetapi juga kepada sektor umrah serta memperkuat ekosistem haji dan umrah.

Menurut dia, selama ini antarpelaku sektor haji dan umrah masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak memiliki peta jalan (road map) maupun cetak biru (blue print) bersama tata kelola dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji-umrah yang tertata dari hulu ke hilir.

"Sehingga, haji dan umrah menjadi target sumber pendapatan devisa negara teluk tersebut," kata dia.

Di satu sisi, pembangunan kampung haji juga menjadi momentum, mengingat Arab Saudi butuh banyak investasi masuk ke negaranya. Di sisi lain, Indonesia memerlukan pembangunan kampung haji dan menjadi negara pengirim jamaah haji dan umrah terbesar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika