REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI) Sri Noerhidajati menyampaikan bahwa 38,1 juta UMKM menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk menerima pembayaran per kuartal I 2025. Total pengguna QRIS sudah mencapai 56,3 juta dengan volume mencapai 2,6 miliar transaksi.
"Merchant QRIS ini sebagian besar adalah UMKM sebanyak 38,1 juta,” kata Sri Noerhidajati di Jakarta, dikutip Kamis (8/5/2025).
Ia menyatakan bahwa digitalisasi merupakan kunci transformasi UMKM untuk dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha, karena di tengah perubahan zaman yang begitu cepat UMKM tidak dapat berusaha dengan cara-cara yang lama.
Ia menuturkan bahwa penggunaan teknologi, mulai dari pemasaran daring hingga sistem pembayaran, telah terbukti meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan usaha.
“Perluasan akses keuangan digital memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan bagi pelaku UMKM. Melalui inovasi seperti QRIS, UMKM memperoleh kemudahan dalam bertransaksi dan masuk ke dalam sistem keuangan nasional. Dengan QRIS ini, transaksi UMKM yang terjadi dapat tercatat secara digital dan terstruktur,” ujarnya.
Sri Noerhidajati mengatakan bahwa data transaksi yang terekam secara digital tersebut dapat berperan sebagai track record bagi bank untuk melihat bagaimana arus kas (cash flow) sehari-hari dari UMKM.
Ia menyatakan bahwa data tersebut dapat menjadi acuan bagi bank maupun lembaga pembiayaan lainnya untuk menilai kelayakan kredit UMKM karena data tersebut bersifat kredibel dan real-time.
Pihaknya juga mendorong perluasan inklusi ekonomi dan keuangan UMKM melalui inovasi sistem pembayaran digital QRIS Tap yang baru diluncurkan pada Maret 2025 lalu.
“Saat ini (QRIS Tap) masih diimplementasikan di beberapa merchant saja gitu ya. Nanti ke depan akan diperluas lagi,” katanya.
Selain melalui inovasi teknologi digital, Sri Noerhidajati menuturkan bahwa Bank Indonesia juga mendukung peningkatan inklusi keuangan UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan.
Salah satunya adalah melalui pemberian Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank yang berhasil mencapai target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) minimal 5 persen.
Ia menyampaikan bahwa bank yang mampu memenuhi target pembiayaan UMKM juga akan mendapatkan insentif berupa pengurangan kewajiban giro wajib minimum.
Ia mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat kredit UMKM yang pada Maret 2025 hanya tumbuh 1,95 persen year on year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan masa pandemi yang dapat mencapai 10 persen (yoy).
“Dengan kebijakan ini diharapkan menjadi insentif bagi bank untuk mau menyalurkan ke kredit UMKM,” imbuh Sri Noerhidajati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika