REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka Sarasehan Ekonom Islam Indonesia pada Kamis (15/5/2025) di Hotel Grand Sahid Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Muktamar V Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), yang menjadi refleksi 20 tahun kiprah organisasi dalam mendorong integrasi nilai Islam ke dalam pembangunan ekonomi nasional.
Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an serta menyanyikan lagu Indonesia Raya . Sejumlah tokoh hadir secara langsung, antara lain Wakil Presiden ke-13 RI K.H. Ma’ruf Amin, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan para pengurus pusat maupun daerah IAEI dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IAEI 2020–2025 menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, birokrasi, dan praktisi dalam mendorong ekonomi berbasis nilai Islam. “Sinergi ini tidak hanya menciptakan konsep keadilan, tetapi juga menjadikannya realitas yang menciptakan kemakmuran yang bisa dirasakan semua pihak,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa nilai-nilai Islam seperti amanah, integritas, dan rahmatan lil alamin adalah fondasi penting dalam tata kelola ekonomi dan birokrasi yang bersih dan efisien. “Nilai Islam menjadi sumber inspirasi tidak terputus dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tegas Sri Mulyani.
Menko Airlangga Hartarto, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 46,71 persen pada 2024, dengan sektor makanan dan minuman halal sebagai penyumbang terbesar. Ia menyoroti peran strategis pemerintah dalam mendorong sertifikasi halal gratis untuk UMKM serta upaya membuka akses pembiayaan syariah.
“Pemerintah memberi ruang kepada UMKM untuk melakukan self-assessment halal, selama informasinya transparan. Ini agar ekonomi syariah makin inklusif,” katanya.
Airlangga juga menyinggung potensi ekonomi haji dan umrah yang besar bagi devisa nasional. “Kalau kita bisa menyiapkan sistem pembayaran dengan QRIS yang terkoneksi dengan Saudi, maka uang 8 miliar dolar dari jamaah Indonesia itu bisa kembali menggerakkan ekonomi kita,” ujarnya.
Sarasehan ini menjadi ajang konsolidasi pemikiran menjelang Muktamar V IAEI yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (16/5/2025) sampai Ahad (17/5/2025) di Auditorium IASTH UI Salemba, Jakarta yang akan memih pengurus baru IAEI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika