REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Deputi Direktur Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dedi Wibowo, mengatakan saat ini indikator-indikator ekonomi keuangan syariah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pihaknya mengupayakan hal ini selama sekitar satu setengah tahun.
KNEKS, kata dia, mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan kementerian/lembaga (K/L). Salah satu yang menarik, menurutnya, di dalam RPJMN terdapat indikator baru.
"Namanya PDB Syariah, di mana ini pertama di dunia. Karena PDB Syariah itu belum pernah ada dihitung di negara mana pun," ujar Dedi dalam acara Indonesia Sharia Finance (ISF), di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Ia menerangkan, yang sudah ada adalah PDB satelit, yakni PDB maritim dan PDB pariwisata, sementara PDB syariah belum pernah ada. Ini menjadi tantangan luar biasa terkait cara menghitungnya. "Kenapa enggak gampang? Karena banyak sekali irisan-irisan yang luar biasa di Indonesia ini," ujar Dedi.
Pihaknya menurunkan hal ini ke dalam masterplan keuangan syariah 2025–2029. Sebagai langkah-langkah rinciannya, lanjut Dedi, di daerah-daerah mulai berdiri Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di 31 provinsi. Targetnya adalah di 38 provinsi.
Hal ini menurut Dedi sangat penting. Mengapa demikian? Karena ekonomi syariah adalah ekonomi berkelanjutan. "Demikian pula dengan keuangan syariah, itu adalah keuangan yang berkelanjutan," ucapnya.
Republika menggandeng Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam penyelenggaraan acara puncak ISF, yakni Awarding Anugerah Syariah Republika dan Anugerah Adinata Syariah 2025. Direktur Republika, Nur Hasan Murtiaji, mengatakan untuk mendorong Indonesia sebagai pemimpin ekonomi syariah global diperlukan kolaborasi semua pihak. Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah harus dibangun secara bersama.
"Butuh dukungan dari semua sektor agar Indonesia menjadi pemimpin ekonomi dan keuangan syariah global," kata Nur Hasan Murtiaji.
Edukasi, literasi, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah ke masyarakat luas tidak bisa dilakukan sendirian. "Melalui sinergi ini, Republika berharap dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang belum terpapar informasi mengenai keuangan syariah, sehingga memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh," ujarnya.
Kolaborasi akan menghasilkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan. Menurut Hasan, dibutuhkan aksi bersama guna meningkatkan pangsa pasar dan memperluas segmentasi ekonomi dan keuangan syariah.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, mengatakan kolaborasi adalah kunci dari pengembangan ekonomi syariah nasional. Sehingga KNEKS terus berkomitmen pada orkestrasi ekosistem agar semakin maju mencapai visi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global. Salah satunya dengan penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah.
Aiyub mengatakan, memasuki tahun keempat, Anugerah Adinata Syariah terus menunjukkan konsistensinya dalam mengapresiasi pemerintah daerah tingkat provinsi yang memiliki inisiatif dalam menggerakkan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi syariah di berbagai wilayah di Indonesia.
"Harapannya, Anugerah Adinata Syariah dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika