Senin 02 Jun 2025 18:48 WIB

Study Tour Dilarang KDM, Perhimpunan Usaha Taman Kreasi Bekasi: Banyak yang Kacau

Sejak larangan studi tur diberlakukan pada Februari 2025, kunjungan pelajar dari luar

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.
Foto: Edi Yusuf
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau sering disebut KDM terkait pelarangan kegiatan study tour keluar kota bagi kalangan pelajar diklaim berdampak besar pada pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bekasi, Jabar, menjadi semakin lesu. Ketua Perhimpunan Usaha Taman Kreasi Bekasi Zakky Afifi menuding kebijakan larangan tersebut memukul aktivitas wisata terutama destinasi edukatif yang selama ini mengandalkan kunjungan pelajar.

"Banyak yang kacau. Mei yang biasanya liburan sekolah, sekarang tidak boleh. Mau tidak mau kita harus melakukan efisiensi pegawai," katanya di Cikarang, Senin (2/6/2025).

Baca Juga

Zakky mengatakan, sejumlah destinasi wisata termasuk Museum Sejarah Islam di kawasan Transera Waterpark Kabupaten Bekasi terdampak kebijakan tersebut. Museum Sejarah Islam, kata Zakky, memiliki daya tarik berupa replika peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat seperti sandal, tongkat, pedang hingga miniatur rumah Nabi.

Sejak larangan study tour diberlakukan pada Februari 2025, kunjungan pelajar dari luar kota menurun drastis. Padahal, museum tersebut bisa menjadi sarana edukasi yang bernilai bagi siswa sekolah.

"Sebetulnya Museum Sejarah Islam kan bisa buat edukasi anak sekolah. Cuma kami tidak bisa memaksakan, karena kebijakan pada pemerintah," ucap pria yang juga GM Transera Waterpark ini.

Zakky menjelaskan wisata edukatif di Kabupaten Bekasi selama ini sangat bergantung pada program study tour sekolah. Apalagi lokasinya cukup strategis karena berada di koridor timur yang dekat dengan DKI Jakarta.

"Paling kita akan alihkan ke komunitas-komunitas untuk menyelenggarakan event di Transera Waterpark selama kebijakan itu berlaku," katanya.

Dirinya berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat meninjau ulang kebijakan tersebut. "Mengingat dampaknya tidak hanya pada kunjungan wisata, tetapi juga pada lapangan kerja warga sekitar," kata dia.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement