REPUBLIKA.CO.ID, JALUR GAZA -- Perusahaan konsultan manajemen terkemuka AS, Boston Consulting Group (BCG), yang membantu mengembangkan dan mengelola lembaga kontroversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF), menarik diri dari proyek GHF tersebut, usai terjadi tragedi di Rafah. Laporan the Washington Post pada Selasa (3/6/2025), dengan mengutip juru bicara perusahaan, memberitakan bahwa penarikan diri perusahaan tersebut terjadi di tengah laporan insiden memalukan seputar distribusi bantuan kemanusiaan di daerah kantong Palestina tersebut.

Pada tanggal 1 Juni, media-media AS melaporkan, dengan mengutip kementerian kesehatan Gaza, bahwa tentara Israel menembaki warga sipil yang menerima bantuan kemanusiaan yang didistribusikan oleh GHF di Rafah. Tentara Israel (IDF) menolak tuduhan tersebut.

BGC dipekerjakan pada musim gugur pada 2024 untuk membantu mengelola operasional yayasan tersebut. Namun saat ini, BCG dikabarkan telah mengakhiri kontraknya dengan yayasan tersebut dan seluruh tim yang bertugas di Tel Aviv.

BCG mulai terlibat dalam proyek ini pada musim gugur 2024, bertugas membantu mengelola operasional yayasan. Kini, perusahaan tersebut menyatakan telah memutus kontrak dan menarik seluruh tim yang bertugas di Tel Aviv.

Salah satu staf senior yang memimpin proyek bahkan dilaporkan diskors sementara untuk keperluan investigasi internal, menurut the Washington Post. Sementara itu, orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada surat kabar the Washington Post bahwa GHF akan berjuang untuk dapat terus berfungsi tanpa para ahli konsultan yang membantu menciptakan lembaga kontroversial tersebut.

"Mereka benar-benar membuat roda operasional berputar," kata salah satu dari mereka.

Sebelumnya pada 19 Mei, jurnalis Axios, Barak Ravid melaporkan, dengan mengutip pejabat senior Israel, bahwa Kabinet Keamanan Israel telah memutuskan untuk segera melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza melalui saluran yang ada. Menurut rencana yang diusulkan oleh Israel itu, GHF akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke beberapa titik yang terkonsentrasi di Jalur Gaza selatan dan dikendalikan oleh militer Israel, Financial Times melaporkan.

Kemudian pada 20 Mei, kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini mengatakan bahwa dimulainya kembali aliran bantuan kemanusiaan oleh Israel ke Jalur Gaza ditujukan untuk menggusur paksa warga Palestina.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pun telah mendesak penyelidikan independen, dan menyeret para pelaku pembantaian ke pengadilan setelah otoritas Gaza mengatakan 31 warga sipil tewas di dekat pusat bantuan AS-Israel di Rafah, Gaza selatan.

"Saya menyerukan penyelidikan segera dan independen atas peristiwa ini dan agar para pelaku dimintai pertanggungjawaban," kata Guterres dalam sebuah pernyataan awal pekan ini.

"Saya terkejut dengan laporan warga Palestina yang tewas dan terluka saat mencari bantuan di Gaza kemarin. Tidak dapat diterima bahwa warga Palestina mempertaruhkan nyawa mereka untuk makanan," katanya.

Guterres menekankan bahwa Israel memiliki "kewajiban yang jelas" sesuai dengan hukum internasional untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk dan staf PBB dapat bekerja dengan aman.

Otoritas Gaza mengatakan 31 warga sipil tewas dan 200 orang lainnya terluka di dekat pusat bantuan di Rafah pada Ahad (1/6/2025) dini hari. Para korban itu ditembaki pasukan Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika