REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran menuduh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi “mengkhianati tugasnya” karena mendesak mengunjungi fasilitas nuklir Teheran yang dibom Amerika Serikat (AS). Parlemen Iran pun suda meloloskan RUU untuk menangguhkan kerja sama Iran dengan IAEA.
"IAEA dan Direktur Jenderalnya (Rafael Grossi) bertanggung jawab penuh atas keadaan yang menyedihkan ini," kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam sebuah pernyataan di X, Jumat (27/6/2025).
"Desakan Grossi untuk mengunjungi fasilitas (nuklir) yang dibom dengan dalih perlindungan tidak ada artinya, dan bahkan mungkin bermaksud jahat. Iran berhak untuk mengambil langkah apa pun untuk membela kepentingannya, rakyatnya, dan kedaulatannya,” ujar Araghchi menegaskan.
Perang selama 12 hari antara Israel dan Iran meletus pada 13 Juni setelah Tel Aviv melancarkan serangan udara terhadap fasilitas militer, nuklir, dan sipil Iran. Serangan itu menewaskan sedikitnya 606 korban dan melukai 5.332 orang, menurut Kementerian Kesehatan Iran.
AS, sekutu utama Israel, juga mengebom tiga fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan pada 22 Juni, dalam eskalasi konflik. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak yang menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai lebih dari 3.400 orang di Israel, menurut angka yang dirilis Universitas Ibrani Yerusalem.
Perang tersebut terhenti di bawah gencatan senjata yang ditengahi AS, yang mulai berlaku pada 24 Juni. Menanggapi serangan Israel-AS, parlemen Iran pada Rabu (25/6/2025) meloloskan RUU untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA hingga keselamatan dan keamanan kegiatan nuklir Teheran dapat dijamin.
"Ini adalah akibat langsung dari peran Grossi yang disesalkan dalam mengaburkan fakta bahwa Badan tersebut—satu dekade lalu—telah menutup semua masalah masa lalu," kata Araghchi.
“Melalui tindakan jahat ini, ia secara langsung memfasilitasi penerapan resolusi bermotif politik terhadap Iran oleh Dewan Gubernur IAEA serta pemboman ilegal Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir Iran… dalam pengkhianatan yang mencengangkan terhadap tugasnya,” ujarnya.
Pada 12 Juni, Dewan Gubernur IAEA yang beranggotakan 35 negara mengadopsi resolusi yang menyatakan Iran melanggar kewajiban nonproliferasi untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade.
Sumber: Anadolu
Ikuti Whatsapp Channel Republika