REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Wali Kota Cimahi Ngatiyana tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap pelayanan terhadap pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat. Sebab, ia kerap menerima laporan buruk pelayanan di rumah sakit plat merah tersebut.

Hal itu disampaikannya saat memimpin apel dadakan di hadapan para pegawai RSUD Cibabat, Jalan Amir Machmud pada Rabu (2/7/2025) pagi. Usai apel, Ngatiyana mengecek langsung pelayanan di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Banyak isu yang berkembang bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat kurang bagus. Bagaimana bisa seperti itu. Kita isinya kamar penuh, tidak ada obat kasih resep suruh cari diluar, itu hal tidak baik," ujar Ngatiyana dalam sambutannya.

Menurut Ngatiyana, saat ini RSUD Cibabat masih kalah oleh rumah swasta lainnya di Kota Cimahi seperti Rumah Sakit Mitra Kasih. Termasuk dalam hal klaim penyerapan BPJS Kesehatan.

"RSUD kalah dengan Rumah Sakit Kasih Bunda, Mitra kasih, penyerapan anggaran semua melalui BPJS. Rumah Sakit Cibabat urutan ke sekian," katanya.

Dengan isu yang berkembang itu, Ngatiyana menuntut manajemen RSUD Cibabat untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Baik dari sisi direksi maupun pelayanan. Dirinya meminta semua pegawai termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memedomani Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

"Dasar kita ASN melaksanakan tugas itu Panca Prasetya Korpri. Kalau kita (tidak) apal bagaimana kita mengimplemetasikan terhadap pelayanan. Saya minta transparansi semuanya, kalau perlu kita buat bagaimana kamar mana kosong (informasi ketersediaan kamar) sehingga bisa dilihat dari luar oleh masyarakat," katanya.

Peringatan itu diberikannya karena Ngatiyana begitu peduli terhadap keberlangsungan RSUD Cibabat. Ke depannya tak ingin lagi ada laporan mengenai burulnya pelayanan rumah sakit tersebut. "Saya pertama ambil apel dengan nada seperti ini karena saya cinta. Kalau tidak cinta masa bodo rumah sakit diserang masyarakat. PNS, tenaga medis, tenaga kesehatan selamatkan nyawanya terlebih dahulu, jangan tanya BPJS, KTP mana," kata Ngatiyana seraya mengatakan komitmennya tetap sama yaitu pelayanan kesehatan yang optimal dapat diperoleh dan dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan status.

Ikuti Whatsapp Channel Republika