REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengkritik hasil perundingan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menyepakati produk AS yang masuk ke Indonesia dikenai tarif nol persen. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Indonesia tetap memberlakukan tarif bagi produk AS karena ada potensi membanjirnya produk impor di dalam negeri.

“Indonesia dapat double uppercut. Uppercut pertama, tetap kena tarif. Uppercut kedua, barang-barang AS masuk tidak kena tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” ujar Said kepada Republika, Kamis (17/7/2025).

Said berpendapat, hasil perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS tersebut tak ayal bakal menyebabkan produk-produk impor dari AS membanjiri pasar domestik. Belum lagi, kemungkinan dibanjiri juga oleh produk-produk impor dari China yang mengalihkan pasar dari AS ke Indonesia karena pengenaan tarif yang lebih tinggi.

Walhasil, kondisi membanjirnya produk-produk impor yang masuk ke pasar domestik berpotensi mematikan produk-produk lokal. Ujung-ujungnya, dengan semakin tertekannya produksi barang lokal, nasib tenaga kerja bakal dipertaruhkan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pun akan “meledak”.

“Seharusnya Partai Buruh dan KSPI, KSP-PB (Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh) menyarankan agar produk dari AS tetap dikenakan tarif, seberapa besar itu dinegosiasikan,” ujarnya.

Menurut perhitungannya, kebijakan tarif AS terhadap Indonesia jelas menimbulkan gelombang PHK, baik ketika besaran tarif 32 persen, maupun saat turun menjadi 19 persen. Jika tarif yang dikenakan bagi produk ekspor Indonesia ke AS adalah 32 persen, setidaknya 70 ribu orang akan terkena PHK dalam tiga bulan setelah kebijakan itu berlaku. Ketika tarif turun menjadi 19 persen pun, kemungkinan sekitar 40–50 ribu pekerja tetap terdampak PHK.

Said meminta agar pemerintah tidak menggadaikan kedaulatan ekonomi negara hanya karena menginginkan penurunan tarif dari Presiden AS Donald Trump.

“Trump mengenakan tarif karena ingin menyelamatkan defisit negaranya. Kedaulatan negaranya dipertahankan. Kenapa Indonesia lemah? Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika