REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Komisi untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan atau Polisi Syariah Saudi mengumumkan alur kerja baru untuk staf larangan. Dirilis Komisi Ketua Abdulrahman bin Abdullah Al Sanad, alur itu bertujuan merampingkan jumlah staf lapangan.

Dilansir dari Arab News, Senin (15/5), Al Sanad memuju peran yang dimainkan staf di lapangan, tentu di dalam yurisdiksi yang diizinkan. Ia menyarankan staf lapangan mengintensifkan pula kehadiran di sekolah dan kampus demi membantu siswa.

Laporan Saudi Press Agency mendapati tidak ada pemulihan kekuatan seperti sebelumnya dari komisi itu, dan kekuasaan mereka tetap diatur melalui keputusan kabinet tahun lalu. Artinya, mereka tidak diizinkan menangkap warga sipil.

Mereka diminta memberi tahu petugas pengawas polisi dan narkotika tentang kesalahan apapun. Dirjen Kepresidenan Riyadh, Turki Al Shalil, membahas penggunaan alat komunikasi nirkabel dan tekonologi modern dalam kerja lapangan.

Berdasarkan rencana itu, semua laporan akan dikirim dari tim lapangan melalui aplikasi elektronik kepada mereka yang berwenang. Sejumlah laporan media menilai pengembangan itu mencakup penyediaan iPads dengan kartu SIM.

Hal itu ditunjukkan bagi setiap anggota tim di lapangan, untuk mengirimkan laporannya melalui aplikasi yang ada. Rencana itu mendefinisikan tugas lapangan. mengintensifkan kehadiran mereka di tempat umum.

Selain itu, aplikasi akan berkomunikas dengan pengawas di lapangan, memberi tahu tentang semua pelanggaran yang ada. Termasuk, melaporkannya melalui sebuah aplikasi melalui iPad mereka masing-masing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika