REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Australia melarang Huawei dan ZTE menyediakan perangkat berjaringan 5G di negara tersebut, yang akan diluncurkan secara komersial pada tahun depan. Pelarangan dikeluarkan atas dugaan perangkat dari kedua brand akan mengancam keamanan nasional.

Dalam sebuah cuitan, Huawei menyatakan pemerintah Australia mengatakan kepada kedua produsen teknologi tersebut bahwa Huawei dan ZTE dilarang memasok perangkat teknologi 5G ke Negeri Kanguru itu. Kendati kedua perusahaan itu memastikan perangkatnya tidak berpotensi mengancam keamanan nasional.

"Kami telah diinformasikan oleh pemerintah Australia bahwa Huawei dan ZTE dilarang memasok perangkat teknologi 5G ke negara tersebut. Ini sangat mengecewakan bagi konsumen. Huawei merupakan salah satu produsen terdepan dalam jaringan 5G. Telah memasok perangkat teknologi nirkabel yang aman dan nyaman bagi Australia selama hampir 15 tahun," kata Huawei Australia melalui akun resmi Twitter-nya.

Sebelumnya, Pemerintah Australia menerbitkan aturan keamanan baru bagi penyedia teknologi 5G. Walaupun tidak langsung menyebut Huawei, ZTE atau produsen teknologi lainnya asal Cina, aturan itu secara tersirat menyinggung, "pemerintah perlu mengkaji keterlibatan vendor yang kemungkinan menjadi subyek arahan ekstrayudisial dari pemerintahan asing yang bertentangan dengan hukum Australia, kemungkinan berisiko tidak memberikan perlindungan terhadap jaringan 5G secara memadai dari akses atau interferensi tak bertanggung jawab".

Sebelumnya pada bulan ini, Amerika Serikat melarang penggunaan produk Huawei dan ZTE oleh institusi-institusi dan kontraktor pemerintah. Ini dilakukan enam tahun setelah laporan Kongres Amerika Serikat menyebut dua perusahaan tersebut sebagai ancaman keamanan.

Dilansir Tech Crunch.com, Dalam aturan barunya, Australia menyatakan perbedaan cara 5G beroperasi dibandingkan jaringan sebelumnya telah memunculkan ancaman baru bagi keamanan nasional. Khususnya, saat jaringan itu menghilangkan pembatas antara jaringan inti dimana fungsi-fungsi sensitif seperti kendali akses dan data routing berlokasi, dengan spektrum atau frekuensi radio yang menghubungkan perangkat konsumen seperti laptop dan smartphone ke jaringan inti tersebut.

Tahun lalu, Australia mengesahkan Telecommunications Sector Security Reforms (TSSR), yang akan berlaku pada bulan depan. Mereka mewajibkan penyedia layanan telekomunikasi dan produsen gadget untuk melindungi jaringan serta infrastruktur dari ancaman keamanan nasional, juga memberitahukan kepada pemerintah semua rencana perubahan yang dapat mengancam keamanan jaringan keamanan.

Aturan ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan intervensi. Pemerintah juga dapat mengeluarkan perintah jika terjadi gangguan keamanan nasional signifikan yang tidak bisa ditangani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika