Oleh Erik Purnama Putra/Wartawan Republika Online
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, MPLIK ditujukan untuk mengejar ketertinggalan akses internet warga yang tinggal di daerah. Saat ini, terdapat MPLIK di 5.748 titik dan PLIK di 1.800 titik yang tersebar di berbagai kecamatan di Indonesia.
Ia menargetkan, dari 250 juta penduduk Indonesia, separuhnya bisa memiliki akses terhadap internet dan terhubung secara online di dunia maya.
Keputusan itu diambil sesuai deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada 2003 yang menargetkan pada 2015, sedikitnya 50 persen masyarakat di negara anggota PBB harus terbuka informasinya.
Menurut Tifatul, program MPLIK sangat tepat lantaran sifatnya yang bergerak dengan keunggulan aman, cepat, murah, dan sehat. Segala peralatan yang bergerak, bisa dengan mudah menjangkau daerah yang belum tersentuh internet.
Sementara itu, untuk akses internet tidak bergerak, bisa dilayani program PLIK yang dipusatkan di kantor kecamatan. Sehingga, anak-anak daerah bisa mengejar ketertinggalan arus informasi supaya bisa menyamai anak yang tinggal di kota besar.
"Ini untuk membuka akses informasi agar warga di daerah atau pelosok desa tidak asing dengan internet," kata Tifatul dalam penyerahan program PLIK Sentra Produktif di Ponpes Bahrul Maghfiroh, Malang kepada Republika belum lama ini. Hadir pula Wali Kota Malang Peni Suparto dan Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh Gus Lukman.
Ia membeberkan data. Dengan penetrasi 10 persen jaringan pita lebar berkecepatan tinggi yang baru dibangun Indonesia, ternyata meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,38 persen.
Belum lagi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melansir, kontribusi sektor telekomunikasi terhadap ekonomi mencapai 11 persen pada 2011 dan 10 persen pada 2012 menunjukkan tingkat melek internet berpengaruh kepada kesejahteraan ekonomi rakyat.
"Dengan internet juga membuat arus informasi diikuti arus barang yang meningkat, dan transaksi bisa lebih lancar," kata mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Untuk mewujudkan semua itu, memang perlu tahapan yang tak sebentar.
Karenanya, ia meminta setiap kepala daerah untuk mendukung gerakan memperbanyak pemasangan jaringan internet nirkabel (wifi) sebagai langkah lain agar akses pelayanan internet mudah dijangkau warga.
Ia juga berpesan agar semua kalangan di pondok pesantren (ponpes) yang selama ini dikenal gagap teknologi bisa memanfaatkan jaringan internet yang terpasang di ponpes. Tifatul melanjutkan, banyak hal yang bisa dimanfaatkan pihak pesantren untuk menggunakan jaringan internet guna menunjang pendidikan agama.
Fasilitas laman Youtube, misalnya, bisa dijadikan ulama dan santri untuk belajar bagaimana hafalan doa beserta terjemahan teks yang tersedia di internet.
Hal itu, imbuh Tifatul, tentu bisa semakin memudahkan santri untuk menggali setiap ilmu agama sesuai yang diminatinya. Adapun laman pornografi yang jumlahnya sangat banyak, tidak perlu dibuka karena tidak bermanfaat.
Hebatnya, untuk mewujudkan rencana itu, Kemenkominfo sama sekali tidak menggunakan dana APBN. Sebab, klaim Tifatul, dana pembelian mobil beserta fasilitas penunjang serta sarana komputer yang ditempatkan di kantor kecamatan didapat dari iuran operator telekomunikasi.
Hingga kini, dana yang terkumpul mencapai Rp 2,9 triliun dan baru dipakai Kemenkominfo sebesar Rp 900 miliar. Karenanya, segala sarana MPLIK maupun PLIK bukan milik institusinya maupun pemda, tapi milik operator.
"Mobil, komputer, dan sarana penunjang lain dibeli tidak pakai APBN. Namun, tetap pertanggungjawaban keuangan harus transparan," ujar menteri asal Sumatra Barat ini.
Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh Gus Lukman mengaku bangga pesantren yang didirikannya didatangi Menkominfo. Ia menyampaikan terima kasih mendapat bantuan dari Kemenkominfo berupa jaringan sarana dan prasarana internet sehat yang bisa dimanfaatkan santri untuk menambah tingkat penguasaan ilmu agama.
Gus Lukman yakin, peluncuran website ponpes bisa menambah optimismenya dalam mensyiarkan agama ke seluruh penjuru Indonesia dan dunia. "Ini berkat bantuan Pak Menteri."
Sedangkan, Wali Kota Malang Peni Suparto mengapresiasi daerahnya mendapat bantuan program bantuan MPLIK dan fasilitas pemasangan fasilitas internet nirkabel (wifi) di Alun-Alun Kota Malang.
Ia berharap, warga Malang bisa memanfaatkan keberadaan wifi dengan kecepatan tinggi untuk mengakses internet tanpa dikenakan biaya."Ini menjadi hal positif dan semoga masyarakat juga menggunakan teknologi internet untuk kepentingan bermanfaat," kata Peni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika