REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jejaring sosial Path akan mengumumkan jabatan pimpinan cabang perusahaan atau "country manager" di Indonesia pada awal 2015.
"Awal Januari ini rencananya kami akan mengumumkan 'country manager' Indonesia. Beberapa bulan ke belakang kami sudah mewawancarai beberapa orang yang potensial di posisi tersebut," kata Manajer Pemasaran Path Anna LaRue dalam acara Startup Asia Jakarta di Jakarta, Rabu (26/11). Segera setelah itu, jejaring sosial yang secara khusus hanya bisa diakses di perangkat Apple dan Android itu berencana untuk membangun kantor perwakilan.
Anna mengatakan peran seorang "country manager" di Indonesia akan begitu besar dalam pengembangan Path di masa depan. Pasalnya, seorang pimpinan perwakilan negara bertanggungjawab untuk menggerakkan pasar Indonesia, yang merupakan salah satu pengguna terbesar aplikasi tersebut.
"Dengan 'country manager' lokal yang diinginkan para penguna diharapkan bisa memberikan fitur khusus yang sesuai dengan pasar Indonesia," katanya. Selain itu, "country manager" berkebangsaan setempat juga diharapkan bisa memperbaiki kecepatan muat data aplikasi sekaligus membuat produk sesuai selera pengguna. "Makanya, segera setelah 'country manager' terpilih, kami akan bisa langsung melakukan banyak hal di kuartal I dan kuartal II 2015," ujarnya.
Path merupakan aplikasi jejaring sosial pada ponsel pintar yang memungkinkan pengguna berbagi gambar, video, pesan hingga momen musik, TV dan film dengan akses halaman yang terbatas hanya untuk teman. Status privasi dari aplikasi ini membuatnya lebih eksklusif dari jejaring sosial lain. Pasalnya, postingan hanya bisa dilihat oleh orang-orang seizin pengguna.
Pada Februari lalu, Bakrie Global Group membeli saham Path senilai 25 juta dolar AS atau Rp 304 miliar yang jumlahnya tak sampai 1 persen dari total saham perusahaan.
Sejak didirikan pada 2010, aplikasi itu sudah digunakan oleh lebih dari 23 juta pengguna di seluruh dunia dengan pertumbuhan sekitar 5 juta pengguna aktif harian setiap tahunnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika