REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mendukung program desa nelayan "broadband" yang peluncurannya akan dilakukan pada 18 Agustus 2015 di tiga desa dari 50 desa nelayan di seluruh Indonesia. "Ini langkah maju pemerintah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, terutama nelayan yang ada di perbatasan dan pulau terluar negara ini," kata Ketua HNSI Kota Kupang Maxi Ndun, Senin (27/7).
Ia menambahkan dengan program tersebut, para nelayan di kampung nelayan akan mendapatkan suport peralatan dan sistem telekomunikasi yang terintegrasi dengan sejumlah kepentingan dan lembaga termasuk BMKG, dengan informasi seluruh kondisi cuaca dan tinggi gelombang lautan. Dengan demikian para nelayan bisa lebih mudah melakukan aktivitas penangkapan di laut, dengan pengetahuan informasi cuaca yang sangat detail dan cermat dari lembaga yang berkompeten.
Selain sebagai panduan cuaca dan sejumlah kepentingan lainnya, dengan adanya sistem terintegrasi komunikasi di kampung nelayan, maka akan memberikan pemahaman yang lengkap dan detail begi nelayan terhadap batasan jalur laut tangkapan antarnegara. Dengan demikian, tidak ada lagi nelayan Indonesia yang terjebak dengan sanksi negara asing karena melintasi laut negara mereka.
"Kondisi inilah yang sering dialami nelayan kita di perairan perbatasan laut Australia. Kita tidak mau hal itu dialami juga oleh nelayan di perbatasan negara lainnya seperti dengan Timor Leste," katanya.
Menurut dia, para nelayan dalam aktivitas menangkap, sangat membutuhkan panduan melaut, berkaitan dengan informasi cuaca. Baik kecepatan angin, gelombang dan pasang surut kecepatan arus dari BMKG, sebagai lembaga resmi tentang cuaca. Dengan begitu maka para nelayan akan bisa mengatur jadwal aktivitas tangkapan di laut sesuai kondisi cuaca dan alam yang sedang terjadi. Dengan demikian, maka nelayan tidak lagi kesulitan menata ekonomi rumah tangganya.
"Jika informasi cuaca sudah diketahui nelayan, maka akan ada langkah yang dilakukan nelayan untuk kehidupannya saat tidak melaut. Ada antisipasi sebelum kejadian," katanya.
Dalam konteks tersebut, Maxi berharap pemerintah pusat segera memberikan intervensi program lainnya kepada para nelayan di daerah lainnya, yang secara geografis tidak masuk dalam kategori pilihan desa nelayan 'broadband'. Dia juga mengusulkan, agar semua jenis peralatan dan mekanisme yang akan diterapkan untuk mendukung program itu, bisa dikendali secara kelembagaan. Itu artinya HNSI meminta agar ada pelibatan kelembagaan dengan organisasi nelayan di daerah itu, agar bisa tertata dan efektif pelaksanaannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika