REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--PT XL Axiata Tbk menerapkan teknologi "BTS Hotel" untuk mengatasi kendala dalam mendirikan menara transmisi atau "based transceiver station" (BTS) akibat terbatasnya lahan dan proses birokrasi perizinan yang berbelit.
"BTS Hotel ini kami tempatkan di lapangan, tapi tanpa perangkat radio sehingga tidak tergantung pada ketinggian dan tempat tertentu," kata General Manager Infrastruktur dan Akuisisi Lahan PT XL Axiata Tbk, Stefanus Julianto, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, perangkat BTS Hotel itu bisa ditempelkan pada lampu penerangan jalan umum dengan ketinggian 10 meter didukung perangkat kabel serat optik (fiber optic). Untuk sementara ini, teknologi tersebut baru diterapkan di ruas tol Cengkareng-Cawang, Jakarta, dan kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat.
"Nilai investasinya memang tinggi karena BTS Hotel itu harus banyak agar kualitas layanan data dan komunikasi tetap prima," katanya dalam diskusi tentang Perananan Telekomunikasi Dalam Mendukung Industri Pariwisata Di Bali.
Ia membandingkan dengan membangun BTS berketinggian 30 meter yang mampu menjangkau kebutuhan pelanggan hingga 2,5 kilometer persegi, BTS Hotel jauh lebih mahal karena daya jangkauannya sangat terbatas sehingga dibutuhkan perangkat lebih banyak.
Di Bali, XL memproyeksikan pembangunan BTS Hotel di kawasan Jalan Sunset Road, Kuta. "Namun kami belum tahu, kapan proyek itu direalisasikan," katanya.
Sampai saat ini XL memiliki 1.400 unit BTS di Bali, sebagian di antaranya bergabung dengan operator lainnya. Jumlah BTS sebanyak itu belum mampu memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya di daerah tujuan wisata internasional itu.
Pada 2012, XL menginvestasikan dana senilai Rp 7 triliun untuk membangun sekitar 6.000 unit BTS di seluruh wilayah Indonesia, sekitar 60 persen di antaranya teknologi generasi ketiga (3G).
"Jumlah keseluruhan BTS kami hingga kuartal pertama sebanyak 30.732 unit, sekitar 6.500 berteknologi 3G," kata Turina Farouk selaku Vice President Corporate Communication PT XL Axiata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika