REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operator selular Indosat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait laporan penyadapan. Hasil poin-poin evaluasi itu akan dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Director and Chief Wholeshale and Infrastructure Indosat Fadzri Sentosa mengatakan, kinerja perusahaannya sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. ''Sudah sesuai prosedur,'' kata dia seusai jumpa pers di Kemenkominfo, Kamis (21/11) siang.

Pihaknya, kata Fadzri, sudah memeriksa dan mengamankan jaringan. Selain itu juga akan mengevaluasi tujuh poin arahan dari Menkominfo. Ketujuh poin itu masuk dalam Pengawasan Penyadapan Salah Kaprah yang disingkat menjadi Waspadalah.

Ketujuh poin itu, pertama, memastikan kembali, keamanan jaringan yang digunakan sebagai jalur komunikasi Presiden dan Wakil Presiden sesuai prosedur standar operasi (SOP) pengamanan orang sangat penting (VVIP).

Kedua, memeriksa ulang seluruh sistem keamanan jaringan. Ketiga, mengevaluasi outsourcing jaringan apabila ada dan perketat jaringan. Keempat, hanya aparat penegak hukum (APH) yang berwenang yang boleh melakukan penyadapan, yaitu KPK, kepolisian, kejaksaan, BIN dan BNN.

Kelima, memeriksa apakah ada penyusup-penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta ilegal. Keenam, melakukan pengujian atau audit terhadap sistem perangkat lunak yang digunakan apakah ada pintu belakang (back door) atau botnet yang dititipkan oleh vendor. Ketujuh, melakukan pengetatan aturan terkait perlindungan data pelanggan, registrasi, informasi pribadi sebagai modern licensing.

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya penyusup dan penyadap ilegal.

Informasi mengenai Satelit Palapa milik Indosat yang disusupi, kata Fadzri, belum ada laporannya. Dia menjelaskan, Satelit Palapa isinya TV semua. Jadinya, untuk apa menyadap TV.

Ikuti Whatsapp Channel Republika