Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

13 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

INDEX BERITA

Masa Depan Ganja untuk Kepentingan Medis Setelah MK Menolak Gugatan

Friday, 22 Jul 2022 10:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar, Antara

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pasal pelarangan Narkotika...

Hakim Ungkap Ketidakpatuhan Lembaga Negara Atas Putusan MK

Sunday, 17 Jul 2022 22:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengungkapkan terdapat ketidakpatuhan lembaga negara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat. 

Hal tersebut disampaikan Wahiduddin saat memberikan...

Kuasa Hukum Partai Gelora: Putusan MK Membingungkan

Thursday, 07 Jul 2022 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator kuasa hukum Partai Gelora, Said Salahuddin, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi keserentakan pemilu yang diajukan Partai Gelora membingungkan. Padahal MK dalam...

MK tak Kabulkan Keinginan Warga Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah

Thursday, 07 Jul 2022 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Perkara ini diajukan sejumlah warga DKI...

Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK 

Friday, 15 Apr 2022 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab,...

Pascaputusan MK, DKPP Hargai Keputusan Lembaga yang Jalankan Putusan DKPP

Thursday, 31 Mar 2022 03:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 32/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian Pasal 458 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan...

Pengamat Pemilu: Putusan MK Terhadap DKPP Sudah Tepat

Wednesday, 30 Mar 2022 10:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Pengamat Pemilu dari Rumah Demokrasi  Ramdansyah menilai putusan MK yang menyatakan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) tidak lagi final dan mengikat dinilai sudah tepat dan memenuhi asas keadilan.

"Putusan...

MRP Minta Pemekaran Papua Tunggu Putusan MK 

Friday, 25 Mar 2022 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulait meminta pemerintah menunda pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua. Penundaan itu dilakukan sampai permohonan uji materi...

Dikebut, Perbaikan UU Ciptaker Ditargetkan Selesai Awal 2022

Wednesday, 01 Dec 2021 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja selesai awal tahun depan. Seperti diketahui, sebelumnya Mahkamah...

KAMI: Putusan MK Harus Jadi Dasar Bebaskan Jumhur Cs

Wednesday, 01 Dec 2021 08:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan pernyataan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang...

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Sunday, 28 Nov 2021 07:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin,...

Pakar Tuding Pemerintah DPR Salah Tafsir Soal UU Cipta Kerja

Sunday, 28 Nov 2021 06:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, meminta Pemerintah dan DPR serius melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja. UU...

Formappi: Putusan MK Bukti Buruknya Fungsi Legislasi DPR

Saturday, 27 Nov 2021 12:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, DPR dan pemerintah akan menghadapi pekerjaan rumah besar dalam memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta...

Dua Saran Yusril untuk Pemerintah Seusai Putusan MK

Friday, 26 Nov 2021 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengalami pekerjaan berat usai...

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

Friday, 26 Nov 2021 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 terkesan...

Putusan Kompromi Jalan Tengah MK di UU Cipta Kerja

Friday, 26 Nov 2021 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Flori Sidebang, Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11), telah membacakan putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan...

DPR-Pemerintah Bahas UU Cipta Kerja pada 6 Desember

Friday, 26 Nov 2021 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, pihaknya bersama pemerintah berencana menggelar rapat kerja (raker) pada 6 Desember mendatang. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut...

Putusan MK di UU Ciptaker, Yusril Nilai Pemerintah Beruntung

Friday, 26 Nov 2021 15:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memperbaiki Undang-Undang (UU)...

Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Friday, 26 Nov 2021 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Antara Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020, Kamis (25/11). Dalam amar putusan, MK menyatakan UU...

Semua Koruptor Pun Kini Diputuskan Berhak Mendapatkan Remisi

Friday, 01 Oct 2021 20:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Rizkyan Adiyudha Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya pada Kamis (30/9) menolak permohonan uji materiil yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi Otto Cornelis Kaligis (OC) Kaligis terkait syarat...

KPK Tanggapi Putusan MK Terkait Remisi Napi Korupsi

Friday, 01 Oct 2021 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerangkan bahwa kewenangan pemberian remisi merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham). Hal tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah...

Beda Opini Empat Hakim MK: Status ASN Hak Hukum Pegawai KPK

Tuesday, 31 Aug 2021 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Rizkyan Adiyudha Empat orang hakim Mahkamah Konstitusi memberikan alasan berbeda (concurring opinion) dalam putusan uji materi mengenai proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)....

Kapolda Papua: Kasus Yalimo Berpotensi Menjadi 'Perang Suku'

Thursday, 01 Jul 2021 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menegaskan, pihaknya memerlukan penanganan khusus dalam kasus di Yalimo. Ini karena, kasus Yalimo tersebut berpotensi menjadi 'perang suku'. "Penanganan khusus itu perlu...

Kerusuhan Pascaputusan MK, 1.146 Warga Yalimo Mengungsi 

Thursday, 01 Jul 2021 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA -- Sebanyak 1.146 orang di Kabupaten Yalimo, Papua, mengungsi ke tempat aman setelah kerusuhan pada 29 Juni 2021. Kerusuhan terjadi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan...

KPU Tunggu Situasi Kondusif Usai Kantor KPU Yalimo Dibakar

Wednesday, 30 Jun 2021 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pembakaran kantor KPU Kabupaten Yalimo mengganggu langkah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara...

'Putusan MK Soal Verifikasi Parpol Langgengkan Oligarki'

Tuesday, 01 Jun 2021 18:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1)...

Yusril Sebut Putusan MK Soal Verifikasi Parpol tak Logis 

Tuesday, 01 Jun 2021 16:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1)...

Pakar Ungkap Cacat Nalar Putusan MK Soal Verifikasi Parpol

Monday, 31 May 2021 08:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tokoh Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB), Titi Anggraini, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1) tentang Pemilu merupakan putusan yang...

Putusan MK Soal Verifikasi Parpol Dinilai Cacat Nalar

Saturday, 08 May 2021 05:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Agung Mozin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi  yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu.  MK menyatakan partai politik (parpol) yang...

Pengamat Nilai Putusan MK tak Konsisten

Friday, 07 May 2021 12:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...

FPPP: Hormati Putusan MK Terkait Syarat Verifikasi Parpol

Thursday, 06 May 2021 13:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta semua pihak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7...

Legislator: Putusan MK tak Buat Pemberantasan Korupsi Surut

Wednesday, 05 May 2021 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Didik Mukriyanto mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan....

Partai Garuda Kecam Putusan MK

Tuesday, 04 May 2021 18:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyayangkan putusan tersebut.

Menurut Abdullah, pihaknya selaku pemohon pengujian Pasal 173 UU Pemilu pada awalnya...

Mahkamah Kosntitusi Tolak Judicial Review UU KPK

Tuesday, 04 May 2021 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5). Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan uji materi atau judicial review...

Pilkada Sabu Raijua, Semua Pihak Diminta Patuhi Putusan MK 

Monday, 19 Apr 2021 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta semua pihak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Orient P Riwu Kore-Thobias Uly,...

Kapolda Jambi Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK

Tuesday, 23 Mar 2021 06:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Jambi Irjen Albertus Rachmad meminta semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilkada Jambi 2020. "Saya mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan MK...

Putusan MK Hari Ini Diwarnai Pemungutan Suara Ulang 

Monday, 22 Mar 2021 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, Senin (22/3). Dari 13 permohonan yang akan diputus, MK sudah menjatuhkan...

MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan

Thursday, 27 Aug 2020 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusan nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan, larangan rangkap jabatan berlaku pula bagi wakil menteri. Putusan ini terkait perkara uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 39...

Ada Enam Varian Mandat Putusan Mahkamah Konstitusi

Wednesday, 01 Jul 2020 01:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menjelaskan terdapat enam varian mandat konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya dalam rentang 2003–2015. Varian pertama berupa pesan dan rekomendasi untuk pembentuk undang-undang agar melakukan...

PAN Ingin Pileg dan Pilpres Dipisah, Ini Kata MK

Tuesday, 10 Mar 2020 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menanggapi isu pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang akan mencari cara agar penyelenggaraan Pilpres dan...

KODE Inisiatif: 31 Pasal RUU Omnibus Law Inkonstitusional

Thursday, 05 Mar 2020 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif menyoroti pasal-pasal yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Peneliti KODE Inisiatif Rahmah Mutiara mengatakan sebanyak 31 RUU...

Efek Jera Hilang Jika Koruptor Bisa Ikut Pilkada

Friday, 13 Dec 2019 08:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait terpidana koruptor boleh ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) menuai kritik dari pengamat politik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Budi Suryadi. Budi menilai...

DPR: Putusan MK Bisa Jadi Dasar Hukum Revisi PKPU

Thursday, 12 Dec 2019 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan eks narapidana koruptor untuk mencalonkan diri di Pilkada setelah bebas...

KPU Segera Sesuaikan PKPU dengan Putusan MK

Thursday, 12 Dec 2019 14:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, menyebutkan, pihaknya akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan syarat calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)....

Eks Napi Ingin Ikut Pikada? Tunggu Lima Tahun Setelah Bebas

Wednesday, 11 Dec 2019 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) terkait masa tunggu bagi mantan terpidana maju...

Uji Materi Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPK: Terima Kasih MK

Wednesday, 11 Dec 2019 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hak politik mantan narapidana korupsi. Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, putusan tersebut punya semangat pencegahan...

Sidang Pileg, MK Bacakan 55 Putusan

Friday, 09 Aug 2019 09:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan untuk 55 dari 260 perkara sengketa hasil Pileg 2019 di ruang sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.Sidang putusan...

Hakim MK Minta Pihak Berperkara Hadirkan Saksi Berkualitas

Tuesday, 16 Jul 2019 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta seluruh pihak yang berperkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif untuk dapat menghadirkan saksi berkualitas. Saksi mesti relevan dengan...

Berkuda Bersama Bisa Jadi Medium Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Saturday, 13 Jul 2019 01:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo mengatakan, medium rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bisa melalui media apa pun termasuk berkuda bersama....

Sandiaga dan Erick Thohir Disebut akan Bertemu Besok

Friday, 12 Jul 2019 17:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiator persatuan dua kubu relawan milenial pendukung capres, Arief Rosyid mengatakan, Sandiaga Uno dan Erick Thohir pada Sabtu (13/7) akan duduk bersama pertama kalinya setelah Pemilihan...

hide ads show ads
desktop mobile