Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

 

10 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

INDEX BERITA

Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

Friday, 30 Sep 2022 12:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP ) Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum menjadi narasumber pada acara Seminar Mencermati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam...

Bincang Sore Republika Yogyakarta Bahas Rancangan KUHP Baru

Wednesday, 07 Sep 2022 20:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi UII, Muhammad Saleh memberikan paparan saat Bincang Sore Republika di Yogyakarta, Rabu (7/9/2022).

Pada bincang sore kali ini membahas terkait polemik pengajuan...

Demo Peluncuran Kickoff RKUHP di Jakarta

Tuesday, 23 Aug 2022 20:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP melakukan aksi saat berlangsungya Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/4/2022).

Dalam aksinya mereka menilai Kick Off Dialog Publik...

Kickoff Dialog Publik RKUHP di Jakarta

Tuesday, 23 Aug 2022 20:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kemenkumham, Menko Polhukam dan Kemenkominfo menggelar acara Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/8/2022). Hadir sebagai pembicara Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Menkumham...

Soal RKUHP, Mahfud: Hukum Harus Berubah Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Tuesday, 23 Aug 2022 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, menjelaskan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu hukum peninggalan zaman kolonial Belanda yang...

Mahfud MD: RKUHP Menganut 2 Jalur Pengenaan Sanksi

Tuesday, 23 Aug 2022 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) menganut dua jalur pengenaan sanksi, yakni sanksi pidana dan...

Mahfud MD: RKUHP Relatif Siap Segera Diundangkan

Tuesday, 23 Aug 2022 14:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sudah selama 59 tahun, Indonesia terus membahas dan merancang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)...

CISDI: Perspektif Kesehatan dan Gender Belum Masuk RKUHP

Saturday, 20 Aug 2022 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai pemerintah belum memasukkan perspektif kesehatan dan gender dalam proses penyusunan Rancangan KUHP. Kondisi ini menyebabkan kerentanan baru bagi beberapa...

Bambang Wuryanto Tegaskan Komitmen Komisi III DPR Segera Selesaikan RUU KUHP

Tuesday, 16 Aug 2022 13:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan Komisi III DPR berkomitmen segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"KUHP...

Ketua PBNU: Tuntaskan RKUHP dengan Tetap Akomodasi Saran Masyarakat

Saturday, 13 Aug 2022 20:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menyampaikan sejumlah catatan terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Gus Fahrur mendukung RKUHP diselesaikan...

Dewan Pers Dorong Penyempurnaan RKUHP ke Komisi III

Monday, 08 Aug 2022 20:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pers menemui sembilan fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait rancangan Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP). Pasalnya, terdapat sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi...

Pemerintah Saran Cabut Pasal Penggelandangan, Unggas-Ternak Masuk Pekarangan dari RKUHP

Wednesday, 03 Aug 2022 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritik bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai cenderung overkriminalisasi. Menyikapi itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Omar Sharief Hiariej mengatakan, bahwa...

Soal RKUHP, Wamenkumham: Presiden Tekankan Pentingnya Partisipasi Publik

Wednesday, 03 Aug 2022 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Jokowi...

Anggota DPR Minta Pers tak Khawatir Terhadap RKUHP

Tuesday, 19 Jul 2022 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, pers tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karenanya, ia meminta pers tak khawatir...

Anggota DPR: RKUHP Atur Sanksi Penyalah Guna Kebebasan Pers, Bukan Mengancam Kebebasan

Tuesday, 19 Jul 2022 17:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengancam kebebasan pers. Namun RKUHP mengatur hukuman bagi pihak-pihak...

Komite Keselamatan Jurnalis: Banyak Pasal Bermasalah dalam Draf RKUHP

Monday, 18 Jul 2022 18:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Keselamatan Jurnalis mendesak keterbukaan informasi publik (KIP) terhadap draf dan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ini karena sejak pembahasan draf RKUHP itu tidak pernah...

Pakar Hukum: RKUHP Urgen Apabila Bawa Paradigma Baru

Tuesday, 12 Jul 2022 19:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki urgensi apabila membawa paradigma baru, modern, dan kekinian tentang hukum pidana. Meskipun Indonesia...

Anggota DPR: Sosialisasikan 14 Pasal Krusial RKUHP

Monday, 11 Jul 2022 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM lebih masif menyosialisasikan terkait 14 pasal krusial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

Ini Catatan Kritis Komnas HAM Atas RKUHP

Sunday, 10 Jul 2022 17:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melontarkan catatan kritis mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Salah satunya, Komnas HAM tak sepakat mengenai pidana mati yang dianggap melanggar...

Komisi III Bantah tak Libatkan Masyarakat Susun RKUHP

Sunday, 10 Jul 2022 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Komisi III, Arsul Sani, membantah bila pihaknya disebut tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ia menegaskan DPR RKUHP...

Benarkah Mengkritik Presiden Dilarang di RKUHP? Wamenkumham Membantah, Ini Bunyi Pasalnya

Thursday, 07 Jul 2022 09:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draf final tentang Revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) tetap mencantumkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Namun, pemerintah memastikan, pasal tersebut hanya menjerat secara...

RKUHP tak Disahkan Jadi Undang-Undang Besok

Wednesday, 06 Jul 2022 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan hasil perbaikan revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR. Namun, ia mengungkapkan bahwa kemungkinan besar draf tersebut...

Aliansi Mahasiswa Forum BEM DIY Gelar Aksi Damai

Wednesday, 06 Jul 2022 15:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Aliansi mahasiswa dari Forum BEM DIY menggelar aksi damai di halaman DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (6/7/2022). Pada aksi damai ini mereka menuntut pembukaan draf...

Pemerintah Tambahkan Definisi Kritik dalam Pasal Penghinaan Presiden RKUHP

Wednesday, 06 Jul 2022 13:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR. Salah satu...

Pengamat: Pemerintah Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

Friday, 01 Jul 2022 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi polemik. Menurut Herry, RKUHP yang menjadi polemik...

Mahasiswa Demo Rancangan KUHP di Depan Gedung DPRD Jabar

Thursday, 30 Jun 2022 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mahasiswa memegang poster saat aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan...

Mencegah Pasal Karet dari Poin Penghinaan Presiden di RKUHP

Wednesday, 29 Jun 2022 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar, Haura Hafizhah

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva berharap Pemerintah dan DPR dapat memuat penjelasan dan batasan terkait pasal penghinaan presiden di...

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, DPR: Presiden Juga Manusia

Wednesday, 29 Jun 2022 12:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku tak mempermasalahkan adanya pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP). Pasalnya, presiden adalah sosok pemimpin negara yang...

Aksi Mahasiswa Tolak Rancangan KUHP di Gedung Parlemen RI (2)

Tuesday, 28 Jun 2022 22:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Sejumlah mahasiswa memasang spanduk saat berunjuk rasa terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Dalam aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah untuk...

Aksi Mahasiswa Tolak Rancangan KUHP di Gedung Parlemen RI (1)

Tuesday, 28 Jun 2022 22:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah mahasiswa memasang spanduk saat berunjuk rasa terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Dalam aksinya mereka menuntut DPR...

Polemik Transparansi Draf RKUHP yang Masih Rahasia untuk Publik

Tuesday, 28 Jun 2022 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Nugroho, Rizky Suryarandika, AntaraMahasiswa yang tergabung dalam massa aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menutup pagar gedung parlemen dengan...

Gelar Unjuk Rasa, Mahasiswa Desak Draf RUU KUHP Dibuka

Tuesday, 28 Jun 2022 17:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo, mengatakan salah...

Bambang Pacul Targetkan RKUHP Rampung pada Masa Sidang Ini

Wednesday, 22 Jun 2022 21:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengeklaim pemerintah telah menyetujui draf RKUHP terbaru. Menurutnya, RUU tersebut tinggal dibawa ke rapat paripurna untuk diketok.

"Pemerintah sudah oke....

RKUHP Belum Diserahkan ke DPR, Wamenkumham: Banyak Typo

Wednesday, 22 Jun 2022 17:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pemerintah memang belum menyerahkan draf terbaru dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Alasannya,...

Unjukrasa Aliansi Nasional Reformasi KUHP di Jakarta

Tuesday, 21 Jun 2022 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun...

Anggota DPR Bantah Pihaknya tidak Terbuka Soal Draf RKUHP

Tuesday, 21 Jun 2022 05:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani membantah pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan bahwa DPR tidak terbuka terkait draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Saat...

Komentari RKUHP, GMKI: Jangan Malah Mengganggu Demokrasi

Saturday, 18 Jun 2022 23:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) turut menyoroti RKUHP yang akan disahkan oleh DPR dan Pemerintah. GMKI menganggap RKUHP dapat mengancam eksistensi pergerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan...

PB HMI Sebut RKUHP Berpotensi Hambat Demokratisasi

Saturday, 18 Jun 2022 23:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama, menilai beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat menghambat demokratisasi di Indonesia.  Dalam draf...

Pasal Penghinaan Pemerintah yang Mengganjal dari RKUHP

Friday, 17 Jun 2022 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Haura Hafizhah

Bulan depan rencananya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan. Namun, masih ada sejumlah pasal yang menggelitik publik. Yaitu mengenai pasal hukuman bagi penghina...

Hina Pemerintah Bisa Dipenjara, Ini Kata BEM SI

Friday, 17 Jun 2022 14:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberi tanggapan tentang pasal penghinaan pemerintah Rancangan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). BEM SI menilai wajar jika...

MUI Dukung Hukum Pidana Bagi LGBT Masuk RKUHP

Monday, 23 May 2022 22:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung aturan pidana yang berkaitan dengan LGBT yang sudah masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal tersebut disampaikan langsung...

PPP Minta Proses Legislasi RKUHP Dilanjutkan

Saturday, 21 May 2022 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya sepakat meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi Revisi...

Kemenkumham akan Buat Pedoman Pemidanaan Penjara dalam RKUHP

Friday, 01 Oct 2021 22:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice. Nantinya, pihaknya...

Menkumham Dorong Pembahasan RUU PAS dan RKUHP Berbarengan

Wednesday, 15 Sep 2021 20:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, mendorong pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS) beriringan dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

RUU PAS dan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Wednesday, 15 Sep 2021 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati tiga RUU usulan pemerintah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dua di antaranya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995...

Pakar: Perlu Ada Ketentuan Pemidanaan Polisi Salah Tangkap

Tuesday, 22 Jun 2021 10:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago memandang perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU...

Pemerintah Belum Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

Friday, 11 Jun 2021 13:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemeterian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku jika pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum direvisi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukan RKUHP ke...

Infografis Pasal dalam RKUHP yang Tuai Kritikan

Friday, 11 Jun 2021 01:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Empat pasal dalam RUU KUHP mendapatkan kritikan, yakni Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pasal mengatur ancaman pidana maksimal 4,5 tahun...

Pasal Penghinaan Presiden RKUHP Beda dengan Putusan MK

Thursday, 10 Jun 2021 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pasal penghinaan kepala negara di RKUHP saat ini berbeda dengan pasal sejenis yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah...

Empat Pasal di RKUHP yang Dinilai Mengkhawatirkan

Thursday, 10 Jun 2021 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut setidaknya terdapat empat pasal sangat mengkhawatirkan dalam RUU KUHP. Keempat pasal tersebut yaitu pasal 218, 219 tentang Penyerangan...

hide ads show ads
desktop mobile