#amandemen-konstitusi

Senin , 16 Sep 2024, 18:48 WIB

Wakil Ketua MPR Beri Kode Perubahan UUD 1945 Bukan Hal Tabu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengatakan, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan...

Kamis , 28 Sep 2023, 17:15 WIB

Korut Amandemen Konstitusi, Kekuatan Nuklir Jadi Dasar Hukum Negara

REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG – Parlemen Korea Utara (Korut) telah menyetujui amandemen konstitusi negara tersebut. Dalam amandemen, Korut menetapkan kekuatan nuklir sebagai hukum dasar negara. "Majelis Rakyat Tertinggi dengan suara bulat mengadopsi agenda penting untuk merumuskan kebijakan Republik Rakyat Demokratik Korea (nama resmi Korut) mengenai kekuatan nuklir sebagai hukum dasar negara," kata kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), Kamis (28/9/2023). Di...

Kamis , 10 Aug 2023, 16:58 WIB

Usulan Penundaan Pemilu pada Masa Darurat Bergulir, Ini Lima Syarat untuk Amendemen UUD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggulirkan usulan...

Rabu , 09 Aug 2023, 15:00 WIB

Pimpinan MPR Bertemu Presiden, Isu Amandemen Konstitusi Disinggung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pimpinan MPR RI bertemu Presiden...

Rabu , 06 Apr 2022, 17:33 WIB

Moeldoko: Amandemen Konstitusi Urusan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan amendemen...

Politikus Partai Nasdem Taufik Basari (kanan) mengatakan, Fraksi Partai Nasdem MPR RI berpendapat perubahan UUD 1945 harus didasari alasan yang fundamental dan berpatokan pada kebutuhan rakyat dan bangsa.

Senin , 21 Mar 2022, 21:55 WIB

Nasdem Dorong Penundaan Rencana Amandemen UUD

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) merealisasikan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019. PSN sempat tertunda karena pandemi.

Ahad , 20 Mar 2022, 06:30 WIB

DPD Tegas Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan penundaan pemilu sebaiknya tidak dilakukan dengan memaksakan amandemen konstitusi.

Selasa , 01 Mar 2022, 17:17 WIB

PPP: Jangan Paksakan Amendemen demi Penundaan Pemilu

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Senin , 10 Jan 2022, 06:15 WIB

DPD: Kita Harus Berpikir Seperti Negarawan, Bukan Politisi

Selasa , 07 Dec 2021, 22:14 WIB

Amandemen Konstitusi Tambal Sulam, Sistem Politik Terganggu

Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Sabtu (04/09).Wakil ketua DPD menilai amandem UUD 45 tak boleh terbatas penambahan kewenangan

Sabtu , 04 Sep 2021, 17:18 WIB

DPD: Amandemen UUD 45 tak Boleh Setengah-Setengah

Undang-Undang Dasar 1945 dan amendemen (ilustrasi)

Jumat , 03 Sep 2021, 11:32 WIB

Amendemen Konstitusi, PPHN: Ke Mana Konsistensi Pembangunan?

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menghadiri Rapat Bersama Badan Kehormatan (BK) tentang tindak lanjut evaluasi Tata Tertib, di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (2/9/2021).

Kamis , 02 Sep 2021, 22:17 WIB

Diingatkan, Tatib Akomodasi Penguatan DPD dalam Tata Negara

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Konstitusi dan Ulang Tahun ke-76 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8).

Jumat , 20 Aug 2021, 14:07 WIB

Soal Amandemen UUD, Ketua MPR: Tidak Usah Kebakaran Jenggot

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan)

Jumat , 20 Aug 2021, 13:43 WIB

Pakar: Amendemen Konstitusi tak Perlu Dilakukan

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof Valina Singka mengatakan amandemen konstitusi tidak bisa dipisahkan dalam terbentuknya politik demokratis.

Rabu , 24 Mar 2021, 18:48 WIB

Valina: Amandemen Buat Konstitusi Indonesia Lebih Hidup

Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, Analis Politik/Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, Peneliti Senior Formappi, Lucius Karus dalam diskusi bertema

Senin , 25 Nov 2019, 22:42 WIB

Pengamat: Wacana Presiden 3 Periode Wajib Diwaspadai

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan saat sesi wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

JK: Amandemen Bisa Dilakukan, Pilpres tak Bisa Mandataris

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan amendemen atau usulan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 bisa saja dilakukan dengan kembali menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, posisi presiden sebagai mandataris MPR tidak bisa diberlakukan lagi. "UUD 1945 kita sudah diamendemen empat kali, dan itu mencerminkan dinamika keinginan masyarakat karena konstitusi itu dinamis juga. Jadi amendemen konstitusi itu...

Kamis , 17 Oct 2019, 20:58 WIB

Alasan Nasdem Ingin Amendemen UUD 1945 Menyeluruh

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Basarah

Rabu , 16 Oct 2019, 20:44 WIB

Basarah: MPR-Presiden Sepakat Dalami Wacana Amendemen UUD

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar - Akbar Tandjung

Rabu , 16 Oct 2019, 20:01 WIB

Akbar: Alasan Amendemen UUD 1945 Harus Kuat dan Jelas

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Selasa , 15 Oct 2019, 20:57 WIB

Muhammadiyah: Indonesia Membutuhkan GBHN

Direktur Riset Populi Center Usep S Ahyar usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Selasa , 15 Oct 2019, 19:45 WIB

Pengamat: Amendemen UUD Jadi Daya Tawar Kursi Menteri

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (kanan)

Senin , 14 Oct 2019, 23:02 WIB

Bamsoet: Badan Kajian MPR Diketuai PDIP

Senin , 14 Oct 2019, 19:52 WIB

Soal Amendemen Menyeluruh, HNW: Kalau Serius Tindak Lanjuti

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, pada pertemuan tertutup di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Senin , 14 Oct 2019, 17:38 WIB

Jokowi Minta Masukan Soal Amendemen Terbatas UUD 1945

Senin , 14 Oct 2019, 15:28 WIB

Gerindra Bantah Prabowo Pragmatis Soal Amandemen UUD

Senin , 14 Oct 2019, 15:19 WIB

PDIP: Megawati Hanya Ingin Amandemen Terbatas UUD

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputtri (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan) disela memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Kamis , 10 Oct 2019, 18:56 WIB

Bamsoet Tegaskan Amendemen UUD 1945 tak Ubah Sistem Pilpres

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama sembilan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Zulkifli Hasan dan Fadel Muhammad (dari kiri) sebelum memulai rapat perdana pimpinan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Rabu , 09 Oct 2019, 19:47 WIB

Soal Amandemen, MPR Buka Ruang Aspirasi Masyarakat

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) mengangkat palu sidang disaksikan pimpinan sementara MPR Abdul Wahab Dalimunte (kedua kiri) dan Hillary Brigitta Lasut (kiri) usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Jumat , 04 Oct 2019, 14:24 WIB

Bamsoet akan Dalami Rencana Amendemen Terbatas

Anggota dewan Turki berkelahi terkait amandemen konstitusi, Rabu (11/1).

Kamis , 12 Jan 2017, 14:46 WIB

Anggota Dewan Turki Terlibat Baku Hantam

Kamis , 06 Oct 2016, 14:38 WIB

Fahri: Amandemen Konstitusi Harus Berdasarkan Konsensus Nasional

Rabu , 26 Nov 2014, 19:05 WIB

Aung San Suu kyi Desak Amandemen Konstitusi

Kajian Ketatanegaraan MPR Diumumkan Desember

REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Farhan Hamid, mengatakan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI kemungkinan akan mengumumkan rekomendasi dari hasil kajiannya pada akhir Desember 2013."Saat ini Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan masih terus melakukan kajian atas aspirasi usulan perbaikan sistem ketatanegaraan," katanya di sela kegiatan "Press Gathering Wartawan Parlemen" di Surakarta, Sabtu (16/11).Menurut dia, ada...

Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli.

Sabtu , 16 Nov 2013, 08:08 WIB