#amandemen-uud-1945

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Mega mengingatkan pentingnya MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara.

Selasa , 30 Jul 2024, 16:16 WIB

Ingin MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi, Ini Peringatan Penting dari Megawati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri ingin agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menjadi lembaga tertinggi negara. MPR, menurut Mega, harus dijadikan sebagai fasilitas untuk berembuk...

Ketua DPP PDIP Said Abdullah, mengatakan PDIP menilai Amandemen UUD 1945 adalah keniscayaan

Senin , 01 Jul 2024, 22:12 WIB

Tanggapi Wacana Amandemen UUD 1945, PDIP Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), MH Said Abdullah, angkat bicara menyikapi wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mencuat kembali setelah pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Joko Widodo. “Yang perlu dipertegas adalah kebutuhan kita kedepan, bukan kembali ke naskah asli UUD 1945 sebelum amandemen,” kata dia, dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin (1/7/2024). Dia mengatakan, para...

Ahad , 09 Jun 2024, 10:10 WIB

Sekjen PAN tak Sepakat Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekjen PAN Eddy Soeparno, tidak sepakat dengan...

Sabtu , 08 Jun 2024, 05:02 WIB

Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Partai Gerindra: Belum Saatnya Amandemen UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan wacana soal pemilihan Presiden dan Wakil...

Rabu , 05 Jun 2024, 14:23 WIB

MPR Dukung Amandemen UUD 1945: Sekarang Terjadi Demokrasi Cash is King

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR menggelar diskusi bersama Ketua MPR...

Rabu , 05 Jun 2024, 14:09 WIB

Zaman Berubah, Amien Rais Dukung Amendemen UUD 1945,

Rabu , 05 Jun 2024, 09:13 WIB

Nasdem Dukung UUD 1945 Diamandemen, Dengan Catatan...

Selasa , 07 May 2024, 19:44 WIB

Setelah Presidential Club, Kini Muncul Wacana Menghidupkan DPA

Selasa , 07 May 2024, 14:40 WIB

Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung akan Dihidupkan Lagi

Senin , 26 Feb 2024, 22:50 WIB

Jimly Asshiddiqie Temui Airlangga, Bahas Amendemen Hingga Hak Angket

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi). UUD 1945 sebelum amandemen penting untuk kembali dirujuk

Sabtu , 11 Nov 2023, 18:30 WIB

Sebut Amandemen UUD 1945 Banyak Ditunggangi Oligarki, Ini 3 Saran Pakar

Sabtu , 19 Aug 2023, 05:16 WIB

Jokowi: Amandemen UUD 1945 Sebaiknya Setelah Pemilu

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi)

Jumat , 18 Aug 2023, 23:34 WIB

Jimly Jelaskan UUD 1945 Akui Kemahaesaan dan Kemahakuasaan Tuhan

Jumat , 18 Aug 2023, 18:45 WIB

Jokowi: Sebaiknya Amendemen UUD Setelah Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyampaikan opininya soal wacana penundaan pemilu.

Jumat , 18 Aug 2023, 08:22 WIB

Komisi II: Jangan Munculkan Wacana Penundaan Pemilu Saat Masa Darurat

UUD 1945 (ilustrasi). PSHK menilai rencana amandemen kelima UUD 1945 tidak mendesak.

Kamis , 17 Aug 2023, 19:45 WIB

PSHK: Rencana Amendemen Kelima UUD 1945 tidak Mendesak

Kamis , 17 Aug 2023, 05:40 WIB

Wacana Amendemen UUD Menguat

Usulkan Amendemen UUD 1945, MPR: Bukan untuk Tunda Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengusulkan amendemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Amendemen terbatas tersebut bertujuan untuk memasukkan usulan penundaan pemilu (Pemilu) di masa darurat. Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, usulan tersebut berkaca pada pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap seluruh sektor di Indonesia. Apalagi, konstitusi saat ini belum mengatur penundaan pemilu pada masa-masa seperti itu. "Kalau...

Rabu , 09 Aug 2023, 15:00 WIB

Pimpinan MPR Bertemu Presiden, Isu Amandemen Konstitusi Disinggung

Guru Besar Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Prof Gayus Lumbuun (tiga dari kiri) dalam Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI terkait Rekomendasi Naskah Akademik dan RUU MPR, Kamis (20/7/2023).

Jumat , 21 Jul 2023, 20:03 WIB

Guru Besar Unkris Prof Gayus Lumbuun Usulkan Tambahan Wewenang dalam RUU MPR

Sabtu , 17 Jun 2023, 16:09 WIB

Guru Besar UGM: UUD Hasil Amandemen 2002 tak Lagi Berdasar Pancasila

Kamis , 17 Nov 2022, 01:47 WIB

Wakil Ketua MPR Usulkan Amandemen UUD 1945 Usai Pemilu 2024

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Kamis , 15 Sep 2022, 10:50 WIB

Ketua DPD Ungkap Potensi Ancaman Jika UUD tak Kembali ke Naskah Asli

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko, menegaskan Pemerintah tak pernah bahas amandemen UUD 1945

Kamis , 07 Apr 2022, 06:23 WIB

Moeldoko: Amendemen UUD 1945 Urusan DPR, Jangan Libatkan Pemerintah

Penundaan Pemilu 2024. Pengamat sebut amandemen UUD 1945 jangan diteruskan mencegah bahas penundaan pemilu.

Jumat , 18 Mar 2022, 16:54 WIB

Pengamat: Tunda Amandemen UUD 1945 untuk Penundaan Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman (tengah) bersama Hakim MK Maria Farida Indrati (kiri), dan Hakim MK Saldi Isra memimpin Sidang Uji Materi Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Ilustrasi)

Kamis , 16 Dec 2021, 04:31 WIB

Tak Ada Ketentuan Presidential Threshold di Amendemen UUD 1945

Ahad , 24 Oct 2021, 12:50 WIB

Pimpinan MPR: PPHN Lewat UU tidak Terlalu Kuat

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

Ahad , 24 Oct 2021, 12:23 WIB

Wakil Ketua MPR: PPHN Bukan Haluan Pemerintah

Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan

Ahad , 24 Oct 2021, 09:16 WIB

Demokrat: Payung Hukum PPHN Jadi Diskursus

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menikmati pemandangan di Kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021). Dalam kunjungan kerjanya Presiden meresmikan penataan Kawasan Puncak Waringin, Kawasan Batu Cermin, dan delapan ruas jalan di Labuan Bajo.

Sabtu , 16 Oct 2021, 00:24 WIB

SMRC: Publik tak Setuju Presiden Bekerja Berdasarkan PPHN

Jumat , 15 Oct 2021, 23:10 WIB

Infografis Wacana Amendemen UUD 1945 dalam Survei

Kamis , 14 Oct 2021, 00:14 WIB

Amendemen UUD Dinilai akan Timbulkan Tumpang Tindih Regulasi

Direktur Eksekutif Indikator Poitik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Rabu , 13 Oct 2021, 18:15 WIB

Survei: Mayoritas Elite Nilai PPHN Cukup dengan UU

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamendemen UUD 1945 (ilustrasi)

Rabu , 13 Oct 2021, 16:08 WIB

Survei: Mayoritas Publik tak Setuju Amendemen UUD Saat Ini

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

LaNyalla Ingin Kelembagaan DPD Diperkuat Lewat Amandemen UUD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyinggung wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jika terlaksana, ia ingin upaya tersebut menjadi momentum penguatan lembaga yang dipimpinnya. "Amandemen konstitusi juga harus memberi ruang penguatan peran kelembagaan DPD RI sebagai wakil daerah," ujar LaNyalla dalam perayaan HUT ke-17 DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/10). Tanpa penguatan kelembagaan,...

Selasa , 28 Sep 2021, 21:32 WIB