#amandemen-uud-45

Senin , 16 Aug 2021, 21:02 WIB

Nasdem Menilai Amandemen Terbatas UUD 1945 Bisa Melebar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Nasdem menyatakan, amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 berpotensi membuka kotak pandora yang lain. Alasannya, UUD 1945 merupakan dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. "Pastinya pasal-pasal saling...

Kamis , 25 Mar 2021, 01:26 WIB

Guru Besar UI Pertanyakan Motif Pengusul Amandemen UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof Valina Singka mempertanyakan motif kelompok tertentu yang menyebar wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke publik. Ia berpendapat keinginan mengubah pasal-pasal pada konstitusi negara harus didorong oleh kebutuhan menyelesaikan masalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat. "Itu harus jelas, bagian mana yang diusulkan (untuk) diamandemen dan...

Jumat , 12 Mar 2021, 16:56 WIB

Arief Poyuono: Ada Wacana Presiden Jokowi Tiga Periode

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan,...

Selasa , 27 Oct 2020, 11:56 WIB

Syarief Hasan Bahas Wacana Amendemen UUD 45 di UGM

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Bertempat di Ruang Multimedia 1, Lt.3,...

Jumat , 22 Nov 2019, 15:04 WIB

Polemik Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Ali Mansur Partai Solidaritas Indonesia...

Ketua MPR RI Zukifli Hasan memberikan sambutan saat mengikuti reuni aksi 212 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, (2/12).

Kamis , 15 Aug 2019, 14:13 WIB

Zulhas: Amandemen UUD 1945 Sudah Jadi Rekomendasi MPR

Kamis , 23 Mar 2017, 21:16 WIB

MPR Khawatirkan Amandemen UUD Disusupi Asing

Rabu , 01 Feb 2017, 16:21 WIB

Zulkifli Sebut Banyak Peraturan Menteri tidak Pro Rakyat

Warga membubuhkan cap tangan saat aksi kick out hoax di Solo. (Ilustrasi)

Selasa , 24 Jan 2017, 13:52 WIB

Suharto: Munculnya Hoax Akibat Krisis Kedaulatan

Kamis , 01 Sep 2016, 08:59 WIB

Pengamat: DPD Harus Membuka Diri untuk Utusan Golongan

Tim Delegasi Gernas yang dipimpin Muh Asri Anas berfoto bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo.

Senin , 29 Aug 2016, 09:42 WIB

Gernas: APPSI Setuju Penguatan DPD RI

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan kata sambutannya pada acara penandatanganan kesepakatan bersama di Jakarta, jumat (5/8).

Ahad , 28 Aug 2016, 02:46 WIB

Parpol Semakin Dominan, Haedar Minta Amandemen UUD 45 Dikaji

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Rabu , 13 Jan 2016, 08:42 WIB

Pengamat: Indonesia Memang Memerlukan GBHN

Selasa , 12 Jan 2016, 22:21 WIB

Amandemen UUD Jangan Kembalikan Presiden Sebagai Mandataris MPR

Jumat , 11 Dec 2015, 21:07 WIB

Ketua MPR: Telah Lahir Indonesia Baru

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Martin Hutabarat, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) kerjasama MPR dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Senin , 28 Sep 2015, 18:06 WIB

MPR Didesak Ubah UUD 1945

Seminar badan pengkajian MPR di Bandung, Sabtu (12/9).

Ahad , 13 Sep 2015, 02:19 WIB

MPR Kaji Lima Hal untuk Rencana Amandemen UUD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – MPR kini sedang menyiapkan konsep untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, menurut Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono mengatakan, perubahan untuk perbaikan UUD ini tidak hanya bergantung pada MPR saja tapi kemauan semua pihak.“Sudah ada rekomendasi untuk mengubah UUD, sekarang tergantung pada kita, apakah kita akan mengubah UUD, dan apa saja yang akan kita...