#ambang-batas-capres

Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) berbincang saat sidang, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Selasa , 07 Jan 2025, 09:28 WIB

PR Pemerintah dan DPR Usai Putusan MK, Kerumitan Mendefinisikan 'Dominasi Koalisi Pilpres'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, DPR dan pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) untuk merumuskan aturan dominasi koalisi pada pemilihan presiden...

Warga menunjukkan surat suara Pilpres saat akan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Ahad (18/2/2024).

Sabtu , 04 Jan 2025, 20:48 WIB

Presidential Threshold Dihapus, Pengamat: Partai yang tak Ajukan Capres Sebaiknya Bubar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuka peluang bagi seluruh partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Pasalnya, sudah tidak ada lagi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional. Pengamat politik Hendri Satrio menilai, putusan itu harus dijadikan ajang bagi partai politik untuk...

Sabtu , 04 Jan 2025, 17:03 WIB

Presidential Threshold Dihapus, Muncul Wacana Pembatasan Capres Berdasarkan Hasil Survei

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR...

Sabtu , 04 Jan 2025, 13:59 WIB

Puja-puji Anies untuk Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang Gugat Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan memuji peran...

Ahad , 18 Sep 2022, 21:00 WIB

LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Capres

IHRAM.CO.ID, JAKARTA --Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah...

Ilustrasi. Jika ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold diturunkan menjadi nol persen justru berpotensi memunculkan masalah.

Ahad , 26 Jun 2022, 00:09 WIB

Pakar UGM: Ambang Batas Capres Nol Persen Justru Bisa Bermasalah

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah

Kamis , 03 Feb 2022, 14:44 WIB

Desak Presidential Threshold Dihapus, Fahri Hamzah: Jangan Ada Seleksi Dulu

Jumat , 28 Jan 2022, 10:14 WIB

Warning Buat Parpol, Dua Mantan Ketua MK Siap Dukung Syarat Capres Nol Persen

Rabu , 26 Jan 2022, 15:01 WIB

Refly Harun Bantah Tiga Dalil MK Soal Pemberlakuan Presidential Threshold

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti (kiri) berjabat tangan bersama usai melakukan pertemuan di Jakarta, Selasa (18/1/2022). Dalam pertemuan tersebut membahas soal

Selasa , 18 Jan 2022, 20:51 WIB

In Picture: Pertemuan Ketua DPD dengan AHY

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

Kamis , 06 Jan 2022, 20:48 WIB

Demokrat Dukung Uji Materiil Ambang Batas Capres 20 Persen

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut ambang batas Capres 20 persen untuk efektivitas pemerintahan

Kamis , 23 Dec 2021, 00:13 WIB

Sekjen PDIP: Ambang Batas Capres 20 Persen untuk Efektivitas Pemerintahan

Senator Lampung Bustami Zainuddin (kanan) dan pengacara Refly Harun mengajukan gugatan Presidential Threshold ke MK, Jumat (10/12)

Jumat , 10 Dec 2021, 23:00 WIB

Dua Anggota DPD Gugat Presidential Threshold ke MK

Jumat , 20 Aug 2021, 17:39 WIB

PKS Usulkan Presidential Threshold 20 Persen Diturunkan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (ilustrasi)

Kamis , 14 Jan 2021, 17:40 WIB

MK Tolak Gugatan Rizal Ramli Soal Presidential Threshold

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (tengah) bersama kuasa hukumnya Refly Harun (kanan) menunjukkan berkas gugatan sebelum diserahkan ke bagian penerimaan perkara konstitusi di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Rizal Ramli mengajukan gugatan uji materi atau Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.

Selasa , 22 Sep 2020, 05:21 WIB

Gugat PT, Hakim MK: Rizal Ramli Maju di Pilpres atau Tidak

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Senin , 22 Apr 2019, 18:52 WIB

Jimly: Sebaiknya Ambang Batas Presiden 20 Persen Dihapus

Voxpol: PT 20 Persen tidak Sesuai Akal Sehat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Voxpol Center Pangi Syawi Chaniago menilai penggunaan presidential threshold atau ambang batas pengajuan calon presiden sebesar 20 persen di Pilpres 2019 terkesan mengada-ada. Ia pun yakin, Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang PT 20 persen."Semoga MK mengabulkan uji materi presidential threshold yang menghapus ketentuan ambang batas 20 persen. Kita berbaik sangka...