Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yakin partai politik (parpol) di Tanah Air bakal pusing dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Ahad , 19 Jun 2022, 19:00 WIB

Peneliti: Parpol Bakal Pusing dengan Ketentuan Ambang Batas 20 Persen

Kuasa Hukum DPD, Denny Indrayana.

Jumat , 25 Mar 2022, 15:22 WIB

DPD Gugat Presidential Threshold ke MK

Suasana sidang putusan gugatan uji materi terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (24/2/2022). Mahkamah Konstitusi menolak enam gugatan perkara presidential threshold 20 persen yang diatur Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun perkara yang diputus adalah gugatan yang diajukan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, politikus Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono, anggota DPD RI Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra dan Fahira Idris.

Kamis , 24 Feb 2022, 15:51 WIB

In Picture: MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Aswanto (tengah) memimpin sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Selasa , 11 Jan 2022, 16:25 WIB

In Picture: Gatot Nurmantyo Gugat Presidential Treshold ke MK

Kotak suara Pilpres 2014 (ilustrasi). Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) telah sesuai UUD 1945.

Kamis , 30 Dec 2021, 00:31 WIB

Pakar: PT 0 Persen Timbulkan Masalah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (Waket DPD) RI Sultan B Najamudin menilai perlunya mengubah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi 0 persen.

Selasa , 07 Dec 2021, 06:12 WIB

DPD Dorong Presidential Threshold 0 Persen

Demokrat menjadi salah satu pihak yang mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu poin yang perlu direvisi adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Foto: Hakim MK Anwar Usman (tengah) bersama Hakim MK Maria Farida Indrati (kiri), dan Hakim MK Saldi Isra memimpin Sidang Uji Materi Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 25 Nov 2021, 08:03 WIB

Demokrat: Makin Rendah Presidential Threshold Semakin Baik

Pengamat politik, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Ahad , 30 May 2021, 12:15 WIB

Ambang Batas President Threshold Membunuh Talenta Potensial

Executive Director of Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Ahad , 30 May 2021, 12:11 WIB

Pengamat: Elektabilitas Tokoh tak Berarti Tanpa Restu Parpol

Suasana debat kelima Pilpres 2019

Sabtu , 29 May 2021, 06:08 WIB

Presidential Threshold Mengebiri Daulat Rakyat

Masyarakat sipil pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/6). Masyarakat sipil yang terdiri dari ahli hukum, akademisi, mantan pimpinan KPK, mantan pimpinan KPU dan pegiat pemilu tersebut meminta MK segera memproses dan memutus permohonan uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden.

Jumat , 22 Jun 2018, 11:33 WIB

MK Belum Jadwalkan Sidang Gugatan Ambang Batas Pencapresan

Masyarakat sipil pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/6). Masyarakat sipil yang terdiri dari ahli hukum, akademisi, mantan pimpinan KPK, mantan pimpinan KPU dan pegiat pemilu tersebut meminta MK segera memproses dan memutus permohonan uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden.

MK Belum Jadwalkan Sidang Gugatan Ambang Batas Pencapresan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan, sidang pendahuluan terkait permohonan uji materi atas Pasal 222 Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu dilakukan paling lambat yakni 14 hari sejak diregistrasi. Pasal yang ingin diujimaterikan mengenai ambang batas pencalonan presiden. "Sidang pendahuluan dilakukan paling lama 14 hari sejak diregistrasi. (Saat ini) sidang belum dijadwalkan karena permohonan belum diregistrasi, kemungkinan...

Masyarakat sipil pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/6). Masyarakat sipil yang terdiri dari ahli hukum, akademisi, mantan pimpinan KPK, mantan pimpinan KPU dan pegiat pemilu tersebut meminta MK segera memproses dan memutus permohonan uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden.

Jumat , 22 Jun 2018, 11:33 WIB

MK Belum Jadwalkan Sidang Gugatan Ambang Batas Pencapresan

Seorang Akademisi yang tergabung dalam Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (Integrity) memperlihatkan poster bertuliskan

Kamis , 21 Jun 2018, 19:40 WIB

In Picture: Aksi Hapus Ambang Batas Nyapres di Mahkamah Konstitusi

Sejumlah aktifis pro demokrasi yang mendaftarkan Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membentangkan spanduk seusai melengkapi syarat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),Jakarta, Kamis (21/6).

Kamis , 21 Jun 2018, 17:40 WIB

Presidential Threshold Digugat untuk Hindari Capres Tunggal

Sejumlah aktifis pro demokrasi yang mendaftarkan Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membentangkan spanduk seusai melengkapi syarat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),Jakarta, Kamis (21/6).

Kamis , 21 Jun 2018, 16:49 WIB

MK Didesak Segera Proses Uji Materi Ambang Batas Pencapresan

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin (kedua kanan) meninjau arus balik Lebaran 2018 di Terminal 1 C Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (21/6).

Kamis , 21 Jun 2018, 16:46 WIB

Jokowi Persilakan Ambang Batas Pencapresan Digugat ke MK

Mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Rabu , 13 Jun 2018, 21:32 WIB

Ambang Batas Pencalonan Presiden Kembali Digugat ke MK

Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Sabtu , 26 Aug 2017, 10:42 WIB

Tjahjo Kumolo Prediksi Maksimal Ada Tiga Paslon Pilpres 2019

Nurdin Halid

Selasa , 18 Jul 2017, 21:00 WIB

Golkar Wajibkan Anggota Fraksi Hadiri Paripurna RUU Pemilu

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni

Selasa , 18 Jul 2017, 20:38 WIB

Perludem: Presidential Treshold Rawan Digugat ke MK

Politisi Golkar - Ace Hasan Sadzily

Sabtu , 06 May 2017, 19:53 WIB

Golkar: Ambang Batas Pencapresan Pastikan Koalisi Parpol Solid

Ketua Fraksi PAN DPR-R, Tjatur Sapto Edy.

Rabu , 18 Jul 2012, 21:13 WIB

PAN Ingin Presidential Threshold 15 Persen

Suasana rapat paripurna RUU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Kamis , 10 May 2012, 14:31 WIB

PAN akan Ajak 'Geng Lima' Hapus Ambang Batas Presiden

Suasana rapat paripurna RUU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

PAN akan Ajak 'Geng Lima' Hapus Ambang Batas Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar UU Pilpres melakukan perubahan terkait mekanisme pengusungan capres dan wapres. Intinya, pencalonan presiden dan wapres tak perlu menggunakan syarat dukungan 20 persen suara di parlemen.''Harusnya ikut ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) saja. Apalagi itu berlaku nasional. Implikasinya, partai yang lolos PT berhak mencalonkan capres dan wapres,'' kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR,...

Suasana rapat paripurna RUU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Kamis , 10 May 2012, 14:31 WIB

PAN akan Ajak 'Geng Lima' Hapus Ambang Batas Presiden