#ambang-batas-pilpres

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024).

Jumat , 03 Jan 2025, 05:05 WIB

Ambang Batas Dihapus, Dede Yusuf: Jumlah Capres Harus Diatur Agar tak Terlalu Banyak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf buka suara terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold...

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (keempat kanan) memimpin sidang putusan uji materi Undang-Undang Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Kamis , 02 Jan 2025, 20:19 WIB

Presidential Threshold Dihapus, DPR Diminta tak Akali Putusan MK Saat Revisi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT). Ketentuan itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan, putusan MK itu merupakan hadiah awal tahun bagi seluruh warga Indonesia. Pasalnya, putusan MK itu membuka ruang bagi seluruh partai politik...

Kamis , 02 Jan 2025, 20:05 WIB

MK Hapus Presidential Threshold, Mantan Ketua MK: Kado Tahun Baru 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie...

Kamis , 02 Jan 2025, 19:43 WIB

Ambang Batas Dihapus, Semua Partai Bisa Ajukan Pasangan Capres-Cawapres, Ini Respons PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan...

Kamis , 02 Jan 2025, 19:12 WIB

MK Hapus Ambang Batas Capres-Cawapres, Akademisi: Pemerintah dan DPR Harus Patuh!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan). MK pada Kamis (2/1/2025) memutuskan menghapus ambang batas pencapresan (presidential threshold).

Kamis , 02 Jan 2025, 18:10 WIB

Bagaimana Jika Jumlah Capres-Cawapres Jadi Membeludak Akibat Putusan MK?

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi para hakim anggota memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/4/2022). Presidential threshold telah berkali-kali digugat namun selalu ditolak oleh MK. (ilustrasi)

Jumat , 13 May 2022, 18:27 WIB

'Presidential Threshold Telah Menyimpang dari Sistem Presidensial di Indonesia'

Partai Nasdem memfokuskan pada ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sedangkan PKS dan PAN justru menyoroti ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold. (Foto: Ilustrasi pencoblosan)

Senin , 23 Aug 2021, 13:30 WIB

Nasdem Soal Ambang Parlemen, PKS dan PAN Soal Ambang Pilpres

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (kiri) bersama kuasa hukumnya Refly Harun (kanan)

Senin , 21 Sep 2020, 19:45 WIB

Rizal Ramli dan Refly Harun Minta MK Hapus PT 20 Persen

Diskusi bulanan yang diadakan Policy Centre (Polcen) Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI).

Sabtu , 14 Jul 2018, 12:31 WIB

Ambang Batas 20 Persen Pilpres Dinilai Merusak Demokrasi

Ahad , 08 Jul 2018, 04:19 WIB

Menjadikan Pilpres Seperti Piala Dunia

Selasa , 24 Oct 2017, 22:39 WIB

Effendi: PT Bisa Digunakan Tapi tidak di Pilpres 2019

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK Anwar Usman (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/10).

Selasa , 24 Oct 2017, 19:56 WIB

Pakar: Pasal 222 UU Pemilu Menguntungkan Capres Pejawat

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kiri) didampingi Hakim MK Suhartoyo (kanan) memimpin sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/10).

Selasa , 24 Oct 2017, 19:37 WIB

Pakar: Pasal 222 UU Pemilu Bermasalah

Sabtu , 14 Oct 2017, 06:30 WIB

Gerindra Harap Putusan MK Penuhi Rasa Keadilan Berdemokrasi

Kamis , 05 Oct 2017, 16:19 WIB

Effendi: Presidential Threshold Rugikan Hak Politik Rakyat

Politikus PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.

Kamis , 05 Oct 2017, 15:41 WIB

Lukman: Gugatan Presidential Threshold tak Substansial

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilihan Umum (Pemilu), Lukman Edy

DPR: Presidential Threshold tak Langgar Asas Moralitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji manteri UU Pemilu Pasal 222 tentang ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold), Kamis (5/10). Agenda sidang kali ini adalah mendengar keterangan dari DPR, yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy.Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu itu mengatakan, terkait presidential treshold (PT) 20-25 persen, hal itu mengacu...

Senin , 21 Aug 2017, 18:14 WIB

UU Pemilu Disahkan, Mahfud MD: Tinggal Bersikap Suportif

Senin , 21 Aug 2017, 15:38 WIB

ACTA Minta MK Segera Gelar Sidang Gugatan UU Pemilu

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bulan lalu.

Senin , 07 Aug 2017, 21:54 WIB

Legislator: UU Pemilu Abaikan Kekhususan Aceh

Ahad , 06 Aug 2017, 16:52 WIB

Muhaimin: Manuver Pilpres Ganggu Konsentrasi Pemerintah

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan

Rabu , 02 Aug 2017, 19:21 WIB

Demokrat akan Kembali Sambangi MK Besok Siang

Selasa , 25 Jul 2017, 20:41 WIB

Pengamat: Pemerintah Bunuh Lawan Politik dengan PT 20 Persen

Senin , 24 Jul 2017, 03:33 WIB

Yusril: Banyak Undang-Undang Kedepankan Kepentingan Politik

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto.

Kamis , 20 Jul 2017, 21:12 WIB

Ingin Metode Kuota Hare di RUU Pemilu, Fraksi PAN Pilih Jalan Tengah

Anggota Dewan mengikuti Rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/7).

Kamis , 20 Jul 2017, 20:11 WIB

Parpol Pro Pemerintah Mau Setnov Pimpin Paripurna RUU Pemilu

Kamis , 20 Jul 2017, 18:15 WIB

Demokrat, PKS, dan Gerindra Kekeuh Mau PT Nol Persen

Kamis , 20 Jul 2017, 15:48 WIB

Pro Presidential Threshold 25 Persen Siap Voting RUU Pemilu

Kamis , 20 Jul 2017, 15:37 WIB

Fraksi Gerindra: Presidential Threshold Harus Nol Persen

Kamis , 20 Jul 2017, 15:11 WIB

Fraksi Demokrat Pilih Paket B RUU Pemilu, Ini Isinya

Rabu , 19 Jul 2017, 19:39 WIB

Jika Voting Tertutup, Demokrat Yakin PT Nol Persen Menang

Rabu , 19 Jul 2017, 19:30 WIB

Puluhan Pasal dalam RUU Pemilu Dinilai Inkonstitusional

Rabu , 19 Jul 2017, 19:19 WIB

PAN tak Beri Instruksi Khusus Jelang Rapat Paripurna RUU Pemilu

Jelang Paripurna RUU Pemilu, Gerindra: Bersatu Kita Teguh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi arahan khusus kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra untuk tetap berada di Jakarta pada 20 Juli mendatang. Hal ini menyusul akan dilakukannya Rapat Paripurna yang beragendakan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu. "Enggak boleh ada yang keluar Jakarta, semuanya 72 (jumlah anggota gerindra)," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa...

Selasa , 18 Jul 2017, 21:26 WIB