#ambang-batas-presiden

Kamis , 07 Mar 2024, 17:55 WIB

JK Usulkan Presidential Threshold 5 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengusulkan sejumlah hal agar pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) lebih baik. Salah satunya adanya penurunan...

Senin , 04 Mar 2024, 00:30 WIB

Fahri Hamzah: Ambang Batas Parlemen dan Presiden Harus Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang,...

Ahad , 03 Mar 2024, 13:18 WIB

HNW: Ambang Batas Presiden Juga Perlu Dikoreksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur...

Senin , 26 Feb 2024, 22:50 WIB

Jimly Asshiddiqie Temui Airlangga, Bahas Amendemen Hingga Hak Angket

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie...

Kamis , 14 Sep 2023, 20:45 WIB

Hakim MK Terbelah Soal Putusan Pengujian Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan...

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut Ahmad Syaikhu, permohonan uji materi yang terkait ambang batas pencalonan presiden (

Rabu , 06 Jul 2022, 18:39 WIB

Resmi Ajukan Gugatan ke MK, PKS Dorong Presidential Threshold Jadi 9 Persen

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti sebut penghapusan PT 20 persen bisa kembalikan kedaulatan rakyat.

Senin , 27 Jun 2022, 10:49 WIB

LaNyalla: Penghapusan PT 20 Persen Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Kamis , 23 Jun 2022, 09:33 WIB

Guru Besar Unair Ungkap Mengapa Presidential Threshold tak Lagi Relevan

Jumat , 10 Jun 2022, 17:50 WIB

Pakar: UUD 1945 tak Atur Ambang Batas Pencalonan Presiden

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai semestinya ambang batas pencalonan presiden 0 persen

Ahad , 06 Feb 2022, 15:26 WIB

Partai Buruh: Ambang Batas Presiden 20 Persen Berbahaya Buat Negara

Juru kamera merekam video saat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (kiri layar proyektor) didampingi kuasa hukumnya, Refly Harun menyampaikan pandangannya saat sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari Gatot Nurmantyo yang meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Rabu , 26 Jan 2022, 14:57 WIB

Gatot Nurmantyo Beberkan Motif Terselubung Ambang Batas Presiden di Sidang MK

Amien Rais. Amien Rais menyatakan dirinya tak akan maju Pilpres 2024

Kamis , 13 Jan 2022, 23:17 WIB

Ditanya Apakah akan Maju Capres di Pilpres 2024? Ini Jawaban Amien Rais

Executive Director of Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Ahad , 30 May 2021, 12:59 WIB

Pengamat: Sistem Pemilu Batasi Ruang Capres Potensial

Mantan Menko Maritim Rizal Ramli usai memberikan keterangan terkait pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakata, Jumat (4/9). Rizal Ramli mengajukan judicial review UU pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden karena dinilai telah membunuh demokrasi dan menciptakan oligarki kekuasaan.Prayogi/Republika

Sabtu , 05 Sep 2020, 05:02 WIB

Rizal Ramli Persoalkan Ambang Batas Presiden ke MK

Panja RUU Pemilu belum sepaka ambang batas parlemen dan presiden. Ilustrasi pemilihan umum (Pemilu)

Selasa , 21 Jul 2020, 01:50 WIB

Pembahasan Ambang Batas Parlemen dan Presiden Masih Alot

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi

Selasa , 07 Jul 2020, 19:39 WIB

Kecenderungan Fraksi Ingin Turunkan Ambang Batas Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyebutkan ada kecenderungan dari fraksi-fraksi di DPR untuk menurunkan ambang batas mencalonkan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu. Angka ambang batas presiden ingin diturunkan menjadi 10-15 persen dari 20 persen yang berlaku saat ini. "Setidaknya partisipasi masyarakat untuk bisa ikut kontestasi pemilu presiden tidak dalam...

Selasa , 07 Jul 2020, 19:39 WIB

Kecenderungan Fraksi Ingin Turunkan Ambang Batas Presiden

Jazuli Juwaini kembali menjadi Ketua Fraksi PKS periode 2019 - 2024.

Jumat , 12 Jun 2020, 01:13 WIB

PKS Ingin Besaran PT Bisa Hadirkan Lebih dari Dua Capres

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso (PBS)

Kamis , 11 Jun 2020, 17:20 WIB

'Idealnya Ambang Batas Parlemen dan Presiden 0 Persen'

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Fathan Subchi

Rabu , 10 Jun 2020, 21:42 WIB

Fraksi PKB Usul Presidential Threshold Jadi 10 Persen

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Senin , 08 Jun 2020, 23:22 WIB

PKS Usul Ambang Batas Parlemen dan Presiden Disamakan

Senin , 08 Jun 2020, 17:48 WIB

Legislator PAN: Ambang Batas Presiden Sebaiknya Dihapus

Pemilu (ilustrasi). Presidential threshold sebaiknya diturunkan dari 20 persen agar kontestasi politik antara dua pasangan calon saja tidak terus terjadi.

Ahad , 07 Jun 2020, 18:23 WIB

Peneliti LIPI Usul Ambang Batas Presiden Diturunkan

Rabu , 04 Sep 2019, 18:47 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Usul Presidential Threshold Dihapus

Rabu , 01 Aug 2018, 09:04 WIB

Rocky Gerung Pertanyakan Lambannya MK Memutus Gugatan PT

Senin , 30 Jul 2018, 13:57 WIB

MK Diminta Segera Putuskan Ambang Batas Pencapresan

Pendaftan Caleg Pemilu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menyerahkan berkas pendaftaran caleg di KPU, Jakarta, Selasa (17/7).

Rabu , 25 Jul 2018, 07:25 WIB

Koalisi Pendukung Jokowi tak Terpengaruh Putusan MK Soal PT

Jumat , 20 Jul 2018, 18:15 WIB

Banyak Capres yang Mendaftar Jika MK Kabulkan Uji Materi PT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan akan ada banyak capres yang mendaftar jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold). KPU berharap MK segera memutuskan hasil uji materi terhadap pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. "Kalau gugatan itu dikabulkan sama MK, maka akan banyak orang...

Jumat , 20 Jul 2018, 18:15 WIB

Banyak Capres yang Mendaftar Jika MK Kabulkan Uji Materi PT

Hakim MK Anwar Usman (tengah) bersama Hakim MK Maria Farida Indrati (kiri), dan Hakim MK Saldi Isra memimpin Sidang Uji Materi Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (3/8).

Kamis , 05 Jul 2018, 17:20 WIB

Perbaikan Permohonan Uji Materi PT Segera Disampaikan ke MK

Sekertaris Jendral Partai Demokrat - Hinca Panjaitan

Ahad , 01 Jul 2018, 12:30 WIB

Demokrat Dukung Gugatan Ambang Batas Capres di MK

Sejumlah aktifis pro demokrasi yang mendaftarkan Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membentangkan spanduk seusai melengkapi syarat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),Jakarta, Kamis (21/6).

Jumat , 22 Jun 2018, 17:45 WIB

Nugroho Gugat Presidential Threshold ke MK

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra

Selasa , 19 Jun 2018, 14:18 WIB

KPU Harap MK Segera Putus Uji Materi Presidential Treshold

Sabtu , 16 Jun 2018, 18:25 WIB

Jimly: Uji Materi PT Perlu Diputus Sebelum Daftar Capres

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMCR) Djayadi Hanan

Selasa , 14 Nov 2017, 21:29 WIB

Pakar: Presidential Threshold tak Ada dalam Pemilu Serentak

Sabtu , 21 Oct 2017, 20:49 WIB

Polemik PT, Buat Apa Dua Putaran Kalau Capres Cuma Dua?

Rabu , 18 Oct 2017, 23:00 WIB

HNW: Pilpres 2019 Jangan Hanya Munculkan Capres '4 L'

Selasa , 17 Oct 2017, 06:59 WIB

Pengamat: Masyarakat Masih Ingin Figur Alternatif di Pilpres

Mendagri Tjahjo Kumolo memberi pembekalan pada rektor/ketua/direktur perguruan tinggi dan koordinator kopertis dalam rangka pembinaan kesadaran bela negara pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2017 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (26/7).

Sabtu , 29 Jul 2017, 11:50 WIB

Soal Batas Pencapresan, Tjahjo: Pemerintah Enggak Bodoh

Senin , 17 Jul 2017, 17:49 WIB

Mendagri Masih Berharap Musyawarah Terkait RUU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih berharap ada wadah musyawarah untuk membahas mengenai Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. "Kami masih berharap ada musyawarah. Ini kan bukan kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa," kata Tjahjo sebelum mengikuti rapat tim penilaian akhir (TPA) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/7). Tjahjo mengatakan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold sebesar 20-25...

Senin , 17 Jul 2017, 17:49 WIB

Mendagri Masih Berharap Musyawarah Terkait RUU Pemilu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) didampingi Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Lukman Edy (kanan) memberikan keterangan kepada awak media seusai rapat kerja dengan Pansus RUU Pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7) malam.

Jumat , 14 Jul 2017, 10:03 WIB

Lobi Gagal, Pansus Bawa Lima Opsi Paket ke Paripurna

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto.

Selasa , 11 Jul 2017, 21:16 WIB

Semangat RUU Pemilu Bukan untuk Habisi Pihak Lain

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria (tengah).

Selasa , 11 Jul 2017, 20:47 WIB

Gerindra: UU Pemilu Lama Sudah tak Relevan

Selasa , 11 Jul 2017, 20:24 WIB

Gerindra Kritik Pemerintah Ingin Kembali ke UU Pemilu Lama

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Jhonny G Plate.

Ahad , 09 Jul 2017, 20:57 WIB

Nasdem Ajak Parpol Koalisi Solid Soal PT 20 Persen

Ahad , 09 Jul 2017, 19:27 WIB

Yusril: Soal Ambang Batas, Pemerintah Ingin Jegal Calon Lain

Ahad , 09 Jul 2017, 19:10 WIB

Yusril: Ambang Batas Pencapresan Berpotensi Inkonstitusional

Sabtu , 08 Jul 2017, 12:50 WIB

Ini Syarat PKB Kalau Ambang Batas Pencapresan 20 Persen

Selasa , 04 Jul 2017, 17:25 WIB

Demokrat: Lobi Parpol dan Presiden Solusi RUU Pemilu

Senin , 03 Jul 2017, 20:45 WIB

DPR Anggap Perlu Konsultasi dengan Presiden Bahas RUU Pemilu

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Jumat , 30 Jun 2017, 16:32 WIB

Tiga Aspek dalam Pembahasan Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengatakan pembahasan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu harus memperhatikan tiga aspek. Yaitu, filosofi, sosiologi, dan yuridis. Rufinus mengatakan pembahasan ambang batas pencalonan presiden tidak bisa hanya dilihat dari aspek konstitusi atau yuridis. "Kalau kita melihat proses diskusi di...

Jumat , 30 Jun 2017, 16:32 WIB

Tiga Aspek dalam Pembahasan Presidential Threshold

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto

Kamis , 22 Jun 2017, 19:05 WIB

Demokrat Siap Kompromi Persentase Presidential Threshold

close ×