Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir.

Sabtu , 04 Jan 2025, 06:32 WIB

Golkar Terkejut dengan Putusan Penghapusan Ambang Batas Presiden

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Jumat , 03 Jan 2025, 20:06 WIB

Pakar Nilai Putusan MK Hapus Presidential Threshold Untungkan Dua Pihak

Empat mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suka Yogyakarta memberikan pernyataan terkait dikabulkannya permohonan gugatan terhadap Presidential Threshold oleh Mahkamah Konstitusi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka, Sleman, DIY, Jumat (3/1/2025).

Jumat , 03 Jan 2025, 17:08 WIB

Cerita Mahasiswa UIN Suka, Sempat Pesimistis, tapi Sukses Menang di MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) didampingi anggota Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) berbincang saat berlangsungnya sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diputuskan dalam sidang pamungkas atas perkara 62/PUU-XXII/2024.

Jumat , 03 Jan 2025, 14:05 WIB

Presidential Threshold Dihapus, PDIP: Perlu Rekayasa Agar Presiden Punya Dukungan DPR

Yusril Ihza Mahendra ketika diwawancarai wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Jumat , 03 Jan 2025, 10:03 WIB

MK Hapus Ambang Batas Pencapresan, Menko Yusril Bilang Begini

Mahfud MD dan Anies Baswedan menjadi pembicara dalam sebuah diskusi. MK diketahui mengabulkan permohonan menghapus ambang batas pencalonan presiden.

Jumat , 03 Jan 2025, 09:38 WIB

Ini Respons Resmi Anies soal Putusan Presidential Threshold, Mahfud Bicara Perampasan Hak

Guru Besar Hukum Tata Negara UII Mahfud MD

Jumat , 03 Jan 2025, 05:54 WIB

Dulu Mahfud Tolak Gugatan Hapus Ambang Batas Presiden, Kini Menerima, Ini Alasannya

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024).

Jumat , 03 Jan 2025, 05:05 WIB

Ambang Batas Dihapus, Dede Yusuf: Jumlah Capres Harus Diatur Agar tak Terlalu Banyak

Partai Ummat

Kamis , 02 Jan 2025, 20:33 WIB

MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Partai Ummat: Ini Kemenangan Rakyat!

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

Kamis , 02 Jan 2025, 20:30 WIB

Putusan MK, Aktivis Perludem Bandingkan Posisi Almas Tsaqibbiru dan Enika Maya

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (keempat kanan) memimpin sidang putusan uji materi Undang-Undang Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Kamis , 02 Jan 2025, 20:19 WIB

Presidential Threshold Dihapus, DPR Diminta tak Akali Putusan MK Saat Revisi UU Pemilu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024).

Kamis , 02 Jan 2025, 20:05 WIB

MK Hapus Presidential Threshold, Mantan Ketua MK: Kado Tahun Baru 2025

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024).

MK Hapus Ambang Batas Capres-Cawapres, Akademisi: Pemerintah dan DPR Harus Patuh!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT). Menurut dia, keputusan itu sudah sepatutnya dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Ia menilai, tidak ada pihak yang akan dirugikan dengan putusan MK. Pasalnya, setiap partai politik peserta pemilu akan dapat...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan). MK pada Kamis (2/1/2025) memutuskan menghapus ambang batas pencapresan (presidential threshold).

Kamis , 02 Jan 2025, 18:10 WIB

Bagaimana Jika Jumlah Capres-Cawapres Jadi Membeludak Akibat Putusan MK?

Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Kamis , 02 Jan 2025, 17:46 WIB

Anwar Usman Beda Pendapat dalam Putusan Penghapusan Ambang Batas Capres, Ini Komposisinya

Direktur Eksekutif (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Kamis , 02 Jan 2025, 17:44 WIB

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus, Perludem: Ada Pergeseran di Tubuh Hakim MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024).

Kamis , 02 Jan 2025, 17:09 WIB

Gugatan Ambang Batas Capres Sebelumnya Ditolak, Mengapa Kini Dikabulkan MK? Ini Jawabannya

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) didampingi hakim anggota Aswanto (kiri) membacakan putusan sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak permohonan dari pemohon yakni dari Partai Keadilan Sejahtera terkait uji materiil UU Pemilu mengenai persoalan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

Kamis , 02 Jan 2025, 16:36 WIB

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus, Ada Lima Pedoman Penting dari MK

Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas Presiden. Setiap parpol peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden.

Kamis , 02 Jan 2025, 16:11 WIB

MK Hapus Ambang Batas Presiden, Semua Parpol Peserta Pemilu Bisa Ajukan Capres

Next