MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi)

Survei: Amendemen UUD Harus Dapat Persetujuan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang akan dilakukan oleh MPR. Salah satu hasilnya, mayoritas responden ingin agar prosesnya harus mendapat persetujuan publik. "Sebagian besar publik lebih setuju jika amendemen harus mendapat persetujuan rakyat, 28,3 persen. Lalu membentuk tim khusus berisi para ahli dan tokoh masyarakat untuk mengkajinya, 25,7 persen," ujar Direktur...

Pakar hukum tata negara Refly Harun

Refly Harun Sebut Tokoh Politik yang Bisa Tentukan Amendemen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengungkapkan aktor-aktor penentu arah wacana amendemen UUD 1945. Ia berpendapat para aktor ini dapat menentukan apakah amendemen berikutnya dapat terealisasi atau tidak. Pernyataan Refly sekaligus menanggapi wacana Jokowi 3 periode yang kembali mengemuka pasca syukuran Kantor Sekretariat Nasional Komunitas Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 di Jakarta, Sabtu (19/6). Wacana Jokowi 3 periode hanya dimungkinkan...