#anggaran-negara

Kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang dilakukan di masa Pemerintahan Presiden Prabowo dinilia layaknya membuang lemak dan memperkuat otot. (ilustrasi)

Rabu , 12 Feb 2025, 22:40 WIB

Kantor Komunikasi Kepresidenan Sebut Efisiensi Anggaran Ibarat, Pangkas Lemak Perkuat Otot

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Muhammad Isra Ramli menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja negara, tetapi lebih kepada eliminasi...

Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga di masa pemerintahannya. (ilustrasi)

Jumat , 07 Feb 2025, 11:04 WIB

Efisiensi Anggaran, Pelayanan Publik Jadi Korban?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendorong efisiensi anggaran yang lebih terukur dan tepat sasaran. Huda menyoroti anggaran di Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan skema money follow program sehingga banyak dana yang dialokasikan secara tidak efisien. "Banyak anggaran yang tidak terserap dengan baik atau ada program yang membutuhkan anggaran besar tapi tidak disetujui oleh...

Selasa , 30 Jan 2024, 15:06 WIB

Jokowi Sebut Beras Bansos Kualitas Terbaik akan Dibagikan Hingga Juni Mendatang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan bantuan...

Jumat , 10 Feb 2023, 23:02 WIB

Susun Strategi Percepat Realisasi Anggaran, BSKDN Kemendagri Dorong Penerapan Binwas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian...

Senin , 30 Jan 2023, 14:05 WIB

Anggaran Negara Terus Naik, Subsidi untuk Rakyat Terus Berkurang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI dari...

Vaksinator menyiapkan vaksin dosis ketiga atau booster untuk tenaga kesehatan di RSUD Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/8/2021). Pemerintah menargetkan pemberian dosis ketiga kepada tenaga kesehatan rampung pada pekan kedua Agustus 2021.

Jumat , 27 Aug 2021, 09:40 WIB

Legislator Kritik Penggunaan Booster Bagi Pejabat

Pengendara melintas di dekat spanduk peringatan untuk pemudik di kawasan Karang Anyar, Jakarta, Ahad (23/5). Tren jumlah kasus Covid-19 yang meningkat pascalebaran diantisipasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan melakukan penghematan anggaran.

Selasa , 25 May 2021, 22:01 WIB

Antisipasi Kenaikan Kasus, Sri Mulyani Hemat Anggaran Negara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Jumat , 09 Apr 2021, 07:46 WIB

Menteri PUPR: Pembelanjaan Uang Negara Harus Tepat Sasaran

Senin , 21 Dec 2020, 23:12 WIB

Ketua KPK:Jangan Habis-habiskan Anggaran di Akhir Tahun

Ketua DPP PKB A Muhaimin Iskandar mengaparesiasi kebijakan pemerintah membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia menilai sinergitas dengan semua komponen harus dilakukan tidak terkecuali UMKM.

Selasa , 04 Aug 2020, 20:47 WIB

DPR RI: Percepat Penyerapan Anggaran Dampak Pandemi Covid-19

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta.

Selasa , 05 May 2020, 20:25 WIB

KPK Masih Pelajari Laporan Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

Politikus senior Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Jumat , 17 Apr 2020, 23:16 WIB

Syarief Hasan: Ganti Perppu 1/2020 dengan UU APBN Perubahan

Jumat , 15 Nov 2019, 08:40 WIB

KPK Imbau Transparansi Anggaran

Rabu , 19 Jun 2019, 17:23 WIB

KPU Usul Tambahan Rp 1,2 Triliun untuk Anggaran 2020

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan imbauan tentang penggunaan anggaran kepada Pemda

Selasa , 18 Jun 2019, 21:05 WIB

Kemendagri Minta Alokasi APBD Harus Proporsional

Mendagri Thahjo Kumolo melaksanakan sosialisasi penggunaan anggaran negara

Selasa , 18 Jun 2019, 20:40 WIB

Pemda Diimbau Belanjakan APBD dengan Efektif

Selasa , 18 Jun 2019, 17:05 WIB

Mendagri: Belanja Negara Harus Efisien

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019)

Sejumlah Camat Minta Anggaran Kecamatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah camat menyampaikan keluhannya terkait anggaran yang tidak ada bagi mereka dalam melaksanakan pengawasan dana desa dan dana kelurahan. Mereka juga meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi kemungkinan pemerintah mengalokasikan anggaran khusus kecamatan.Camat Karangpawitan Rena Sudrajat mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 2013 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas...

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan mengenai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ilustrasi

Senin , 12 Mar 2018, 17:02 WIB

Defisit APBN Hampir Sentuh Rp 50 Triliun

Kamis , 01 Mar 2018, 20:59 WIB

Naikkan Gaji PNS, Saatnya Pemerintah Hitung Ulang Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Jakarta, Senin (18/12).

Rabu , 20 Dec 2017, 16:38 WIB

Defisit APBN 2017 Diyakini Sesuai Perkiraan

Menkeu Sri Mulyani (kanan) menyerahakan laporan pandangan pemerintah kepada pimpinan rapat Paripurna Taufik Kurniawan (kiri) disaksikan wakil ketua DPR Agus Hermanto (kedua kiri) sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Rabu(25/10).

Rabu , 25 Oct 2017, 16:03 WIB

In Picture: Paripurna DPR Sahkan APBN 2018

Presiden Joko Widodo menyerahkan RUU APBN 2018 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang dalam Sidang Paripurna DPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Rabu , 25 Oct 2017, 14:44 WIB

APBN 2018 Disahkan, Ini Nilai Defisit yang Ditutup Utang

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Muzakir m

Senin , 23 Oct 2017, 17:20 WIB

Densus Butuh Rp 2,6 Triliun, Pakar: Itu Boroskan Uang Negara

Senin , 21 Aug 2017, 14:56 WIB

Sri Mulyani: Defisit 2,19 Persen Buat APBN Semakin Sehat

Selasa , 15 Aug 2017, 15:49 WIB

JK: Anggaran Negara Tahun Depan untuk Pembangunan

$Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara saat konferensi pers terkait pengesahan asumsi makro dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27\10).$

Selasa , 11 Jul 2017, 21:31 WIB

Sri Mulyani Nilai Batas Defisit APBN tak Perlu 5 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara saat konferensi pers terkait pengesahan asumsi makro dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 di kantor Kemenkeu, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selasa , 11 Jul 2017, 18:59 WIB

Batas Defisit APBN Diusulkan Naik 5 Persen

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Kamis , 06 Jul 2017, 16:41 WIB

Potensi Defisit APBN 2017 Nyaris Sentuh Batas Atas

Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018.

Rabu , 05 Jul 2017, 18:25 WIB

Sri Mulyani: Defisit APBN akan Dijaga di Bawah 3 Persen

Rabu , 24 May 2017, 18:52 WIB

Anggota DPR: Jangan Habiskan Uang Negara untuk Pencitraan

Prajurit Satgas Pembangunan Jalan Trans Papua Denzipur 12/OHH Nabire dan Denzipur 13/PPA Sorong Zeni TNI AD (POP 1) mengoperasikan alat berat di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (23/3). (Antara/Sigid Kurniawan)

Jumat , 28 Apr 2017, 05:16 WIB

Papua Barat Usulkan 268 Program Permukiman, Hanya Empat yang Lolos

Prajurit Satgas Pembangunan Jalan Trans Papua Denzipur 12/OHH Nabire dan Denzipur 13/PPA Sorong Zeni TNI AD (POP 1) tengah mengerjakan proyek pembangunan jalan di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (23/3). (Antara/Sigid Kurniawan)

Jumat , 28 Apr 2017, 00:50 WIB

Senator Papua Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran untuk Daerahnya

Rabu , 05 Apr 2017, 05:22 WIB

Kementerian dan Lembaga Segera Sisir Anggaran untuk Penghematan

Tantangan Anggaran Negara Dipetakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membentuk tim kecil untuk memilah-milah tantangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan mencari jalan keluarnya. Tim terdiri dari pejabat eselon I lintas kementerian. Tim ini terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Tim ini akan membuat peta persoalan agar sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah bisa berjalan baik. “Kita bikin...

Kamis , 24 Nov 2016, 16:46 WIB