
Rabu , 23 Aug 2023, 11:08 WIB
34 Calon Hakim Mahkamah Agung Ikuti Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Senin , 31 Jul 2023, 19:15 WIB
Targetkan Pengawasan Optimal, Bea Cukai Kembali Jalin Sinergi ke Berbagai Pihak

Jumat , 12 May 2023, 09:47 WIB
Kendalikan Alih Fungsi Lahan di Jatim, Itjentan Minta APIP dan APH Perkuat Sinergitas

Selasa , 07 Mar 2023, 21:47 WIB
Cegah Alih Fungsi Lahan, Mentan SYL Sinergi Dengan APIP dan APH

Senin , 06 Mar 2023, 18:56 WIB
Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Lakukan Koordinasi dengan APH Lainnya

Selasa , 07 Feb 2023, 16:23 WIB
Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi tak Surut

Senin , 26 Dec 2022, 16:59 WIB
Musnahkan Miras, DPRD Kota Bogor Apresi Kinerja APH

Rabu , 14 Dec 2022, 13:40 WIB
Soal Masih Banyak Tambang Ilegal, KPK: Aparat tak Mungkin tak TahuÂ

Selasa , 13 Dec 2022, 05:20 WIB
Legislator Minta Aparat Penegak Hukum Pahami KUHP Baru

Sabtu , 05 Nov 2022, 09:42 WIB
Hakim Jadi Penegak Hukum Paling Banyak Terjerat Korupsi

Rabu , 28 Sep 2022, 12:03 WIB
KPK Sebut Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum Belum Optimal

Jumat , 22 Oct 2021, 13:54 WIB
Aparat Diingatkan tak Boleh Tegakkan Hukum Sembarangan

Bea Cukai Optimalkan Pengawasan Hingga Masalah Kesehatan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bea Cukai lakukan berbagai sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dari masuk dan beredarnya barang ilegal hingga masalah kesehatan di berbagai daerah. Di Kupang, Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTB dan NTT bersama beberapa kantor pelayanan Bea Cukai dibawahnya, melakukan audiensi dan silaturahmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (05/10)....

Kamis , 27 Aug 2020, 05:09 WIB
Kata KPK Soal Penegak Hukum Diingatkan tak Peras Pengusaha

Rabu , 26 Aug 2020, 10:52 WIB
Jokowi tak Toleransi Penegak Hukum yang Memeras Masyarakat

Selasa , 28 Jul 2020, 18:51 WIB
Bea Cukai Sulbagsel dan Nunukan Musnahkan Barang Ilegal

Senin , 15 Jun 2020, 12:31 WIB
Jokowi Ingatkan Aparat Hukum tak Asal 'Gigit' Pejabat

Rabu , 22 Apr 2020, 21:14 WIB
Rumah Zakat Bantu Tim Gugus Tugas Covid-19

Selasa , 29 May 2018, 06:07 WIB
Ketua MPR Meminta Aparat Adil Jalankan Hukum
Jumat , 28 Aug 2015, 08:04 WIB
Kepala Desa Jangan Takut Kena Masalah Hukum Salurkan Dana Desa

Kamis , 25 Jun 2015, 16:58 WIB
Pembahasan Amnesti Pajak Harus Libatkan Seluruh Penegak Hukum

Sabtu , 28 Dec 2013, 01:44 WIB
Penegak Hukum Dinilai Enggan Tindak Lanjuti Putusan LPSK

Rabu , 11 Dec 2013, 22:32 WIB
KPK Diminta Tekankan Kepercayaan Antaraparat

Selasa , 12 Mar 2013, 08:14 WIB
Pola Rekrutmen Aparat Diminta Transparan

Jumat , 03 Aug 2012, 18:33 WIB
PSHK: Penegakan Hukum Terancam Arogansi Kepolisian
'Tak Perlu Ada KPK, Jika Pemimpinnya Harus Aparat Penegak Hukum'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan KPK periode berikutnya, dianggap tidak harus melibatkan unsur formal penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Akan lebih penting jika pimpinan KPK yang baru, paham benar, kemana KPK mau dibawa."Kalau diharuskan dari penegak hukum maka KPK tidak perlu dibentuk," kata Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin saat dihubungi Republika, Senin (15/8). Sebab, menurutnya, KPK itu...