Rabu , 23 Aug 2023, 11:08 WIB
34 Calon Hakim Mahkamah Agung Ikuti Seleksi Kesehatan dan Kepribadian
Senin , 31 Jul 2023, 19:15 WIB
Targetkan Pengawasan Optimal, Bea Cukai Kembali Jalin Sinergi ke Berbagai Pihak
Jumat , 12 May 2023, 09:47 WIB
Kendalikan Alih Fungsi Lahan di Jatim, Itjentan Minta APIP dan APH Perkuat Sinergitas
Selasa , 07 Mar 2023, 21:47 WIB
Cegah Alih Fungsi Lahan, Mentan SYL Sinergi Dengan APIP dan APH
Senin , 06 Mar 2023, 18:56 WIB
Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Lakukan Koordinasi dengan APH Lainnya
Selasa , 07 Feb 2023, 16:23 WIB
Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi tak Surut
Senin , 26 Dec 2022, 16:59 WIB
Musnahkan Miras, DPRD Kota Bogor Apresi Kinerja APH
Rabu , 14 Dec 2022, 13:40 WIB
Soal Masih Banyak Tambang Ilegal, KPK: Aparat tak Mungkin tak TahuÂ
Selasa , 13 Dec 2022, 05:20 WIB
Legislator Minta Aparat Penegak Hukum Pahami KUHP Baru
Sabtu , 05 Nov 2022, 09:42 WIB
Hakim Jadi Penegak Hukum Paling Banyak Terjerat Korupsi
Rabu , 28 Sep 2022, 12:03 WIB
KPK Sebut Koordinasi Antaraparat Penegak Hukum Belum Optimal
Jumat , 22 Oct 2021, 13:54 WIB
Aparat Diingatkan tak Boleh Tegakkan Hukum Sembarangan
Bea Cukai Optimalkan Pengawasan Hingga Masalah Kesehatan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bea Cukai lakukan berbagai sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dari masuk dan beredarnya barang ilegal hingga masalah kesehatan di berbagai daerah. Di Kupang, Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTB dan NTT bersama beberapa kantor pelayanan Bea Cukai dibawahnya, melakukan audiensi dan silaturahmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (05/10)....
Kamis , 09 Sep 2021, 18:15 WIB
Bea Cukai Bersinergi untuk Penerimaan Optimal Lewat Ekspor
Jumat , 27 Aug 2021, 16:41 WIB
Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Terus Bersinergi dengan APH
Jumat , 04 Dec 2020, 17:45 WIB
'Penanganan Kejahatan Transnasional Libatkan Penegak Hukum'
Senin , 19 Oct 2020, 05:23 WIB
Praktisi: Beda Perlakuan Antara Kinkin dan Denny Siregar
Kamis , 27 Aug 2020, 05:09 WIB
Kata KPK Soal Penegak Hukum Diingatkan tak Peras Pengusaha
Rabu , 26 Aug 2020, 10:52 WIB
Jokowi tak Toleransi Penegak Hukum yang Memeras Masyarakat
Selasa , 28 Jul 2020, 18:51 WIB
Bea Cukai Sulbagsel dan Nunukan Musnahkan Barang Ilegal
Senin , 15 Jun 2020, 12:31 WIB
Jokowi Ingatkan Aparat Hukum tak Asal 'Gigit' Pejabat
Rabu , 22 Apr 2020, 21:14 WIB
Rumah Zakat Bantu Tim Gugus Tugas Covid-19
Selasa , 29 May 2018, 06:07 WIB
Ketua MPR Meminta Aparat Adil Jalankan Hukum
Jumat , 28 Aug 2015, 08:04 WIB
Kepala Desa Jangan Takut Kena Masalah Hukum Salurkan Dana Desa
Kamis , 25 Jun 2015, 16:58 WIB
Pembahasan Amnesti Pajak Harus Libatkan Seluruh Penegak Hukum
Sabtu , 28 Dec 2013, 01:44 WIB
Penegak Hukum Dinilai Enggan Tindak Lanjuti Putusan LPSK
Rabu , 11 Dec 2013, 22:32 WIB
KPK Diminta Tekankan Kepercayaan Antaraparat
Selasa , 12 Mar 2013, 08:14 WIB
Pola Rekrutmen Aparat Diminta Transparan
Jumat , 03 Aug 2012, 18:33 WIB
PSHK: Penegakan Hukum Terancam Arogansi Kepolisian
'Tak Perlu Ada KPK, Jika Pemimpinnya Harus Aparat Penegak Hukum'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan KPK periode berikutnya, dianggap tidak harus melibatkan unsur formal penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Akan lebih penting jika pimpinan KPK yang baru, paham benar, kemana KPK mau dibawa."Kalau diharuskan dari penegak hukum maka KPK tidak perlu dibentuk," kata Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin saat dihubungi Republika, Senin (15/8). Sebab, menurutnya, KPK itu...