Rabu , 05 Sep 2018, 15:05 WIB

Soal DPRD Malang, Kemendagri: Tak Mungkin Tunggu PAW

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan solusi pembahasan peraturan daerah atau urusan pemerintahan lainnya di Kota Malang tidak mungkin menunggu pergantian antarwaktu (PAW)...

Rabu , 05 Sep 2018, 13:57 WIB

Kemendagri: APBD Kota Malang Bisa Disahkan melalui Perwali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan APBD Kota Malang tetap bisa disahkan meski anggota DPRD Kota Malang tersisa lima orang karena 41 anggota lainnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan tersebut melalui peraturan wali kota (perwali). “Akan tetapi, harus difasilitasi oleh pemerintah provinsi, dan dievalusi juga oleh pemerintah provinsi. Nanti bisa disahkan oleh gubernur,"...