Jumat , 15 Apr 2022, 18:39 WIB
PPP akan Siapkan Capres yang Tepat untuk Rakyat
Sabtu , 11 Dec 2021, 16:31 WIB
PPP Ajak Berempati Pada Santri Korban Kekerasan Seksual
Ahad , 14 Mar 2021, 18:15 WIB
Rapimnas PPP Rekomendasikan 5 Hal ke Pemerintah
Ahad , 14 Mar 2021, 12:17 WIB
PPP Dorong Pembahasan RUU Minol Dipercepat
Rabu , 06 Jan 2021, 10:30 WIB
Gantikan Arsul Sani, Arwani Ditunjuk Jadi Sekjen PPP
Selasa , 27 Oct 2020, 06:59 WIB
Sirekap Diharap Jadi Mekanisme Rekapitulasi Resmi Berjenjang
Kamis , 10 Sep 2020, 15:57 WIB
Komisi II DPR Dorong Penerapan Sanksi Dituangkan dalam PKPU
Senin , 07 Sep 2020, 13:30 WIB
Komisi II akan Panggil KPU Evaluasi Pendaftaran Pilkada
Ahad , 26 Jul 2020, 16:51 WIB
Legislator: Konsep Sengketa di RUU Pemilu Belum Mendalam
Selasa , 07 Jul 2020, 19:39 WIB
Kecenderungan Fraksi Ingin Turunkan Ambang Batas Presiden
Kamis , 04 Jun 2020, 13:51 WIB
Anggaran Penambahan Pilkada Disesuaikan Protokol Covid-19
Rabu , 27 May 2020, 06:35 WIB
Legislator Ragukan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Desember
Komisi II DPR RI: Pilkada Langsung Ajang Kedaulatan Modal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung terus memunculkan polemik. Menurut dia, saat ini Pilkada langsung kurang merepresentasikan kedaulatan rakyat, tetapi justru kedaulatan uang. "Yang kita temukan justru bukan kedaulatan rakyat tetapi adalah kedaulatan Modal atau kedaulatan Uang," kata Arwani di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (14/11). Arwani menyebut, sudah menjadi...
Kamis , 17 Oct 2013, 13:46 WIB
Dinasti Politik Jadi Masalah di Berbagai Daerah
Sabtu , 06 Jul 2013, 18:15 WIB
PPP: Penggodokan RUU Miras Harus Dipercepat
Kamis , 20 Jun 2013, 17:59 WIB
Parpol Harapkan Bawaslu Kembalikan Haknya
Senin , 29 Apr 2013, 21:11 WIB
Lakukan Kampanye, Waka DPD Dikecam Kalangan Parlemen
Senin , 04 Mar 2013, 12:55 WIB
‘Caleg Artis, Lihat Kompetensinya Bukan Kecantikannya’
Kamis , 13 Sep 2012, 16:10 WIB
PPP Kecam Film Penghina Nabi Muhammad
Ahad , 05 Aug 2012, 16:26 WIB
PPP Serukan Salat Ghaib dan Qunut Nazilah untuk Rohingya
Kamis , 24 May 2012, 16:31 WIB
PPP Minta Peran Presiden Dipisahkan dari Parpol
Jumat , 27 Apr 2012, 15:56 WIB
Arwani: Pengaturan Suara Azan, Berlebihan
Rabu , 14 Mar 2012, 19:05 WIB
Pimpinan Fraksi Dituntut Selesaikan Enam Isu
Ahad , 26 Feb 2012, 18:31 WIB
Panja: Pembahasan RUU Pemilu di Setgab Harus Ada Akhirnya
Ahad , 12 Feb 2012, 17:45 WIB
Ada Kelalaian di Pembinaan Transportasi Publik
Pascapembatalan Outsourcing, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem kerja kontrak atau yang sekarang sering diterapkan dalam sistem outsourcing banyak disambut gembira kalangan pekerja dan buruh di berbagai perusahaan. Namun, menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR, Arwani Thomafi, harus ada tindak lanjut pascaputusan MK tersebut. Menurutnya, harus ada kepastian hukum mengenai nasib pekerja atau buruh. Sebab dalam penghapusan Pasal 65...