Layanan transportasi daring.

MTI Desak Pemerintah Segera Atur Transportasi Daring

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Institut Studi Transportasi (Intrans) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mendesak pemerintah segera mengatur keberadaan transportasi daring (online). Pasalnya, setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut 14 pasal dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017, transportasi daring kehilangan payung hukum.Darmaningtyas menyarankan ada beberapa hal yang perlu direvisi dari Permenhub tersebut setelah putusan MA. "Yang saya tawarkan, bikin...

Jumat , 08 Jan 2016, 11:00 WIB

Kemenag Terbitkan Aturan Baru untuk LAZ

Presiden Jokowi berbincang dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat meninjau lokasi kebakaran hutan di OKI, Sumsel.

Selasa , 13 Oct 2015, 16:46 WIB

Pemerintah Buat Aturan Larang Pembakaran Hutan

Aktifitas bongkar muat mobil di Terminal Mobil Pelabuhan, tanjung priok, Jakarta, Selasa (28/7).

Selasa , 04 Aug 2015, 17:29 WIB

Izin Bongkar Muat Tumpang Tindih

Kawasan Bandung Utara (KBU)yang melintang dari pegunungan Manglayang hingga Gunung Burangrang alami kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah tangan manusia.

Selasa , 20 Jan 2015, 14:44 WIB

'Satgas Lingkungan Harus Tegas Tegakkan Aturan'

Pengusaha UMKM

Selasa , 14 Oct 2014, 14:39 WIB

Pemkot Depok Akui Aturan Hambat UMKM

Usaha kecil dan menengah (UMKM) di harus siap menghadapi pasar bebas ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015

Selasa , 14 Oct 2014, 14:09 WIB

Izin UMKM di Depok Terhambat Pungli

Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM), Supri (30) menyerut papan pintu yang akan dijual di rumah produksi miliknya kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (26/6). Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meminta agar para pelaku UKM mening

Selasa , 14 Oct 2014, 14:07 WIB

Pemkot Depok Dinilai tak Berpihak kepada UMKM

Sejumlah Ketua umum Partai berfoto bersama dengan membawa no urut usai Pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/1).

Selasa , 21 Jan 2014, 19:50 WIB

Parpol Diminta Patuhi Aturan Pemasangan APK

Candi Prambanan, salah satu cagar budaya di Yogyakarta.

Rabu , 15 Jan 2014, 20:11 WIB

Dibutuhkan, Hukum untuk Melindungi Cagar Budaya

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla

Selasa , 24 Dec 2013, 23:25 WIB

JK: Kasus Century Menyalahi Aturan

Gedung Bank Indonesia

Tingkatkan Prinsip Kehati-hatian, BI Atur Penyertaan Modal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) berupaya untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian pada bank. Bank hanya diizinkan untuk melakukan penyertaan modal pada pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/11/PBI/2013 tentang prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal. Aturan tersebut mulai diberlakukan sejak 22 November 2013.Direktur Grup Departemen Penelitian dan Pengaturan Bank Umum...