Tengku Zulkarnain

'MUI tak Pernah Kompromi dengan Miras'

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain menegaskan para ulama sangat menolak peredaran minuman keras (miras) kembali. "Bagaimana amanah UUD 1945 ini bisa terwujud kalau miras dibebaskan beredar. MUI tak pernah kompromi dengan miras," katanya, Jumat (18/9).Pemerintah, ujarnya, harusnya jeli dalam urusan miras. Lantaran amanah konstitusi menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang  berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan...

Miras (Ilustrasi)

Kamis , 17 Sep 2015, 00:34 WIB

Soal Miras, Perdagangan tak Boleh Langgar Etika

 Petugas satpol PP memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) di Silang Monas, Jakarta, Selasa (7/7).   (Republika/Yasin Habibi)

Rabu , 16 Sep 2015, 18:19 WIB

Soal Miras, Mendag Jangan Langgar Etika

 Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (21/8).

Rabu , 16 Sep 2015, 16:44 WIB

Mendagri Jelaskan Soal Perubahan Aturan Miras

Minuman keras

Rabu , 16 Sep 2015, 16:13 WIB

'Pintu Maksiat Itu Khamr'

Aksi unjuk rasa massa Front Pembela Islam (FPI) di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Antara/Reno Esnir)

Rabu , 16 Sep 2015, 15:56 WIB

FPI Tegas Menolak Pelonggaran Miras

Miras

Rabu , 16 Sep 2015, 09:58 WIB

DPR Akan Ubah UU Miras

Miras

Rabu , 16 Sep 2015, 06:22 WIB

Pelonggaran Aturan Baru Miras Harus Ditolak

Minuman Beralkohol

Selasa , 15 Sep 2015, 23:23 WIB

Peredaran Minol Sebaiknya Diatur di Tingkat Pusat

Minuman beralkohol

Selasa , 15 Sep 2015, 19:58 WIB

DPR Minta Peredaran Minol Diatur dari Pusat

AM Fatwa

AM Fatwa: Keputusan Rahmat Gobel Terkait dengan Minol Sudah Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD AM Fatwa menilai keputusan Menteri Perdagangan sebelumnya Rahmat Gobel terkait dengan pembatasan minuman beralkohol sudah tepat. Dengan melakukan sentralisasi pengendalian Minol oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak akan kebingungnan untuk membuat Perda sendiri untuk wilayahnya. "Sebenarnya menteri perdagangan yang lama yaitu Rahmat Gobel sudah tepat, sudah membuat aturan yang sifatnya nasional dengan panduan pembatasan itu," kata...