Senin , 02 Apr 2018, 11:48 WIB

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Benahi Pertambangan Ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan Komisi VII DPR RI yang membidangi pengawasan sektor Energi, Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendesak pemerintah harus membenahi aktivitas pertambangan...

Jumat , 22 Jul 2016, 21:40 WIB

NTB akan Hentikan Eksplorasi Enam Perusahaan Tambang

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menghentikan kegiatan eksplorasi enam perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan. Alasannya, mereka tidak melaksanakan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Husni mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan pencabutan dan pengakhiran aktivitas ke enam perusahaan pemegang...