
Selasa , 14 May 2019, 07:19 WIB
Penyerangan Kapal Tanker Saudi Bisa Ganggu Ekonomi Global

Senin , 13 May 2019, 15:37 WIB
Reaksi PM Ardern Saat tak Sengaja Lihat Video Christchurch

Senin , 13 May 2019, 12:36 WIB
Beli Obat Kumur di Australia Utara Perlu Kartu Identitas

Jumat , 10 May 2019, 10:55 WIB
Kurang Tidur, Calon Pilot Pingsan Saat Terbang

Rabu , 08 May 2019, 12:25 WIB
Cina Tindak Keras Muslim yang Berpuasa Ramadhan

Selasa , 07 May 2019, 05:17 WIB
Punya Video Penyiksaan Anak, Australia Tolak Turis India

Kamis , 02 May 2019, 10:03 WIB
Kapal Ikan Indonesia dengan 14 Awak Ditangkap di Australia

Rabu , 01 May 2019, 06:19 WIB
Pendaki Klaim Temukan Jejak Kaki Yeti di Himalaya

Senin , 29 Apr 2019, 17:24 WIB
Dalam Setahun Warga Australia Tertipu Rp 500 Miliar

Senin , 29 Apr 2019, 15:53 WIB
Sistem Komputer tak Berfungsi, Bandara Australia Kacau

Ahad , 28 Apr 2019, 11:01 WIB
Lingkungan Hidup Jadi Isu Utama Pemilu Australia

Jumat , 26 Apr 2019, 14:26 WIB
Pendukung Senator Anti-Muslim Australia Pukuli Wartawan

Tak Gelar Pemilu Lanjutan, KPU dan PPLN Sydney Bisa Dipidana
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney, Australia ada konsekuensi hukum jika tidak menjalankan rekomendasi pemungutan suara lanjutan. Rekomendasi pemungutan suara lanjutan: Bawaslu menindaklanjuti laporan banyak WNI tidak bisa mencoblos pada hari pemungutan suara di TPS Sydney pada Sabtu (13/4) Hasil investogasi Bawaslu rekomendasikan PPLN Sydney lakukan pemungutan suara lanjutan...

Senin , 22 Apr 2019, 15:25 WIB
Bayi Dua Bulan Meninggal di Pesawat Air Asia

Rabu , 17 Apr 2019, 15:22 WIB
Lingkungan Hidup Jadi Isu Utama Pemilu Australia

Rabu , 17 Apr 2019, 15:09 WIB
Jack Ma Sebut Staf Harus Kerja 12 Jam Sehari

Ahad , 14 Apr 2019, 18:11 WIB
Selundupkan Heroin, Pramugara Malaysia Dipenjara 5 Tahun

Jumat , 12 Apr 2019, 12:05 WIB
Australia tak Beri Perlindungan Khusus untuk Assange

Jumat , 12 Apr 2019, 08:50 WIB
Terapung di Laut Filipina 20 Jam, Heri Kembali ke Keluarga

Jumat , 12 Apr 2019, 08:08 WIB
Pemilu di Australia Digelar 18 Mei 2019

Kamis , 11 Apr 2019, 05:43 WIB
Australia Pertahankan Panda Wang Wang dan Fu Ni

Rabu , 10 Apr 2019, 14:58 WIB
Teroris Christchurch Pernah Ancam Bunuh Warga Melbourne

Rabu , 10 Apr 2019, 12:52 WIB
Warganet Cina Kecam Iklan Makan Burger dengan Sumpit

Selasa , 09 Apr 2019, 13:29 WIB
Tujuh Juta Warga Australia adalah Migran

Senin , 08 Apr 2019, 16:20 WIB
Pemburu di Afrika Selatan Tewas Diinjak Gajah

Australia Ancam Penjarakan Penyedia Jasa Joki di Kampus
REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Maraknya praktik penyedia jasa joki di perguruan tinggi yang menawarkan diri mengerjakan tugas mahasiswa dengan imbalan uang mendorong pemerintah Australia bertindak tegas. Pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengkriminalisasi praktik jasa perjokian dengan ancaman penjara dua tahun serta denda hingga 210 ribu dolar AS (sekitar Rp 2,1 miliar), Senin (8/4). Jasa perjokian marak di lembaga...

Kamis , 04 Apr 2019, 12:35 WIB
Pemandu Wisata Sri Lanka Klaim Turis Australia Bosan ke Bali

Selasa , 02 Apr 2019, 17:41 WIB
Australia Kembangkan Sawah Padi Liar

Senin , 01 Apr 2019, 19:00 WIB
Warga Australia Menanti Tanggal Pemilu

Senin , 01 Apr 2019, 18:10 WIB
Punya Anak Tuli, Keluarga Bhutan Terancam Dideportasi

Senin , 01 Apr 2019, 10:46 WIB
Muslim Uighur di Australia Diintimidasi Polisi Cina

Jumat , 29 Mar 2019, 19:09 WIB
Makin Banyak Pekerja Timor Leste Jadi Pemetik Buah Tasmania

Jumat , 29 Mar 2019, 15:17 WIB
Karena Mutasi Gen, Wanita Ini tidak Rasakan Nyeri

Jumat , 22 Mar 2019, 15:00 WIB
Ada Bakteri Listeria, 6.000 Makanan Beku Australia Ditarik

Jumat , 22 Mar 2019, 14:54 WIB