Senin , 05 Dec 2011, 14:26 WIB

Meski Bertentangan dengan KUHP, Kontitusi Atur Pengecualian Untuk Pemberlakukan Surut

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberlakuan surut dalam Undang-Undang Perampasan Aset dinilai sesuai dengan konstitusi. Meski  bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU PA bisa mendapatkan...

Jumat , 02 Dec 2011, 16:30 WIB

Kejaksaan Agung Dukung Azas Retroaktif dalam RUU Perampasan Aset

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kejaksaan Agung mendukung jika Undang-Undang Perampasan Aset diberlakukan asas retroaktif (berlaku surut). Wakil Jaksa Agung, Darmono, mengungkapkan pemberlakuan tersebut dapat memaksimalkan pengembalian aset negara (aset recovery) negara dengan optimal."Itu baik selama itu untuk kepentingan aset revovery dalam rangka untuk menyelamatkan uang negara,"ujar Darmono saat dihubungi republika, Jumat (2/12). Darmono mengungkapkan dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka langkah-langkah pemerintah...