Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kiri) bersama pejabat lama Sofyan Djalil (kanan) memberikan keterangan pers seusai mengikuti acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden memerintahkan Hadi Tjahjanto untuk menuntaskan persoalan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur, sengketa lahan di masyarakat dan meningkatkan penyaluran jumlah sertifikat tanah ke masyarakat.

Pejabat BPN Terlibat Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN: Copot, Proses Hukum, Pecat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan akan menindak tegas jajarannya jika kasus mafia tanah. Bahkan, ia tak segan-segan akan memecat pejabat dilingkup Kakanta dan Kakanwil jika terbukti terjadi pelanggaran. "Apabila terjadi pelanggaran saya tidak akan segan segan mencopot, proses hukum dan pecat," tegas Hadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil.

Menteri ATR: Aturan Pengadaan Tanah untuk Umum Sudah Adil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan. Sofyan mengatakan regulasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum sudah cukup adil. Warga yang tidak setuju bisa melalui pengadilan.“Karena Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan tanah harus mempunyai fungsi sosial, tidak boleh tanah atau hak pribadi mengalahkan kepentingan publik,...

Badan Pertanahan Nasional.

Jumat , 21 Oct 2016, 14:06 WIB

BPN Butuh 3.000 Juru Ukur Swasta

Badan Pertanahan Nasional.

Ahad , 05 Jul 2015, 20:46 WIB

BPN Se-Indonesia Online di 2017

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Selasa , 09 Jun 2015, 20:41 WIB

Percepatan Sertifikasi Aset, Jabar Gandeng BPN

Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan.

Sabtu , 31 Jan 2015, 18:00 WIB

Ini Alasan Menteri Agraria Ingin Hapus NJOP

Ferry Mursyidan Baldan

Sabtu , 31 Jan 2015, 17:50 WIB

Kementerian Agraria Berencana Hapus NJOP dan PBB