#banggar-dpr

Kamis , 19 Sep 2024, 22:36 WIB

Daya Beli Melemah, Banggar DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Dibahas Pemerintahan Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sebaiknya dibahas terlebih dahulu oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini menimbang adanya...

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Anggaran di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Kamis , 19 Sep 2024, 17:09 WIB

Hadir di Rapat Paripurna Terakhir, Menkeu: APBN 2025 Disusun Hati-hati di Masa Transisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri rapat paripurna terakhirnya untuk membahas APBN 2025 bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Kamis (19/9/2024). Dalam momen itu Sri Mulyani menekankan bahwa APBN 2025 telah disusun penuh kehati-hatian di masa transisi. “Alhamdulillah hari ini kami telah menyelesaikan tugas konstitusi saya sebagai Menkeu, kita Menyusun APBN 2025 yang merupakan APBN transisi...

Kamis , 19 Sep 2024, 16:57 WIB

Ketua Banggar Fraksi PDIP Berharap Sri Mulyani Tetap di Pemerintahan, Begini Kelakarnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang...

Ahad , 15 Sep 2024, 08:59 WIB

Usul Menkeu Utak-atik 20 Persen Dana Pendidikan Disebut Ditolak, Komisi X: Kita Apresiasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI disebut...

Rabu , 04 Sep 2024, 22:06 WIB

Legislator Soroti Lambannya Penyerapan Anggaran Pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI...

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhannas Letjen Eko Margiyono.

Selasa , 03 Sep 2024, 05:45 WIB

Lemhannas Minta Tambahan Anggaran Rp 68,8 Miliar Tahun 2025

Ilustrasi Uang Rupiah. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai penerapan transaksi mata uang lokal atau LCT merupakan cara paling logis dalam upaya melindungi rupiah.

Senin , 28 Aug 2023, 10:47 WIB

Ketua Banggar DPR: LCT adalah Cara Logis untuk Lindungi Rupiah

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur makro fiskal yang dijadikan acuan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dalam Kerangka Ekonomi Makro.

Selasa , 04 Jul 2023, 13:28 WIB

Banggar DPR RI Setujui Postur Makro Fiskal Tahun 2024

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat penutupan Masa Sidang III, pada Kamis (16/2/2023) lalu. selama Masa Sidang III, DPR RI bersama Pemerintah telah melanjutkan pembahasan 13 RUU yang sebelumnya masih dalam tahap pembicaraan tingkat I. Salah satunya menetapkan RUU (Rancangan undang-undang) tentang Kesehatan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Jumat , 10 Mar 2023, 19:15 WIB

Ini Beragam Bukti Komitmen DPR RI Optimalkan Kerja untuk Rakyat

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rabu , 15 Feb 2023, 07:36 WIB

Apresiasi Erick Thohir, Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Aset BUMN Menakjubkan

Laporan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara sampai 31 Oktober 2022 capai Rp 2.181,57 triliun dan realisasi belanja negara Rp 2.351,09 triliun. (ilustrasi).

Rabu , 21 Dec 2022, 19:16 WIB

DPR Tagih Janji Reformasi Struktural dalam Kebijakan APBN

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (tengah) dan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022). Ilustrasi.

Senin , 26 Sep 2022, 15:07 WIB

DPR Setujui Pagu Anggaran KLHK Tahun 2023 Senilai Rp 6,9 Triliun

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa rencana penghapusan daya 450 volt ampere (VA) masih dikaji kembali oleh DPR RI sehingga kebijakan itu tidak akan diambil dalam waktu dekat.

Rabu , 14 Sep 2022, 19:46 WIB

Banggar DPR: Usulan Penghapusan Daya 450 VA Masih Dikaji

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan dampak konflik China dan Taiwan terhadap perekonomian Tanah Air.

Selasa , 23 Aug 2022, 11:06 WIB

Optimistis Hadapi Krisis Global, Banggar DPR Desak Pemerintah Tetap Sediakan Fiscal Buffer

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan Banggar DPR RI menyepakati postur indikator pembangunan pada 2023 dengan beberapa indikator yang berbeda dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

Senin , 27 Jun 2022, 17:21 WIB

Banggar DPR Sepakati Indikator Pembangunan pada 2023

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai, perlu reorientasi penopang pertumbuhan ekonomi dengan mempersiapkan sektor andalan baru selain sektor komoditas.

Rabu , 03 Mar 2021, 18:15 WIB

Banggar DPR: Perlu Reorientasi Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2019-2024 Said Abdullah meminta pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total dari 11-31 Januari 2021 terhadap seluruh kabupaten atau kota di Jawa dan Bali.

Kamis , 07 Jan 2021, 21:49 WIB

Ketua Banggar DPR Minta Diberlakukan PSBB Total

Banggar Dorong Penguatan Peran LPS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong penguatan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di tengah pandemi Covid-19. Penguatan peran diperlukan agar LPS bisa terlibat lebih awal untuk mengantisipasi terjadinya bank gagal berdampak sistemik. Said mengatakan, antisipasi itu bisa dilakukan dengan penempatan dana LPS di bank bermasalah. “Untuk memperkuat peran LPS tersebut, perlu disediakan payung hukumnya," kata Said,...

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi

Senin , 09 Dec 2019, 20:43 WIB

Forum Banggar DPRD DKI Soroti Lagi Tugas TGUPP

Kamis , 18 Oct 2018, 19:42 WIB

Banggar DPR Perjuangkan Dana Saksi Bisa Dibiayai APBN 2019

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. Azis Syamsuddin saat Kunker ke Lombok.

Selasa , 27 Mar 2018, 03:33 WIB

DPR Minta KEK Mandalika Tetap Jaga Kearifan Lokal

Mantan anggota DPR Numan Abdul Hakim berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/1). Numan hari ini juga bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selasa , 09 Jan 2018, 16:13 WIB

KPK Dalami Peran Banggar DPR dalam Kasus KTP-El

Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin

Senin , 23 Oct 2017, 16:47 WIB

Tiga Komisi Belum Beri Laporan, Rapat RUU APBN 2018 Ditunda

Senin , 09 Oct 2017, 16:27 WIB

Banggar Terima Aspirasi Koalisi Masyarakat Perhutanan Sosial

Senin , 12 Sep 2016, 18:33 WIB

Banggar DPR: Tak Ada Alasan Pemangkasan Anggaran Jilid III

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan.

Sabtu , 31 Oct 2015, 02:45 WIB

Fadli Akui Luhut Temui DPR Soal APBN

Kamis , 29 Oct 2015, 18:35 WIB

Penyerapan Dana Daerah Baru 40 Persen

Rabu , 28 Oct 2015, 20:37 WIB

DPR: RAPBN 2016 tak Disahkan, Program Pemerintah Terancam

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memasuki kendaraannya usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10).

Rabu , 28 Oct 2015, 15:57 WIB

Fadli: Kunjungan Jokowi ke AS Hanya Hasilkan Janji-Janji

Selasa , 27 Oct 2015, 21:56 WIB

Fadli: Presiden Harus Segera Tuntaskan Pembahasan APBN

Pembahasan RAPBN 2016. Anggota DPR RI mengikuti Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Selasa , 27 Oct 2015, 19:09 WIB

APBN 2016, Fahri: Perkuat Dana Desa Ketimbang PMN

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah) dan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (kiri), menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10).

Senin , 26 Oct 2015, 21:52 WIB

Gerindra: Presiden Seperti tak Serius Bahas APBN 2016

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo (berdiri).

Senin , 26 Oct 2015, 17:22 WIB

Gerindra Pertanyakan Alasan Penundaan Pengesahan RAPBN 2016

Djoko Udjianto, Ahmadi Noor Supit, dan Yasona Laoly

Kamis , 22 Oct 2015, 16:52 WIB

Banggar tak Bahas Anggaran Kementerian ESDM di RAPBN 2016

Gerindra: Pengesahan RAPBN 2016 Kemungkinan Ditunda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengatakan DPR kemungkinan besar tidak akan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 pada tanggal 22 Oktober. Sebelumnya ada keinginan RAPBN disahkan sehari sebelum Presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. "Tapi tidak mungkin bisa jika hanya dikasih waktu dua sampai tiga hari untuk disahkan. Memang targetnya kalau bisa...

Rabu , 21 Oct 2015, 17:23 WIB