#bebas-visa

Rabu , 10 May 2017, 17:14 WIB

Kebijakan Bebas Bebas Visa 169 Negara Dievaluasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI MY Esti Wijayati mengatakan kebijakan pemerintah mengenai bebas visa bagi sebanyak 169 negara dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanagera ke...

Selasa , 18 Apr 2017, 07:10 WIB

DPR: Kebijakan Bebas Visa Harus Untungkan RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan bebas visa yang telah dilakukan pemerintah bagi sejumlah negara harus mampu menguntungkan Republik Indonesia. Antara lain dengan menjalin hubungan baik dan selektif dengan negara-negara maju."Harapannya agar kebijakan bebas visa dapat diberikan kepada negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapitanya tinggi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin...

Senin , 17 Apr 2017, 15:16 WIB

Komisi I DPR Sepakat Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaji Ulang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI menilai sudah...

Senin , 10 Apr 2017, 14:22 WIB

Menkumham Ungkap Alasan Masih Beri Bebas Visa untuk WN Cina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Sabtu , 18 Mar 2017, 18:31 WIB

Akses Bebas Visa Paspor Indonesia Kalah Jauh dari Malaysia

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Indeks Pembatasan Visa Henley &...

Seorang pemandu dan wisatawan mancanegara menari disamping patung Sigale-Gale, di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumut, Sabtu (24/8). Seorang pemandu dan wisatawan mancanegara menari disamping patung Sigale-Gale, di Desa Tomok, Kecamat

Sabtu , 04 Feb 2017, 23:16 WIB

GIPI Sebut Kebijakan Bebas Visa Beri Dampak Positif Pariwisata

Kamis , 19 Jan 2017, 16:05 WIB

Kebijakan Bebas Visa Buat Negara Kehilangan Rp 1 Triliun

Mutiara merupakan salah satu produk unggulan dari Lombok, baik mutiara air laut maupun air tawar. Mutiara ini biasanya diaplikasikan untuk cincin, gelang, dan kalung.

Selasa , 17 Jan 2017, 13:30 WIB

Dua WNA Cina Jualan Mutiara di Lombok Pakai Visa Wisata

Jumat , 06 Jan 2017, 22:16 WIB

Wagub Jabar Dorong Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Demi menarik kedatangan wisatawan asing, pemerintah bebaskan visa 47 negara.

Kamis , 05 Jan 2017, 20:14 WIB

BPS Minta Kebijakan Penghapusan Bebas Visa Dicermati

Kamis , 05 Jan 2017, 19:39 WIB

Evaluasi Negara Pemilik Bebas Visa ke Tanah Air

Rabu , 04 Jan 2017, 17:09 WIB

Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Selasa , 03 Jan 2017, 19:19 WIB

Bebas Visa Tingkatkan Pertumbuhan Wisman

Senin , 02 Jan 2017, 14:07 WIB

Tenaga Kerja Asing Legal Jauh Lebih Mengancam

Senin , 02 Jan 2017, 13:45 WIB

Pemerintah Dinilai Perlu Moratorium Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia

Senin , 26 Dec 2016, 19:43 WIB

MPR Minta Kebijakan Bebas Visa 169 Negara Dievaluasi

Dua pekerja asing asal Cina keluar dari kamarnya saat petugas Imigrasi dan polisi melakukan penggerebekan di Kelurahan Watusampu, Ulujadi, Palu, Sulawesi Tengah.

Sabtu , 24 Dec 2016, 14:12 WIB

Maraknya Pekerja Ilegal Asal Cina karena Kebijakan Bebas Visa

Anggota DPR Ini Minta Kebijakan Bebas Visa Dicabut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi IX Saleh Partaonan Daulay meminta perintah agar segera mengevaluasi dan menghentikan kebijakan bebas visa bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia. Sebab, kebijakan itu dinilai telah menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Apalagi, akhir-akhir ini semakin banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyalahgunakan visa masuk tersebut untuk bekerja. "Fakta ini sebetulnya...

Jumat , 23 Dec 2016, 15:05 WIB

JK Dukung Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Jumat , 23 Dec 2016, 13:03 WIB

Tiga Alasan Kebijakan Bebas Visa Harus Dicabut

Selasa , 20 Dec 2016, 17:03 WIB

Pengamat: Sudah Waktunya Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi

Selasa , 20 Dec 2016, 15:33 WIB

'Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Bukan Berarti Indonesia Anti Asing'

Selasa , 20 Dec 2016, 12:54 WIB

Kebijakan Bebas Visa Memicu Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal

Wisatawan mancanegara melintas di kawasan Sudirman Jakarta, Kamis (25/6). Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 akan menambah pemberlakukan bebas visa pada 30 negara. Dengan tambahan ini maka total ada 75 negara yang warganya bebas masuk ke Indonesia, pembe

Selasa , 20 Dec 2016, 11:49 WIB

DPR: Warga Negara Cina Paling Banyak Langgar Kebijakan Bebas Visa

Senin , 19 Dec 2016, 16:34 WIB

DPR Sudah Lama Waspadai Dampak Buruk Kebijakan Bebas Visa

Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil

Senin , 19 Dec 2016, 16:17 WIB

Nasir Djamil: Cabut Bebas Visa WN Cina dan Negara Lain

Senin , 19 Dec 2016, 13:47 WIB

PKS Minta Pemerintah Mengevaluasi Kebijakan Bebas Visa

Senin , 14 Nov 2016, 04:21 WIB

Vinski Tower Wujudkan Indonesia Destinasi Medical Tourism

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Yosep H.A Renung Widodo (kanan) bersama staf menunjukkan kartu identitas dan paspor warga negara asing (WNA) yang melanggar keimigrasian di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Kamis (8/10).

Sabtu , 12 Nov 2016, 12:02 WIB

'Bebas Visa Harus Dicabut'

Petugas Imigrasi Jakpus memeriksa kelengkapan dokumen Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di penginapan kawasan Jalan Jaksa, Jakarta, Kamis (27/10) malam.

Sabtu , 29 Oct 2016, 01:48 WIB

WNA Banyak Lakukan Pelanggaran di Indonesia

Sabtu , 22 Oct 2016, 07:45 WIB

Indonesia dan Qatar Berlakukan Bebas Visa Terbatas

Wapres Jusuf Kalla dan Mufidah Jusuf Kalla menerima Dr Deby Vinski Presiden Badan Akreditasi Anti-Aging Dunia atau World Council of Preventive Medicine (WOCPM)

Jumat , 21 Oct 2016, 03:11 WIB

Bebas Visa Tingkatkan Indonesia Jadi Destinasi Medical Tourism

Selasa , 18 Oct 2016, 14:53 WIB

'Kebijakan Bebas Visa tidak Adil'

Senin , 17 Oct 2016, 22:06 WIB

DPR Minta Kemenlu Evaluasi Bebas Visa

Rencana Bebas Visa, Luhut: Masih Evaluasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan wacana bebas visa masih dalam tahap pembicaraan. Ia mengatakan belum ada keputusan pasti kapan dan negara mana saja yang akan diberikan bebas visa ke Indonesia. Menurutnya saat ini Kementerian Luar Negeri masih melakukan evaluasi terhadap negara negara mana saja yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi negara. Luhut mengatakan, saat...

Peserta karnaval budaya Nusa Tenggara Barat (NTB) (ilustrasi) (Republika/Yasin Habibi)

Kamis , 13 Oct 2016, 20:18 WIB