#blbi

Kamis , 20 Feb 2025, 15:05 WIB

Pembentukan Danantara, Pengamat: Pengawasan Ketat Harus Jadi Prioritas Utama

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun. Holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan...

Rabu , 11 Sep 2024, 15:48 WIB

Pengamat: Kasus Marimutu Tunjukkan Integritas Petugas di Bawah

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat hukum dan mantan Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, menyoroti ketidakseimbangan antara integritas petugas perbatasan yang berhasil mencegah Marimutu Sinivasan meninggalkan Indonesia dan lemahnya penegakan hukum terhadap obligor BLBI. "Saya mengapresiasi petugas perbatasan yang begitu berintegritas dalam menjalankan tugasnya, dia pahlawan besar penegakan hukum kasus BLBI," ujar Hardjuno dalam siaran pers Rabu (11/9/2024). Menurutnya,...

Sabtu , 06 Jul 2024, 19:37 WIB

Obligasi Rekap BLBI Disebut Ancaman Nyata Masa Depan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS)...

Jumat , 05 Jul 2024, 20:00 WIB

In Picture: Kemenko Polhukam Serahkan Aset Properti BLBI Senilai Rp 2,77 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Keuangan...

Senin , 24 Jul 2023, 23:00 WIB

Satgas BLBI Sita Aset The East Tower Senilai Rp 786 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara...

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta menyita harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama (PT PSPI).

Ahad , 21 May 2023, 17:10 WIB

Satgas BLBI Kembali Sita Aset PT Putra Surya Perkasa Intiutama

Hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Senin , 03 Oct 2022, 14:05 WIB

Pemerintah Didorong Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Satgas BLBI saat menyita aset terkait obligor PT Bank Asia Pasific atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan seluas total 89,1 hektare yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022).

Selasa , 05 Jul 2022, 19:36 WIB

Hindari Fitnah, Pakar Sarankan Klaim Obligor BLBI Lunas Dibuktikan ke Publik

Kamis , 30 Jun 2022, 15:59 WIB

PWI Jatim Sorot Kinerja Satgas BLBI

Ilustrasi. Kuasa hukum PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE), Lelyana Santosa, mengatakan, ada beberapa kejanggalan dalam penyitaan aset milik kliennya yang dilakukan oleh Satgas BLBI beberapa waktu lalu.

Jumat , 24 Jun 2022, 22:04 WIB

Aset Disita Satgas BLBI, Kuasa Hukum BRD dan BRE: Ada Kejanggalan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md (kiri) bersama Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban (kedua kanan) dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) saat membuka tirai plang sita di Klub Golf Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022). Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyita aset jaminan obligor di kawasan Bogor, aset yang disita adalah milik obligor BLBI Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono yakni Klub Golf Bogor Raya dan dua bangunan hotel yang dikelola PT Bogor Raya Development di kawasan Sukaraja, Bogor.

Rabu , 22 Jun 2022, 13:58 WIB

In Picture: Satgas BLBI Sita Aset Obligor BLBI Setiawan dan Hendrawan Harjono

Pengendara motor melintas di dekat plang penyitaan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Selasa (14/9). Satgas BLBI kembali menyita aset eks BLBI berupa aset tanah dan bangunan di kawasan Pondok Indah seluas 2.020 meter persegi dan Karet Tengsin seluas 26.928 meter persegi. Republika/Putra M. Akbar

Selasa , 26 Apr 2022, 12:07 WIB

Diminta Penuhi Target Aset Obligor Rp 110,45 Triliun, Pansus BLBI: Tak Tercapai

Suasana aset tanah milik obligor BLBI, ilustrasi

Senin , 17 Jan 2022, 09:54 WIB

Nasib Aset Bekas BLBI di Kota Bogor, Calon Lahan Rusunawa dan Perkantoran

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai bertemu dengan pimpinan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021). Pertemuan tersebut membahas penuntasan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kamis , 02 Dec 2021, 22:23 WIB

In Picture: Menkopolhukam dan Pimpinan DPD Bahas Penuntasan Kasus BLBI

Jumat , 26 Nov 2021, 05:51 WIB

Ini Alasan Bima Arya Soal Pemindahan Ibu Kota Bogor

Selasa , 09 Nov 2021, 00:46 WIB

Mahfud Sebut Empat Nama yang Sudah Lunasi Utang BLBI

Warga melintas di dekat plang penyitaan aset tanah milik obligor BLBI di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (3/9). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memanggil beberapa obligor dan debitur yang tersandung kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada pekan ini.

Kamis , 23 Sep 2021, 17:00 WIB

Kemenkeu Panggil Beberapa Obligor dan Debitur BLBI Pekan ini

Mahfud: Negara Sudah Kuasai 5,2 Juta Hektare Tanah BLBI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah mengidentifikasi sebanyak 15,2 juta hektare tanah milik obligor dan debitur. Mahfud mengungkapkan, dari jumlah tersebut, sebesar 5,2 juta hektare tanah yang tersebar di empat kota sudah dikuasai oleh negara. "Sudah kita kuasai, langsung kembali. Dan nanti akan segera masuk...

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih (Satgas BLBI) telah memanggil 24 obligor yang mendapatkan dana BLBI pada krisis 1998. Hal ini dilakukan untuk menagih hak negara.

Selasa , 21 Sep 2021, 15:22 WIB

Sri Mulyani: 24 Obligor BLBI Telah Dipanggil

Warga berjalan di dekat plang penyitaan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Selasa (14/9). Satgas BLBI kembali menyita aset eks BLBI berupa aset tanah dan bangunan di kawasan Pondok Indah seluas 2.020 meter persegi dan Karet Tengsin seluas 26.928 meter persegi.

Selasa , 14 Sep 2021, 18:40 WIB

In Picture: Penyitaan Aset Eks BLBI di Pondok Indah

Foto suasana Blok C2 pascakebakaran di Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini hari.

Rabu , 08 Sep 2021, 18:25 WIB

Mahfud MD Wacanakan Bangun Lapas Pakai Tanah Aset BLBI

Warga melintas di dekat plang penyitaan aset tanah milik obligor BLBI di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (3/9/2021). Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengamankan aset obligor dan debitur berupa 49 bidang lahan seluas 5.291.200 meter persegi di Tangerang, Medan, Pekanbaru dan Bogor yang merupakan bagian dari pemulihan hak negara dari hak tagih piutang dana BLBI.

Sabtu , 04 Sep 2021, 20:54 WIB

In Picture: Penyitaan Aset Obligor BLBI di Kabupaten Tangerang

Warga melintas didepan plang penyitaan aset tanah milik obligor BLBI di kawasan Jalan Teuku Cik Ditiro, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/9/2021). Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita aset milik obligor BLBI berupa 49 bidang lahan seluas 5.291.200 meter persegi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor yang merupakan bagian dari pemulihan hak negara dari hak tagih piutang dana BLBI.

Kamis , 02 Sep 2021, 23:20 WIB

In Picture: Penyitaan Aset Obligor BLBI di Medan

Jumat , 27 Aug 2021, 22:25 WIB

KPK Usul Dilibatkan dalam Satgas BLBI

Rabu , 25 Aug 2021, 17:32 WIB

Mahfud: Satgas BLBI tak Hanya Panggil Tommy Soeharto

Suasana sidang praperadilan terhadap SP3 kasus BLBI yang diterbitkan KPK di PN Jakarta Selatan, Rabu (23/6/2021). Dalam sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari MAKI sebagai pihak penggugat.

Rabu , 23 Jun 2021, 14:46 WIB

In Picture: Sidang Pra Peradilan SP3 Kasus BLBI di PN Jakarta Selatan

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selasa , 08 Jun 2021, 10:51 WIB

Infografis Mengejar Pengemplang Dana BLBI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae (kedua kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2022.

Kamis , 03 Jun 2021, 16:35 WIB

Ketua KPK Bantah SP3 Perkara Korupsi BLBI

Rabu , 14 Apr 2021, 17:26 WIB

Karikatur Opini 'Satgas BLBI'

Senin , 12 Apr 2021, 22:50 WIB

KPK Sebut Sjamsul Nursalim Masih Bisa Dipidana Soal BLBI

Sjamsul Nursalim. KPK telah menerbitkan SP3 terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya terkait kasus BLBI.

Senin , 12 Apr 2021, 14:56 WIB

Merebut Kembali Kerugian BLBI Lewat Gugatan Perdata

Senin , 12 Apr 2021, 14:19 WIB

Legislator: Satgas BLBI Jangan Tebang Pilih

Jumat , 02 Apr 2021, 20:28 WIB

Kasus BLBI Disetop, ICW: Efek Buruk Revisi UU KPK

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali mengagendakan sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Djoko Tjandra, Senin (20/7).

Senin , 20 Jul 2020, 09:11 WIB

PN Jakarta Selatan Kembali Agendakan Sidang PK Djoko Tjandra

KPK: Sjamsul dan Itjih Nursalim Masuk Status DPO

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan lembaganya telah memasukkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap dua tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesi (BLBI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. "Iya, DPO iya," kata Saut di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8). Lebih lanjut, Saut juga menyatakan lembaganya telah menyiapkan pengiriman surat permintaan DPO kepada...

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz

Rabu , 31 Jul 2019, 21:59 WIB