Mengawali tahun 2024, Pertamina Patra kembali menjalankan komitmennya untuk melakukan evaluasi harga jual BBM non subsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU) secara berkala.

BPH Migas Segera Revisi Aturan Subpenyalur BBM Subsidi dan Kompensasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera merevisi Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/2/2024), mengatakan revisi tersebut diperlukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan jenis...

Petugas beraktivitas di salah satu SPBU di Jakarta, Kamis (25/5/2023) (ilustrasi).

BPH Migas Gandeng TNI dan BIN Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume. Sinergi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi kegiatan terpadu pendampingan pengawasan atas penyalahgunaan jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus...