Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) bersama Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) dan Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2025 Abdul Wachid (kanan) berfoto bersama usai mengikuti rapat kerja penetapan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan jamaah calon haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

Selasa , 07 Jan 2025, 16:17 WIB

Di Tengah Turunnya Biaya Haji 2025, Komnas Haji Pertanyakan Kualitas Layanan Jamaah

Rencana Perjalanan Ibadah Haji 2025/1446

Selasa , 07 Jan 2025, 06:03 WIB

Infografis Rencana Perjalanan Ibadah Haji 1446 H/2025 M

Pemerintah bersama DPR menyepakati BPIH 2025 saat rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Senin , 06 Jan 2025, 19:44 WIB

DPR-Kemenag Sepakat BPIH 2025 Turun, Jamaah Tanggung Biaya Haji Rp 55,43 Juta

Jamaah haji Indonesia. Pemerintah lewat Kementerian Agama memastikan biaya haji 2025 turun menjadi Rp 80 jutaan.

Kamis , 02 Jan 2025, 17:25 WIB

Biaya Haji 2025 Turun Jadi Rp 80 Jutaan, Berapa Biaya yang Dibayarkan Jamaah?

Jamaah haji Indonesia tiba di Tanah Air

Kamis , 02 Jan 2025, 17:12 WIB

Panja Biaya Haji DPR: Biaya Haji Bisa di Bawah Rp 90 Juta

Jamaah haji kloter JKG 63 mengikuti rangkaian acara penyambutan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Ahad (21/7/2024). Sebanyak 388 jamaah dan 5 petugas haji yang tergabung dalam kloter JKG 63 tiba di Asrama Haji Pondok Gede dan merupakan jamaah kloter terakhir yang dilepas melalui embarkasi tersebut.

Kamis , 02 Jan 2025, 11:57 WIB

Anggota Komisi VIII Ingin Biaya Haji 2025 Lebih Murah dari Tahun Sebelumnya

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj. Komnas Haji dan Umrah meminta BKPM kaji ulang izin VFS Tahseel.

Selasa , 31 Dec 2024, 10:56 WIB

Komnas Haji: Usulan Kenaikan Biaya Haji Belum Sesuai Visi Presiden

Infografis Usulan Biaya Haji 2025, Jamaah Harus Tanggung Bipih Rp 65 Juta

Selasa , 31 Dec 2024, 10:32 WIB

Infografis Usulan Biaya Haji 2025, Jamaah Harus Tanggung Bipih Rp 65 Juta

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai evaluasi penyelenggaraan Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Senin , 30 Dec 2024, 16:44 WIB

Menag Usul Biaya Haji Rp 93,4 Juta, Jamaah akan Tanggung Bipih Rp 65,4 Juta

Petugas membantu seorang haji kloter BTJ-12 atau terakhir debarkasi Aceh turun dari pesawat saat tiba di Bandara Internasional Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Aceh, Senin (22/7/2024). Sebanyak 4.693 haji berserta petugas yang tergabung dalam 12 kloter debarkasi Aceh telah kembali ke Tanah Air usai menunaikan ibadah haji 1445 H, sementara jamaah Aceh berkurang 17 orang dari total 4.710 orang yang diberangkatkan karena 15 orang di antaranya meninggal dunia dan dua orang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi.

Senin , 30 Dec 2024, 10:26 WIB

Alhamdulillah, Biaya Haji 2025 Turun Jadi Rp 80 Jutaan

Pembahasan BPIH 2025 di DPR (Ilustrasi)/Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan)

Selasa , 12 Nov 2024, 10:30 WIB

Diinterupsi Kewenangan BPIH 2025, Badan Penyelenggara Haji atau Kemenag? Ini Kata Menag

Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Rapat tersebut membahas evaluasi dan laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M serta isu-isu aktual lainnya.

Kamis , 31 Oct 2024, 16:02 WIB

Menag: Efisiensi Haji Capai Rp 601 Miliar

nggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan Amri Yusuf mengatakan selama ini BPKH melaksanakan pengelolaan keuangan secara syariah

Respons BPKH Terkait Fatwa MUI Tentang Dana Haji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan Amri Yusuf mengatakan selama ini BPKH melaksanakan pengelolaan keuangan secara syariah. Ia tegaskan, BPKH tidak punya nyali untuk mengelola keuangan yang tidak secara syariah. Ia menjelaskan selama ini tidak ada undang-undang yang melarang terkait penggunaan nilai manfaat. Ia menuturkan jika ada fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlakunya bukan sekarang,...

Next