#bukalapak-act

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) bersama Plt Sekretaris Utama PPATK Zainal Mutaqin (kanan) saat menyampaikan keterangan pers terkait dugaan aliran dana terlarang yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Kamis , 07 Jul 2022, 02:47 WIB

Ini Penelusuran PPATK Soal Aliran Dana ACT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan ada 10 negara di dunia yang melakukan transaksi besar dengan Lembaga filantriopi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kepala PPATK Ivan Yustiavanda...

Presiden ACT Ibnu Khajar memberikan keterangan terkait tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan ACT di Kantor ACT, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Tim Legal yayasan ACT menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh kemensos tersebut terlalu reaktif karena seharusnya proses yang harus dilakukan secara bertahap. Prayogi/Republika

Rabu , 06 Jul 2022, 23:35 WIB

In Picture: ACT Akan Ajukan Permohonan Pembatalan Pencabutan Izin

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajukan permohonan penerbitan pembatalan pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Hal tersebut setelah Kemensos menerbitkan keputusan yang mencabut izin ACT menyelenggarakan pengumpulan sumbangan. Ibnu mengatakan, izin PUB diperpanjang setiap tiga bulan sekali. Dia mengeklaim saat ini merupakan masa peralihan. “Sebenarnya sekarang sedang masa peralihan yang sebelumnya kami memberikan laporan dan untuk perpanjangan...

Rabu , 06 Jul 2022, 20:29 WIB

ACT akan Ajukan Permohonan Pembatalan Pencabutan Izin Pengumpulan Uang dan Barang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan mengirim...

Rabu , 06 Jul 2022, 20:21 WIB

DKI Jelaskan Rencana Kolaborasi Penyaluran Daging Qurban dengan ACT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan, rencana...

Rabu , 06 Jul 2022, 19:48 WIB

Dinsos Setop Aktivitas Pengumpulan Dana ACT di NTB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui...

Rabu , 06 Jul 2022, 19:40 WIB

ACT akan Minta Audiensi PPATK Terkait Rekening yang Diblokir

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).

Rabu , 06 Jul 2022, 19:02 WIB

Berkaca dari Kasus ACT, DPR Nilai Perlunya UU Penggalangan Dana Publik

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar

Rabu , 06 Jul 2022, 18:53 WIB

Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang, Ini Tanggapan ACT

Suasana kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel di, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/7/2022). Pasca merebaknya isu dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dikelola lembaga filantropi ACT tersebut berdampak pada penurunan donatur untuk berdonasi dan sumbangan hewan kurban yang menurun mencapai 40 persen serta aktivitas perkantoran terpantau sepi.

Rabu , 06 Jul 2022, 18:23 WIB

Aliran Dana ACT Capai Rp 1 Triliun Hingga Dugaan Mengalir ke Aksi Terorisme

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengaku kaget dengan keputusan Kemensos mencabut izin ACT.

Rabu , 06 Jul 2022, 18:09 WIB

ACT Pertanyakan Keputusan Kemensos Mencabut Izin PUB

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Rabu , 06 Jul 2022, 17:40 WIB

Wagub DKI Bantah Ada Kerja Sama Penyaluran Daging Qurban dengan ACT

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat menyampaikan keterangan pers terkait dugaan aliran dana terlarang yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Dalam konferensi tersebut PPATK mengklaim telah memblokir sementara 60 rekening atas nama yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagai upaya antisipasi terjadinya transaksi aliran dana saat proses pengkajian. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 06 Jul 2022, 17:03 WIB

PPATK Ungkap Dugaan Transaksi ACT Merembes ke Al Qaeda

Rabu , 06 Jul 2022, 17:00 WIB

Dinsos: Kantor ACT di Bandung Belum Miliki Izin Kumpulkan Donasi

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022). Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan kinerja PPATK.

Rabu , 06 Jul 2022, 16:29 WIB

PPATK: ACT Salurkan Dana tak Hanya ke Negara Mayoritas Muslim

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) didampingi Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Bobby Herwibowo (kiri) menyampaikan keterangan pers di Gedung ACT, Menara 165, Jakarta, Senin (4/7/2022). Dalam konferensi pers tersebut Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyampaikan permintaan maaf kepada donatur dan masyarakat Indonesia sekaligus melakukan klarifikasi terkait pemberitaan dalam majalah Tempo dengan judul Kantong Bocor Dana Umat edisi Sabtu 2 Juli 2022.

Rabu , 06 Jul 2022, 14:23 WIB

Kasus ACT Buat Pemerintah Sisir Izin Lembaga Filantropi Lain

Rabu , 06 Jul 2022, 13:14 WIB

Wali Kota Bandung Cek Kerja Sama Pemkot dengan ACT Usai Izin Dicabut

Rabu , 06 Jul 2022, 11:31 WIB

DPR Desak Usut Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap(ACT) Tahun 2022.

Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT karena Dugaan Penyelewengan Dana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan izin itu terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di...