Advertisement
#bvitri-susanti
Kamis , 01 Feb 2024, 17:20 WIB
Pakar Sebut Pemakzulan Presiden Jokowi Hanya Bisa Melalui DPR
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang gelaran Pemilu 2024, kembali bergulir. Aktivis Petisi 100 sempat mewacanakan pemakzulan Presiden Jokowi ketika mereka bertemu Menko Polhukam Mahfud...
Jumat , 06 Sep 2019, 07:11 WIB
Pakar: Berbahaya Jika RKUHP Dipaksa Segera Disahkan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Bvitri Susanti, mengatakan pengesahan rancangan kitab undang-undangan hukum pidana (RKUHP) sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa. Menurutnya, perlu ada kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR untuk menengahi proses RKUHP yang tidak kunjung selesai. "Saya kira tidak perlu dipaksakan selesai pada masa sekarang. Sebab (RKUHP) ini terlalu kontroversial. Pada kenyataanya jumlah pasalnya sangat banyak, sekitar 700...
Rabu , 14 Aug 2019, 20:28 WIB
Pakar: GBHN tak Relevan dengan Sistem Tata Negara Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Bvitri Susanti,...
Rabu , 14 Aug 2019, 18:43 WIB
Amendemen UUD Dikhawatirkan Jegal Kontestasi Pemilu 2024
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ahli hukum tata negara mengkhawatirkan...
Rabu , 30 Jan 2019, 18:13 WIB
Pakar: KPU tidak Bisa Dipidanakan Soal Polemik OSO
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Bvitri Susanti, mengatakan,...