
Rabu , 15 Nov 2023, 22:19 WIB
PKS Syukuri Penuhi 30 Persen Perempuan DCT Seluruh Dapil

Selasa , 19 Sep 2023, 21:53 WIB
KPU Siapkan Revisi PKPU Kuota Caleg Perempuan

Kamis , 31 Aug 2023, 18:34 WIB
Pukat UGM: Caleg Eks Koruptor tidak Layak Kembali Pegang Jabatan Publik

Kamis , 31 Aug 2023, 14:46 WIB
Menang Gugatan, Dosen UI Minta KPU dan Parpol Penuhi Kuota Caleg Perempuan

Rabu , 30 Aug 2023, 19:32 WIB
Marak Caleg Koruptor, Parpol tak Beri Pendidikan Antikorupsi

Rabu , 30 Aug 2023, 18:21 WIB
ICW Desak Parpol Coret Caleg Eks Terpidana Korupsi

Selasa , 29 Aug 2023, 20:29 WIB
MA Kabulkan Gugatan Kuota Caleg Perempuan Saat KPU Sudah Tetapkan Daftar Calon

Senin , 28 Aug 2023, 01:37 WIB
Usung Lima Eks Napi Kasus Korupsi Jadi Caleg, Ini Dalih Nasdem

Ahad , 27 Aug 2023, 22:53 WIB
Perludem: Koruptor Jadi Caleg karena Parpol Permisif

Ahad , 27 Aug 2023, 20:57 WIB
KPU Ungkap 67 Eks Napi Termasuk Terpidana Kasus Korupsi Jadi Caleg, Ini Daftarnya

Jumat , 25 Aug 2023, 21:59 WIB
ICW Temukan 12 Nama Eks Terpidana Kasus Korupsi Jadi Caleg, Minta KPU Publikasikan

Kamis , 24 Aug 2023, 20:58 WIB
Hary Tanoe Sekeluarga Nyaleg, Perindo: Tidak Perlu Diperdebatkan

Memo Jaksa Agung Tunda Pengananan Kasus Peserta Pemilu, Pakar: Jaga Kondusivitas
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar pidana Hibnu Nugroho menyoroti langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, yang melibatkan calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), calon anggota legislatif (caleg), serta calon kepala daerah selama Pemilu 2024. Dia menilai langkah tersebut upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.“Itu bagian dari politik hukum pidana untuk menjaga kondusivitas di...

Rabu , 23 Aug 2023, 07:18 WIB
Politik Kekerabatan, dari Cucu Megawati Hingga Semua Anak Hary Tanoe Nyaleg

Senin , 21 Aug 2023, 09:55 WIB
Deretan Caleg 2024, dari Menteri Hingga Kepala Badan

Senin , 21 Aug 2023, 09:26 WIB
Caleg Kini 'Kebal Hukum' untuk Sementara

Senin , 21 Aug 2023, 09:01 WIB
Ade Armando Sindir Guntur Romli yang Kini Nyaleg dari PDIP

Senin , 21 Aug 2023, 08:03 WIB
Lima Ketum Parpol Ikut Nyaleg, dari Presiden PKS hingga Giring dan Hary Tanoe

Jumat , 18 Aug 2023, 18:08 WIB
KPU: 67 Persen Caleg DPR Berusia di Atas 40 Tahun

Kamis , 10 Aug 2023, 06:18 WIB
Ketua Bawaslu Anggap Lumrah Lembaganya Adukan Semua Komisioner KPU ke DKPP

Sabtu , 15 Jul 2023, 12:14 WIB
KPU DKI Perpanjang Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bacaleg Sampai 16 Juli 2023

Ahad , 09 Jul 2023, 21:01 WIB
Dokumen Berkas Perbaikan Diserahkan ke KPU, PAN Targetkan Rebut 60 Kursi DPR

Ahad , 09 Jul 2023, 18:40 WIB
KPU Terima Perbaikan Data Persyaratan Bakal Caleg Hingga Pukul 23.59 WIB

Ahad , 09 Jul 2023, 16:26 WIB
Hari Ini Batas Akhir Pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Caleg ke KPU
Rabu , 28 Jun 2023, 19:57 WIB
Komnas Perempuan Khawatir Ada Bacaleg Pelaku Kekerasan Seksual

Selasa , 13 Jun 2023, 07:27 WIB
Kesulitan Cek Berkas Persyaratan Caleg, Bawaslu: KPU Tolonglah

Disurati KPK, KPU akan Wajibkan Caleg Terpilih Laporkan Harta Kekayaan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan, akan membuat aturan yang mewajibkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan usai KPK menyurati KPU RI ihwal 'hilangnya' pasal yang mengharuskan caleg melaporkan hartanya dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, sebenarnya...

Senin , 01 May 2023, 18:37 WIB