#caleg-mantan-koruptor

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan

Selasa , 05 Jun 2018, 07:43 WIB

KPU: Belum Pernah Terjadi Kemenkumham Tunda Pengesahan PKPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, selama ini belum pernah terjadi penundaan pengesahan draf Peraturan KPU (PKPU) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). KPU...

Selasa , 05 Jun 2018, 00:10 WIB

KPU: Intervensi Kemenkumham Terhadap PKPU Hambat Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Viryan mengatakan, intervensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terhadap pengesahan draf peraturan KPU dapat menghambat tahapan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif. Viryan menegaskan Kemenkumham tak memiliki kewenangan meninjau kembali konten draft PKPU."Pleno tadi pagi diupayakan agar hari ini draf itu bisa dimasukkan ke Kemenkumham sore tadi. Ya kalau Kemenkumham tidak...

Senin , 04 Jun 2018, 22:00 WIB

KAHMI: Kemenkumham tak Berwenang Review Konten PKPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Presidium Korps Alumni Mahasiswa Islam...

Senin , 04 Jun 2018, 19:47 WIB

KPU: PKPU Caleg Sudah Resmi Diserahkan ke Kemenkumham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman...

Senin , 04 Jun 2018, 18:45 WIB

Menkumham tak Mau Teken PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Senin , 04 Jun 2018, 15:56 WIB

DPR Tunggu Sikap Kemenkumham Soal Pengesahan PKPU Caleg

Direktur Perludem sekaligus Duta Demokrasi Internasional Titi Anggraini berpose disela-sela saat wawancara di Kediamnya Kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Ahad (1/4).

Senin , 04 Jun 2018, 13:19 WIB

Kemenkumham Diminta tak Intervensi Pengesahan PKPU Caleg

Ahad , 03 Jun 2018, 02:15 WIB

Artidjo Alkostar Nilai Kurang Etis Jika Eks Koruptor Nyaleg

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/5).

Jumat , 01 Jun 2018, 02:30 WIB

Menkumham Dilema Sikapi Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Kamis , 31 May 2018, 21:29 WIB

Majelis Etik Golkar Dukung Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Kamis , 31 May 2018, 15:04 WIB

KPU Tegaskan tak Ubah Aturan Larangan Caleg Mantan Koruptor

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan saat dialog bersama Jurnalis Yogyakarta di Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (15/4).

Rabu , 30 May 2018, 23:24 WIB

Abraham Samad Dukung Larangan Nyaleg Mantan Koruptor

Rabu , 30 May 2018, 18:44 WIB

KPK: Lebih Baik Aturan PKPU Segera Direalisasikan

Rabu , 30 May 2018, 17:06 WIB

Beda dengan Jokowi, JK Setuju Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, memberikan keterangan tentang hasil pleno KPU soal larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, Rabu (23/5). KPU memutuskan tetap akan memberlakukan aturan yang melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

Rabu , 30 May 2018, 13:54 WIB

Tanpa Ragu, KPU Tegaskan Mantan Koruptor tak Bisa Nyaleg

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menghadiri penutupan Pengkajian Ramadan 1439 H yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Ciracas, Jakarta, Selasa (29/5). Kegiatan yang diikuti sekitar seribu peserta tersebut mengangkat tema Keadaban Digital: Dakwah Pencerahan Zaman Milenial.

Selasa , 29 May 2018, 16:07 WIB

Presiden Jokowi: Mantan Koruptor Nyaleg Itu Hak

Selasa , 29 May 2018, 06:05 WIB

Pengamat: Ada Empat Alasan Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

JPPR: Larangan Mantan Koruptor Nyaleg Substansi Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkomitmen menerapkan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Peraturan KPU (PKPU). JPPR menilai, aturan tersebut adalah bagian penting dari substansi demokrasi. "Upaya KPU mengatur mantan koruptor tidak boleh menjadi caleg, ini perlu didukung semua pihak, tanpa terkecuali agar demokrasi substansial...

Ahad , 27 May 2018, 00:02 WIB

Mempersempit Ruang Gerak Mantan Koruptor

Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)

Rabu , 23 May 2018, 18:45 WIB

KIPP Kecewa Mantan Koruptor Diperbolehkan Jadi Caleg

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (kanan) didampingi anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kedua kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Rabu , 23 May 2018, 02:00 WIB

Pemerintah dan Bawaslu Tolak Larangan Caleg Mantan Koruptor

Ahad , 20 May 2018, 23:50 WIB

PKS Dukung KPU Terkait Larangan Caleg Mantan Koruptor

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem ) - Titi Anggraini

Ahad , 20 May 2018, 18:10 WIB

Perludem Desak DPR Segera Bahas PKPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum - Arief Budiman

Selasa , 08 May 2018, 07:55 WIB

KPU Minta DPR Segera Bahas Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmoharsono

Ahad , 29 Apr 2018, 13:35 WIB

PBB tak Sepakat KPU Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

Jumat , 27 Apr 2018, 21:56 WIB

DPR: Larangan Eks Napi Koruptor Jadi Caleg Belum Diputuskan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Riza Patria

Kamis , 26 Apr 2018, 19:59 WIB

DPR Bantah Setujui Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Kamis , 26 Apr 2018, 16:38 WIB

Larangan Mantan Koruptor Masuk dalam Syarat Pengajuan Caleg

Kamis , 26 Apr 2018, 14:59 WIB

KPU: DPR Setuju Larangan Caleg Mantan Koruptor Dilanjutkan

Kamis , 26 Apr 2018, 00:13 WIB

KPU dan DPR Belum Sepakat Soal Caleg Mantan Koruptor

Rabu , 25 Apr 2018, 14:04 WIB

KPU: DPR tidak Sepakat Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Selasa , 24 Apr 2018, 10:01 WIB

Perludem: PKPU Koruptor tak Membatasi Hak Politik

Direktur Perludem sekaligus Duta Demokrasi Internasional, Titi Anggraini

Jumat , 20 Apr 2018, 11:03 WIB

'Penambahan Anggota DPR Belum Tentu Perbaiki Kualitas'

Kamis , 19 Apr 2018, 13:29 WIB

KPU Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg, Ini Kata Menkumham

KPU Siapkan Dua Opsi Aturan Larangan Caleg Mantan Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, KPU mempersiapkan dua opsi terkait aturan larangan calon anggota legislatif (Caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Wahyu mengungkapkan, dua opsi tersebut memiliki substansi larangan yang serupa."Ada dua opsi dengan substansi yang sama, yakni sama-sama melarang mantan narapidana korupsi menjadi Caleg. Hanya saja, implementasi teknis dari dua opsi ini...

Senin , 16 Apr 2018, 20:15 WIB