#caleg-mantan-narapidana-korupsi

Senin , 30 Jul 2018, 19:07 WIB

KPU: Parpol Belum Ganti Nama-Nama Caleg Mantan Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengungkapkan belum ada parpol yang melakukan penggantian terhadap nama-nama caleg mantan narapidana kasus korupsi. KPU akan menutup masa perbaikan syarat...

Wakil ketua PPATK Dian Ediana Rae, Ketua KPK Agus Raharjo, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri ke kanan) memberikan keterangan kepada media di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/3).

Senin , 23 Jul 2018, 14:28 WIB

KPK Apresiasi KPU Kembalikan Berkas Caleg Eks Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengembalikan berkas lima calon legislatif yang merupakan bekas koruptor. Ketua KPK Agus Raharjo pun mendukung keputusan KPU tersebut. "Itu sangat bagus saya pikir, anggota legislatif yang kualitasnya makin bagus harusnya yang kita kedepankanlah," ujar Agus di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/7). Pasal 4 Ayat 3 PKPU No 20/2018 menyatakan,...

Selasa , 10 Jul 2018, 19:38 WIB

Wakil Ketua DPRD DKI Juga Ikut Gugat PKPU Caleg ke MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, resmi mendaftarkan...

Kamis , 05 Jul 2018, 15:22 WIB

Pengamat: Kecil Kemungkinan PKPU Caleg Diuji ke MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi...

Kamis , 05 Jul 2018, 14:51 WIB

Basarah: Persetujuan Jokowi Soal PKPU Jadi Jaminan Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebutkan...

Ketua DPR Bambang Soesatyo menaiki mobil seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat (8/6). Bambang Soesatyo diperiksa untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung terkait pengembangan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Kamis , 05 Jul 2018, 14:12 WIB

DPR, Menkumham, Mendagri, dan KPU Bahas PKPU Caleg

Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta.

Rabu , 04 Jul 2018, 21:15 WIB

KIPP: Parpol Seharusnya Dukung PKPU Larang Eks Napi Korupsi

Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)

Rabu , 04 Jul 2018, 00:09 WIB

Larang Eks Koruptor Nyaleg, KPU Dinilai Salah Cara

Selasa , 03 Jul 2018, 21:58 WIB

Pengamat: Publik Masih Menoleransi Calon Tersangkut Korupsi

Ilustrasi para kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang (PBB)

Selasa , 03 Jul 2018, 21:08 WIB

PBB Setuju Larangan Caleg Terlibat Hukum

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalo memberikan pendapat dalam acara diskusi di Kode Inisiatif, Jakarta , Ahad (4/2).

Ahad , 01 Jul 2018, 10:44 WIB

Respons Bawaslu Soal PKPU Larang Caleg Mantan Napi Korupsi

Ahad , 01 Jul 2018, 07:01 WIB

Kemenkumham Enggan Tanggapi Pemberlakuan PKPU Caleg

Selasa , 26 Jun 2018, 19:45 WIB

KPU Diminta Sinkronisasi PKPU Pencalonan Anggota DPD

Selasa , 26 Jun 2018, 18:41 WIB

Menkumham: PKPU Caleg Eks Koruptor tak Bisa Diundangkan

Ahad , 17 Jun 2018, 00:28 WIB

Jimly: KPU Bisa Undangkan Sendiri PKPU Pencalonan Caleg

Selasa , 12 Jun 2018, 18:28 WIB

Kemenkumham Resmi Kembalikan Draf PKPU Pencalonan Caleg

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

Rabu , 06 Jun 2018, 14:44 WIB

Wiranto akan Bahas PKPU Larangan Napi Korupsi Kembali Nyaleg

JK: Penundaan Pengesahan PKPU Caleg Koruptor Janggal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla turut berkomentar mengenai langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menunda pengesahan draft Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif (caleg). Kalla menilai menilai penundaan ini agak janggal. Kalla mengatakan pemerintah ingin lembaga legislatif diisi oleh orang-orang yang mempunyai martabat dan kewenangan yang baik. Di sisi lain, ia mengatakan, KPU mempunyai kewenangan penuh...